Hukum

Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara

Friday, 21 Desember 2018 | View : 167

JAKARTA-SBN.

Mahkamah Agung (MA) menganulir vonis lepas atas Alfian Tanjung dengan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Alfian Tanjung dinyatakan terbukti menyebarkan kebencian dengan menyebut 'PDIP 85 persen isinya kader PKI'.

Kasus bermula saat ia membuat cuitan 'PDIP 85% isinya kader PKI' di akun Twitter-nya pada awal 2018. PDIP tidak terima dan melaporkan kasus itu ke ranah hukum.

Dalam dakwaannya, Jaksa menyebut kalimat cuitan dari akun Twitter Alfian mempunyai makna provokatif yang dapat membangkitkan rasa marah dan kebencian terhadap PDIP.

Pada 30 Mei 2018, PN Jakarta Pusat melepaskan Alfian Tanjung. Alfian Tanjung divonis lepas terkait kasus ujaran kebencian lewat cuitan 'PDIP 85% isinya kader PKI' di akun Twitter. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskannya dari tuntutan Jaksa yaitu 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Menurut Majelis PN Jakpus. perbuatan terdakwa hanya copy-paste media untuk di-posting akun media sosialnya. Cuitan Alfian di Twitter yang menyebut 'PDIP 85% isinya kader PKI' hanyalah menyalin dan menempel (copy-paste) dari media.

Terdakwa kasus ujaran kebencian, Alfian Tanjung, terlepas dari tuntutan hukum. Teriakan takbir menggema di ruang sidang. Di antara pekik takbir, satu-dua pendukung Alfian turut meneriakkan jargon yang tengah panas serta kontroversial '2019 Ganti Presiden'. Alfian pun menyebut vonis terhadapnya merupakan titik balik bagi masyarakat Indonesia mendukung pemimpin yang anti-PKI yaitu dengan memilih mengganti presiden dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Menyusul kemudian isak tangis dari keluarga Alfian Tanjung. Haru biru menular pula menjadi pelukan di antara Alfian sekeluarga.

Meski divonis lepas, Alfian tetap berada di dalam tahanan. Sebab, Alfian sebelumnya telah dihukum pidana penjara selama 2 tahun pada tahun lalu, terkait dengan ujaran kebencian pula. Alfian masih harus menghuni selnya untuk menuntaskan hukuman 2 tahun penjara dalam kasus ujaran kebencian sebelumnya. "Iya (Alfian masih menjalani vonis 2 tahun sebelumnya). Kalau di sini tidak ditahan walaupun jaksa banding, tapi tidak ditahan," kata kuasa hukum Alfian Tanjung, Abdullah Alkatiri, kepada wartawan, Rabu (30/5/2018).

Namun, Abdullah Alkatiri mengaku sedang mengajukan kasasi atas vonis 2 tahun tersebut. Sebelumnya, banding yang diajukannya sudah ditolak Pengadilan Tinggi Jawa Timur. "Karena banding putusan pengadilan tinggi ditolak ya kita kasasi. Kita optimislah," ucapnya.

Tidak terima, Jaksa mengajukan kasasi. Gayung bersambut. MA mengabulkan permohonan tersebut. "Kabul," demikian lansir website MA, Kamis (20/12/2018).

Perkara nomor 1940 K/PID.SUS/2018 itu diadili oleh ketua majelis Sri Murwahyuni, dengan anggota MD Pasaribu dan Eddy Army. Putusan itu diketok pada 12 November 2018.

"Menyatakan terdakwa Drs. Alfian, M.Pd., alias Alfian Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 bulan," ujar Majelis Hakim.

Dengan vonis di atas, maka total hukuman yang harus dijalani Alfian Tanjung, yaitu selama 4 tahun penjara dari dua kasus.

Vonis pertama terkait dengan pidatonya di Masjid Mujahidin, Surabaya. Vonis 2 tahun Alfian itu berawal dari ceramahnya di Masjid Mujahidin, Surabaya, yang isinya dinilai mengandung ujaran kebencian. 

Dalam ceramahnya itu, ia menyebut Teten Masduki sebagai antek PKI. Alfian Tanjung menyebut Teten Masduki sebagai komunis. 

Alfian pun dipolisikan dan ditahan atas ceramahnya itu. Tetapi, dalam persidangan, Alfian sempat bebas karena hakim sependapat dengan eksepsi Alfian.

Hakim membatalkan surat dakwaan Alfian serta meminta jaksa membebaskan Alfian, yang saat itu ditahan di Rutan Medaeng, Surabaya. Namun saat itu status hukum Alfian masih tersangka.

Namun, belum genap 24 jam menghirup udara bebas, pada hari yang sama Alfian kembali ditahan. Ia diterbangkan dari Surabaya ke Jakarta dan ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Kali ini, Alfian dijerat terkait kasus pelaporan cuitan di Twitter 'PDIP 85% isinya kader PKI'.

Di sisi lain, Jaksa dalam kasus yang pertama memperbaiki dakwaannya dan kembali melimpahkannya ke pengadilan. Sidang bergulir dan Alfian divonis 2 tahun penjara pada 13 Desember 2017 di Pengadilan Negeri Surabaya.

Sedangkan untuk kasus keduanya terkait cuitan tentang PKI, Alfian divonis lepas pada Rabu (30/5/2018) ini. Alfian bebas dari tuntutan Jaksa, yaitu hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 100 juta.

Bahkan pihak Istana Kepresidenan juga dituding kerap menggelar rapat soal PKI setiap pukul 20.00 WIB sejak Mei 2016.

Saat ini Alfian Tanjung sedang menghuni LP Porong untuk menjalani proses pidana kasus pertamanya. (det)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.013.423 Since: 05.03.13 | 0.1504 sec