Hukum

LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Friday, 11 Januari 2019 | View : 113

SEMARANG.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah mengapresiasi gerak cepat Polres Kebumen yang melakukan penangkapan terhadap "Kanjeng Sultan" HSN atau Kyai Syawal di Desa Tepakyang Adimulyo Kebumen, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Terkait dengan masalah penyimpangan ajaran agamanya, LBH Ansor Jateng berharap kepolisian segera berkoordinasi dengan MUI dan PCNU Kabupaten Kebumen.

Direktur LBH Ansor Denny Septiviant mengatakan Pemprov Jateng melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk melakukan pendampingan bagi korban terutama pemulihan trauma psikologis.

"Kami juga berharap agar masyarakat dan media tidak ikut-ikutan menyebarkan identitas dan ciri-ciri para korban dan keluarganya demi agar proses traumatik korban tidak bertambah berat," katanya.

Menurut Denny, guna perubahan kebijakan yang lebih luas, munculnya kasus ini diharap menjadi momentum kembali semua pihak mendorong segera disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) oleh pemerintah dan DPR RI.

Ia menambahkan penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak cukup dengan menyatakan keprihatinan kepada korban, melainkan harus ada satu langkah nyata dan segera untuk memberikan perlindungan hukum bagi para korban. 

"Kami memandang, salah satu penyebab lambatnya pengesahan RUU PKS adalah isu kekerasan seksual lebih banyak dilihat dari kerangka agama dan moralitas. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kemudian dimunculkan, padahal tidak termuat di dalam RUU tersebut," sebutnya.

"Pihaknya menilai kekhawatiran anggota DPR yang dibangun sendiri digunakan untuk tidak segera membahas RUU PKS ini. Misalnya, RUU ini dianggap akan merusak perkawinan, bahkan mengatur sampai di ranah kekerasan dalam perkawinan," katanya.

Padahal, lanjut dia, RUU PKS tidak mengatur hal itu lantaran sudah ada dalam UU Penghapusan KDRT. Dengan demikian, RUU PKS hanya mengatur hal-hal yang belum ada di undang-undang lainnya.

Dikatakan Denny, RUU PKS dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Dia menilai, kekhawatiran-kekhawatiran yang dibangun oleh sebagian anggota DPR-lah justru membuat proses pengesahan berjalan amat lamban.

"Harusnya DPR bisa membuka ruang yang lebih luas untuk mendiskusikan RUU ini di internal mereka sehingga tidak perlu memperlihatkan kekhawatiran kepada masyarakat. Jadi jangan membangun ketakutan terus tapi tidak berusaha membicarakannya dengan badan legislatif yang sudah melalui proses pembahasan," tegasnya.

Denny menjabarkan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan kekerasan terhadap perempuan terus naik setiap tahun. Pada 2017 tercatat sebanyak 348.446 kasus, melonjak jauh dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 259.150 kasus.

Data Pemprov Jawa Tengah lanjutnya, juga menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak saat ini sudah termasuk darurat. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah mengungkap tingkat kekerasan terhadap anak tahun ini masih tinggi. Bahkan pada periode Januari 2018 sampai pertengahan Juli, mayoritas kasus pelecehan seksual masih sering terjadi.

"Pada 2017 telah mencapai 1.337 kasus, pada tahun 2018 hingga Juli terdapat 424 kasus," sambungnya.

Melihat kondisi itu menurut Denny, Jateng termasuk masih dalam fase darurat kekerasan seksual.Sehingga, harus ada crash program dari pihak Pemprov Jateng mengatasi persoalan ini, LBH Ansor Jawa Tengah mendukung setiap upaya pemerintah mengurangi angka kekerasan seksual ini.

See Also

Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.280.582 Since: 05.03.13 | 0.1969 sec