Hukum

KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto

Saturday, 14 Maret 2020 | View : 92

JAKARTA-SBN.

Tim penyidik lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan memperpanjang masa penahanan Kadis PUPR Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Zainal Abidin, yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama dengan Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021, Mustofa Kamal Pasa.

Penahanan Zainal diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak 15 Maret 2020. Dengan demikian, Zainal bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 13 April 2020.

"Penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka ZAB (Zainal Abidin) selama 30 hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan 13 April 2020 di di Rutan KPK, Kav 4 Jakarta," kata Pelaksana tugas (Plt) Jubir KPK, Ali Fikri.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin terkait kasus dugaan gratifikasi, Rabu (15/1/2020) malam. Zainal ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK untuk 20 hari ke depan.

Ketua KPK, Firli Bahuri menekankan penahanan terhadap Zainal merupakan wujud terus bekerjanya lembaga antirasuah tersebut dalam mengusut kasus korupsi. Firli Bahuri menegaskan, KPK tidak lemah.

"KPK tidak lemah dan kerja. Ini buktinya, hari ini, Rabu tanggal 15 Januari 2020, seorang pelaku tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka Zainal Abidin ditahan oleh penyidik KPK untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK," kata Firli Bahuri.

Dalam kasus ini, Zainal Abidin diduga bersama-sama dengan Mustofa Kamal Pasa, selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021, menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Adapun jumlah total dana gratifikasi yang diterima Mustofa Kamal Pasa sekitar Rp 82,3 miliar. Zainal Abidin diduga mengatur pemenangan rekanan yang ditunjuk oleh Mustofa Kamal Pasa untuk mengerjakan pekerjaan/proyek di Dinas PUPR Pemkab Mojokerto.

Selain itu, Zainal Abidin juga diduga berperan meminta kepada rekanan atas fee yang diminta Mustofa Kamal Pasa untuk dipenuhi rekanan serta menerima fee proyek dari rekanan. Zainal diduga menerima sekitar Rp 1,12 miliar secara bertahap.

"KPK berharap tidak ada penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya mengambil uang rakyat karena sejatinya dia mengabdi untuk kemajuan rakyatnya bangsa dan negaranya NKRI tercinta," kata Firli Bahuri, Rabu (15/1/2020).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan pemulusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Mustofa sebagai tersangka. Tak hanya Mustofa, KPK juga mencegah tiga tersangka lainnya dalam dua kasus ini, yakni Direktur Operasional PT. Protelindo, Onggo Wijaya dan Permit & Regulatory Division Head PT. Solusindo Kreasi Pratama, Ockyanto dan Kadis Pendidikan Mojokerto/Kadis PUPR periode 2010-2015, Zaenal Abidin.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pencegahan juga dilakukan terhadap sejumlah saksi. Beberapa di antaranya, pihak swasta, Nono Santoso Hudiarto selaku pihak swasta; dan Luthfi Arif Muttaqin selaku Kasubag Rumga Kab. Mojokerto. "KPK telah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap keempat tersangka dalam perkara ini dan beberapa saksi," kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (8/5/2018).

Dikatakan, para pihak ini dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak 20 April 2018. Dengan demikian, para tersangka dan saksi ini tak dapat bepergian ke luar negeri hingga Oktober 2018 mendatang. "Pencegahan dilakukan untuk 6 bulan ke depan mulai 20 April 2018," katanya.

Pencegahan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dua kasus korupsi yang menjerat Mustofa. Dengan pencegahan ini, para pihak sedang tidak berada di luar negeri saat tim penyidik membutuhkan keterangan mereka.

Pencegahan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dua kasus korupsi yang menjerat Mustofa. Dengan pencegahan ini, para pihak sedang tidak berada di luar negeri saat tim penyidik membutuhkan keterangan mereka.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan kasus dugaan gratifikasi. Penetapan ini dilakukan KPK berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam kasus pertama, Mustofa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 diduga telah menerima suap dari Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastucture, Ockyanto; dan Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya. Mustofa diduga menerima suap sebesar Rp 2,7 miliar dari kedua pengusaha tersebut untuk memuluskan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Mustofa disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Onggo Wijaya dan Ockyanto yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tak hanya kasus suap, Mustofa juga menyandang status tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam kasus ini, status tersangka juga disematkan KPK terhadap Zainal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto periode 2010-2015. Dalam kasus ini, Mustofa dan Zainal diduga menerima fee atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto. Total fee yang diterima keduanya dari proyek-proyek itu mencapai Rp 3,7 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Mustofa dan Zainal dijerat dengan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sp/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.377.868 Since: 05.03.13 | 0.2541 sec