Hukum

Bos Pasar Turi Divonis 3 Tahun Penjara

Wednesday, 19 Desember 2018 | View : 86

SURABAYA-SBN.

Persidangan kasus penipuan kongsi pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi yang menjerat Bos PT. Gala Bumi Perkasa (GBP) Henry Jocosity Gunawan kembali berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jl. Arjuno No.16-18, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Rabu (19/12/2018).

Setelah dua kali divonis bersalah melakukan penipuan, kali ini Bos PT. Gala Bumi Perkasa (GBP), Henry Jocosity Gunawan kembali dinyatakan bersalah melakukan penipuan terhadap tiga kongsinya saat pembangunan Pasar Turi. Henry divonis 3 tahun penjara.

"Menyatakan terdakwa Henry J Gunawan terbukti melakukan penipuan. Mengadili, menghukum terdakwa Henry J Gunawan dengan pidana penjara selama 3 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Anne Rusiana saat membacakan amar putusannya di ruang sidang Candra, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jl. Arjuno No.16-18, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Rabu (19/12/2018).

Dalam amar putusannya, hakim sependapat dengan pendapat ahli, Prof Nur Basuki terkait tindak pidana Henry yang menggunakan nama palsu dan martabat palsu untuk menggerakkan para korban menyerahkan setoran modal dengan janji mendapatkan saham dan keuntungan.

Menurut hakim, saat menerima setoran penyertaan modal dari para korban yakni Shindo Sumidomo alias Heng Hok Soei alias Asoei, Teguh Kinarto dan Widjojono Nurhadi, ternyata Henry tidak memiliki kapasitas sebagai pemegang saham maupun pengurus di PT. GBP.

"Sehingga majelis menilai, rangkaian kebohongan dalam pasal penipuan sudah direncanakan oleh terdakwa," kata Hakim Anne Rusiana saat membacakan putusannya.

Selain itu, hakim juga membedah peranan terdakwa Henry di dalam PT. Gala Megah Investment-Joint Operation (GMI-JO). Dan terdakwa Henry telah mencampuradukkan entitas usaha dengan PT. GMI-JO dengan PT. GBP.

"Dua perusahaan ini adalah berbeda badan hukum, ketika ada pengalihan saham semestinya harus dilakukan RUPS. Tetapi terdakwa tidak pernah melakukan RUPS baik di PT. GMI-JO maupun di PT. GBP," terangnya.

Sementara itu, janji Henry yang memberikan saham dan keuntungan kepada PT. Graha Nandi Samporna (GNS), Perusahaan milik para korban ternyata tidak pernah direalisasi.

"Terkait dengan tindak lanjut pinjaman modal yang dananya sudah diserahkan PT. GNS pada terdakwa Henry dengan menjanjikan keuntungan berupa uang dan tanah bangunan persidangan terbukti tidak pernah dilakukan terdakwa Henry. Tanah dan bangunan pergudangan tersebut masih milik orang lain," jelas Hakim Anne diakhir pembacaan pertimbangan amar putusannya.

Usai membacakan amar putusannya, Hakim Anne memberikan waktu selama 7 hari kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun terdakwa Henry untuk bersikap.

"Diterima atau pikir-pikir silahkan putuskan dalam waktu tujuh hari,"kata Hakim Anne sembari meninggalkan area ruang sidang.

Pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Henry yang menyodorkan putusan perdata mulai dari tingkat peradilan pertama hingga kasasi dinilai majelis hakim tidak ada korelasi dengan perkara ini.

"Putusan perdata tidak ada korelasi dengan perbuatan pidana terdakwa Henry," ujar Hakim Anne.

Sebelumnya, persidangan kasus penipuan kongsi pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi yang menjerat Bos PT. Gala Bumi Perkasa (GBP) Henry Jocosity Gunawan kembali berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (15/10/2018).

Sidang yang dipimpin Hakim Anne Rosiana di ruang sidang Candra ini beragendakan dua pemeriksaan saksi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dan Harwaedi. Dua saksi tersebut adalah Totok Lusida dan Paulus Weily Affandi alias Weifan.

Totok Lusida mendapat giliran pertama untuk didengarkan kesaksiannya sebagai anggota Gala Megah Investment Joint Opertation (GMI- JO), perusahaan pemenang tender pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi.

Dalam kesaksiannya, terdakwa Henry disebut telah menyimpang dari aturan kesepakatan yang dibuat dengan Pemkot Surabaya terkait kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi dgn perusahaan joint operation tersebut.

Menurut Totok, terdakwa Henry saat itu menyingkirkan semua peserta JO, termasuk saksi Totok, yang bertujuan untuk menguasai semua hasil penjualan stand atau kios yang telah tercatat sebesar Rp 1,7 triliun dengan mengalihkan rekening penjualan stand ke rekening GBP.

"Henry berjalan diluar aturan, serta tidak pernah ada laporan ke para anggota JO, termasuk hasil penjualan stand," terang Totok Lusida saat bersaksi.

Dijelaskan Totok, saat memenangkan tender pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi ini, Henry masuk dalam JO dengan mengatakan akan menjamin semua biaya pembangunannya. Namun akhirnya totok mengetahui Henry tidak mempunyai cukup dana, sehingga ia mencari investor untuk membantu proyek tersebut.

Namun, ditengah perjalanannya ada masalah dengan para investor dari PT. Graha Nandi Samporna (GNS) yang juga sebagai pelapor dalam perkara ini.

"Saat terjadi masalah itu, ada upaya mediasi dengan anggota JO dan para investor lainnya melalui Weifan dan La Nyalla,"jelas Totok.

Dalam mediasi tersebut, lanjut Totok, akhirnya menghasilkan kesepakatan antara terdakwa Henry dengan para investor yakni Teguh Kinarto, Sindo Sumidomo alias Asoei dan Widjojono Nurhadi.

"Tapi saya tidak tau apa isi kesepakatan antara terdakwa dengan investor,"sambung Totok diakhir persidangan yang keterangannya ditolak oleh terdakwa Henry.

Saksi Paulus Weily Affandi alias Weifan membenarkan telah menjadi mediator saat terjadi perselisihan tersebut.

"Iya saya yang memediasi bersama pak Nyala," jelas pengusaha yang akrab dipanggil Weifan.

Dalam mediasi tersebut, lanjut Weifan, para pihak telah membuat notulen kesepakatan yang telah ditanda tangani para pihak yakni Henry, Teguh Kinarto, Widji serta dirinya dan Nyala. "Notulen kesepakatan itu tidak langsung saya bawa, baru diserahkan ke saya tahun 2014. Notulen kesepakatan ini yang saya bawa dan saya tunjukkan kepada majelis Hakim," papar Weifan.

Namun keterangan Weifan sempat mendapat sanggahan dari terdakwa Henry maupun tim pembelanya. Adanya perbedaan tambahan kalimat dalam notulen perdamian itu menjadi pemicu debat kusir.

Perbedaan itu terkait adanya tambahan kalimat yang tidak pernah ada didalam notulen yang ditanda tangani para pihak.

Tulisan tangan yang dipersoalkan adalah mengenai permintaan Henry untuk tidak mencairkan dulu giro yang diserahkan ke Teguh Kinarto sebelum dibuatkan dulu akte nya. Dimana menurut Weifan tulisan itu tidak tercantum di notulen kesepakatan tersebut.

Debat mengenai keaslian notulen kesepakatan yang dipegang Weifan pun terus terjadi. Mengingat pihak terdakwa bersikukuh bahwa notulen asli sudah ada isi tulisan tersebut.

"Seingat saya tidak ada tambahan tulisan yang dibawah itu selain tulisan yg ditulis tangan oleh Henry," tutur Weifan.

Selain itu terkait permintaan terdakwa Henry yang meminta saksi Weifan untuk menyampaikan ke Teguh Kinarto agar tidak mencairkan dahulu bilyet giro sebagai kompensasi PT GNS dikeluarkan dari PT GBP tidak dibantah saksi Weifan.

Permintaan penundaan pencairan beberapa BG tersebut diminta Henry karena tidak ada dana dalam rekeningnya. “Permintaanmu sudah saya sampaikan," ujar Weifan menjawab pertanyaan terdakwa Henry.

Di akhir kesaksian Weifan, Yusril selaku ketua tim pembela terdakwa Henry meminta majelis hakim untuk menghadirkan saksi penyidik ke persidangan untuk memperjelas mengenai alat bukti pemeriksaan.

"Mohon saksi penyidik dihadirkan demi keadilan," pinta Yusri pada Majelis Hakim.

Sementara diakhir persidangan, Yusril menanyakan tentang permohonan pengalihan tahanan kliennya dari tahanan negara menjadi tahanan kota. Namun permohonan itu belum dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

"Kami belum selesai mempelajari permohonan saudara," ucap Hakim Anggota Dwi Purwadi yang disambut ketukan palu hakim Anne Rusiana sebagai tanda berakhirnya persidangan.

Untuk diketahui, Henry dilaporkan oleh tiga pengusaha asal Surabaya, mereka adalah Shindo Sumidomo alias Asoei, Teguh Kinarto dan Widjojono Nurhadi atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp 240 miliar.

Dalam perkara ini, terdakwa Henry telah didakwa melanggar Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan dan Pasal 372 KUH Pidana tentang penggelapan.

Kasus tipu kongsi ini merupakan pidana ketiga yang dilakukan Henry Jocosity Gunawan. Vonis 3 tahun penjara ini adalah putusan yang ke tiga dari kasus tipu gelap yang dilakukan Henry Jocosity Gunawan.

Di kasus pertama Henry Jocosity Gunawan divonis 2 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pasca Kejari Surabaya melakukan banding atas putusan Hakim PN Surabaya yang menghukum Henry dengan hukuman 8 bulan percobaan dengan masa tahanan selama 1 tahun penjara.

Henry dinyatakan terbukti melakukan penipuan jual beli tanah di Celaket Malang dengan pelapor Notaris Caroline C Kalempung. Kasus pertama, Henry terlibat penipuan jual beli tanah di Celaket Malang dan dihukum oleh Hakim PN Surabaya dengan vonis 8 bulan dengan massa percobaan 1 tahun.

Tapi vonis kasus ini ditambah oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya saat Henry melakukan banding. Hukuman Bos PT. GBP ini diperberat menjadi 2 tahun penjara.

Sedangkan diperkara pidana kedua, Henry divonis 2,5 tahun penjara karena dianggap bersalah melakukan penipuan terhadap 12 pedagang Pasar Turi. Di kasus pidana kedua, Henry divonis 2,5 tahun penjara karena terbukti menipu 12 pedagang Pasar Turi atas pungutan sertifikat strata title dan BPHTB. Bos Pasar Turi Henry Jocosity Gunawan divonis 2 tahun 6 bulan penjara atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan Pasar Turi.

Sebelumnya, Henry Jocosity Gunawan langsung mengajukan banding atas vonis tersebut.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Rochmad mengatakan Henry Jocosity Gunawan sebagai dinyatakan terbukti bersalah sesuai Pasal 378 KUHP.

"Mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 tahun 6 bulan," ujar Hakim Rochmad pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (4/10/2018).

Agus Dwi Warsono selaku kuasa hukum Henry langsung menyatakan banding. "Kami mengajukan banding," kata Agus kepada Majelis Hakim.

Seusai sidang alasan yang mendasarinya melakukan banding adalah banyaknya fakta persidangan yang terungkap di persidangan, namun hakim tak menjadikan fakta itu sebagai pertimbangan.

"Salah satu fakta persidangan yang tidak dijadikan pertimbangan adalah apakah benar hasil audit itu menyebutkan seperti yang dibacakan majelis. Dari mana pertimbangannya? Kemudian fakta bahwa sampai sekarang baru mengurus HPL, tapi itu dibenarkan untuk menyatakan Pak Henry menyampaikan rangkaian kata-kata bohong," kata Agus.

Fakta lain, imbuh Agus, adalah keterangan para saksi meringankan yang menyebutkan ada pertemuan eks pedagang dengan Wali Kota Surabaya saat itu (Bambang DH). Dalam pertemuan itu pedagang menyampaikan untuk mendapat hak strata title. Itu juga tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim.

"Itu adalah di antaranya. Ada hal-hal yang akan kami dalami lebih jauh," terangnya.

Atas dasar itulah, Agus mengatakan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di dalam persidangan. "Itu kesimpulan sementara kami saat ini," tandas Agus. (det/tri)

See Also

Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.589.891 Since: 05.03.13 | 0.1398 sec