Hukum

KPK Menilai Vonis Mantan Kakorlantas Belum Monumental

Wednesday, 04 September 2013 | View : 736

JAKARTA-SBN.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang memvonis mantan Kepala Korlantas Polri, Irjen. Pol. D.S. 10 tahun penjara terkait kasus “driving simulator” SIM dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dinilai belum menjadi putusan yang monumental.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto pun menilai putusan 10 tahun penjara terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam proyek pengadaan driving simulator SIM yakni alat uji klinik pengemudi berkendara Roda dua (R2) dan Roda empat (R4) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri untuk tahun anggaran 2011 ini yang adalah mantan Gubernur Akpol Semarang dan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen. Pol.) D.S. belum monumental karena konstruksi hukum yang dirumuskan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK tidak menghasilkan sanksi yang maksimal. “Putusan tersebut bisa menjadi putusan monumental kalau konstruksi hukumnya disertai dengan sanksi yang maksimal,” ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, di kantornya, plaza Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/9/2013) malam.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menguraikan sanksi yang kurang maksimal antara lain adalah vonis 10 tahun penjara dari tuntutan 18 tahun penjara yang diajukan Jaksa. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak mengabulkan tuntutan uang pengganti sebesar Rp 32 miliar serta tidak mengabulkan tuntutan pidana tambahan terhadap Irjen. Pol. D.S. berupa pencabutan hak memilih dan dipilih. “Hal-hal tersebut yang akan menjadi bahan kajian KPK untuk didiskusikan. Karena sanksi yang diputuskan oleh Hakim tersebut masih bisa diperdebatkan,” tukas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, meski konstruksi hukumnya cukup menarik, putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK, khususnya sanksi yang dijatuhkan. “Karena kombinasi antara pasal-pasal Tipikor dan TPPU bukan hanya kombinasi dua Undang-undang saja tapi juga menarik kasus ini sampai tahun 2002 (Undang-undang Nomor 15). Sehingga belum pernah ada kasus yang semonumental ini, tapi kami tetap menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim,” ucap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Ke depan, Bambang Widjojanto menyatakan bahwa pihaknya akan menggunakan waktu tujuh hari yang diberikan oleh majelis hakim untuk melakukan ekspose terkait langkah hukum yang akan ditempuh. Termasuk soal hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Irjen. Pol. D.S. untuk memilih dan dipilih dalam sebuah jabatan publik. “Masih ada perjuangan lain di level banding yang nanti akan diputuskan oleh pimpinan apakah KPK akan membawa kasus ini ke Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA),” tandas dia.

Seperti diketahui, dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim, Suhartoyo, di Pengadilan Tipikor Jakarta, (3/9/2013), Irjen. Pol. D.S., divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. 

Irjen. Pol. D.S. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan alat uji berkendara roda dua (R2) dan roda empat (R4) (simulator) di Korlantas Polri tahun 2011 dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara lainnya. “Menyatakan terdakwa Irjen (Pol) D.S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan," tutur Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo. 

Terdakwa kasus dugaan korupsi dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam proyek pengadaan driving simulator SIM yakni alat uji klinik pengemudi berkendara Roda dua (R2) dan Roda empat (R4) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri untuk tahun anggaran 2011 ini yang adalah mantan Gubernur Akpol Semarang dan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen. Pol.) D.S. memerintahkan panitia lelang untuk menunjuk langsung PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) sebagai pelaksana proyek simulator SIM Roda dua (R2) dan Roda empat (R4) dengan nilai kontrak Rp 142,4 miliar. Kemudian terdakwa bersama Budi Susanto, Direktur Utama PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), menentukan harga driving simulator Roda dua (R2) per unit Rp 80 juta dan untuk simulator Roda empat (R4), terdakwa bersama Budi Susanto menentukan harga per unit Rp 260 juta. Dalam mengerjakan proyek simulator, PT. CMMA ternyata tidak mengerjakan sendiri, melainkan mensubkontrakkan kepada PT. Inovasi Teknologi Indonesia (ITI).

PT. CMMA membeli simulator Roda dua (R2) dengan harga per unitnya Rp 42,8 juta, sedangkan simulator Roda empat (R4) seharga Rp 80 juta per unitnya.

Sementara itu, untuk tindak pidana pencucian uang, majelis menyatakan Irjen. Pol. D.S. terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara menyamarkan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan, atau mengubah bentuk harta maupun aset yang berasal dari tindak pidana dalam kurun waktu tahun 2003-2010 sebesar Rp 54,6 miliar dan US$ 60 ribu. (id/sp/kj/jp/ant)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.501.713 Since: 05.03.13 | 0.1293 sec