Hukum

Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua

Thursday, 18 Oktober 2018 | View : 290

JAKARTA-SBN.

Sidang lanjutan kasus penipuan dengan salah satu advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang bernama Julius Lobiua, S.H., M.H. tersebut menjalani persidangan dalam Perkara Pidana No.: 704/Pid.B/2018/PN.JKT.UT atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg.: PDM 226/JKT.UT/05/2018, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Gedung PN Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada No.17, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018). Sidang lanjutan terdakwa Julius Lobiua yang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan tindak pidana penipuan tersebut menghadirkan keterangan ahli, saksi Ketua DPD KAI DKI Jakarta periode 2015-2019 yang juga calon legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Demokrat (PD) daerah pemilihan (dapil) Jakarta Timur,  Mateus Munggur (M.M.) Ardy Mbalembout, S.H., M.H., C.L.A.

Seperti dikabarkan sebelumnya pada Rabu (8/8/2018) merupakan sidang lanjutan kasus yang melibatkan pria yang akrab disapa Julius tersebut. Namun, sidang yang agendanya pemeriksaan saksi-saksi dari korban tak hadir. Akhirnya sidang pun dijadwalkan ulang pada Rabu (15/8/2018).

Ketua Dewan Penasehat DPP KAI, H. Nazarudin Lubis, S.H., M.H. mengaku pihaknya tetap mengacu pada asas hukum praduga tak bersalah terhadap kasus yang melibatkan terdakwa Julius. Hal tersebut dikatakan Nazarudin lantaran pihaknya mempunyai bukti atas kasus Julius Lobiau.

"Kita tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah sebelum dijatuhkan vonis. Dan kita mempunyai bukti yang dapat diperiksa dan dapat kita buktikan bahwa kolega kita Julius itu tidak memenuhi pasal-pasal yang disangkakan padanya oleh Jaksa. Kita siap buktikan buktinya," jelas Nazarudin.

Seharusnya kata Nazarudin, saksi korban hadir dalam persidangan hari ini. Hal tersebut kata Nazarudin supaya bisa buktikan pengakuannya dalam proses penyelidikan. "Dalam pemeriksaan hari ini saksi korban dia tidak bisa hadir. Dia nanti kita lakukan upaya paksa untuk dihadirkan. Kenapa dia harus hadir dalam persidangan, karena dia harus buktikan," tandasnya.

Lanjut Nazarudin, pihaknya akan menempuh jalur hukum apabila saksi korban tak bisa membuktikan kesaksiannya. Hal itu kata Nazarudin bisa disangkakan dengan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kalau dia tak bisa membuktikan, kita akan pidana nanti. Karena 242 bahwa seorang yang memberikan saksi dibawah tingkat kepolisian dan persidangan tidak bisa buktikan, kita ajukan pidana," jelasnya.

"Dan itu 242 bisa ditahan. Kebalik ya. Kalau untuk kolega kami Julius tidak bisa ditahan. Tapi kalau untuk 242 itu bisa ditahan terhadap saksi korban, saksi pelapor. Apalagi dia bilang disitu advokat yang bisa disidangkan adalah Peradi. Dia baca itu UU Advokat. Itu dangkal pemikiran advokat itu," tegasnya.

Sementara itu, Sekjen DPP KAI, Apolos Djara Bonga, S.H. mengaku kecewa dengan sistem peradilan pidana yang dinilainya sangat murah meriah. Apolos pun meminta Jaksa supaya tak mempermainkan hukum dengan menjadikan Julius sebagai terdakwa. 

"Tentunya saya kecewa. Kecewa dalam arti begini. Asas hukum peradilan kita murah, sederhana dan cepat. Artinya saya mohon kepada Jaksa jangan bermain-main menjadikan orang terdakwa. Ini bukan hal yang main-main. Tentunya perlu pembuktian dan juga jangan bermain-main kepada saksi ini," tukasnya.

Apolos pun meminta saksi korban segera hadir dalam persidangan dalam persidangan. "Dan kita tentunya dari BAP yang kita sudah pelajari, karena segala konsekuensi mereka sudah terima, pasti kita ambil langkah-langkah hukum. Yang kita butuh adalah sikap mereka segera hadir dalam persidangan," tegasnya.

"Saya kira begini, saya dan kawan-kawan pimpinan organisasi Peradi dengan Juniver dll kenal baik. Tapi ini kan sekelompok orang atau barangkali orang per orang yang coba-coba mau mengendors bahwa mereka mau mengklaim dirinya sebagai orang yang bisa menyalahkan atau mendiskreditkan pak Julius dengan kedudukannya sebagai advokat," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Julius Lobiua dilaporkan ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan tindak pidana penipuan. Terdakwa kasus penipuan yang bernama Julius Lobiua tersebut menjalani persidangan dalam Perkara Pidana No.: 704/Pid.B/2018/PN.JKT.UT Atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg.: PDM 226/JKT.UT/05/2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada No.17, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2018). Sidang saat itu, hakim membacakan putusan sela. Hakim Ketua dalam putusannya menolak eksepsi (nota pembelaan) terdakwa.

"Eksepsi tidak dapat diterima dan putusan perkara ini dilanjutkan. Selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi. Kita tunda Rabu, 8 Agustus 2018. Jam 11.00 WB," tutur Hakim Ketua sembari ketuk palu menutup sidang.

Namun, putusan sela Hakim tersebut mendapat penolakan dari terdakwa yang diwakili oleh para pengacaranya. Mereka pun memprotes putusan tersebut yang dinilai telah mengkriminalisasi klien mereka.

Diketahui, terdakwa adalah seorang pengacara dari Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Dalam kasus ini, terdakwa diduga melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Marsiti, S.H. dari Kejaksaan Agung RI menjerat Julius Lobiua dengan Pasal 378 KUHP. Di hadapan Ketua Majelis Hakim Maringan Sitompul, S.H., M.H., Melda Siagian, S.H. (JPU-Pengganti) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa Julius Lobiua pada Oktober 2010-Oktober 2013, menawarkan diri sebagai kuasa hukum Developer PT. Perkasa Abdi, Apartemen Paladian, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada saat itu PT. Perkasa Abadi sebagai pengelola Apartemen Paladian berencana menaikkan tarif apartemen, namun pada saat itu PT. Perkasa Abadi belum punya legal hukum. Terdakwa sempat empat kali memperbaharui kontrak kerja dengan PT. Perkasa Abadi, mulai dari menerima jasa kontrak pertama senilai Rp 44 juta, ke dua sejumlah Rp 46 juta, ke tiga Rp 66 juta, dan ke empat Rp 120 juta. Pada saat terjadi gugatan perdata di Pengadilan Megeri Jakarta Utara. Terdakwa Julius selaku Kuasa hukum dari Veronika (penggugat) melawan Hami Jajah (Ketua Komite KSO PT. Perkasa Abadi). PT. Perkasa Abadi mengambil sikap, dan melaporkan terdakwa Julius Lobiua ke Bareskrim Polri. Julius Lobiua didakwa melanggar Pasal 378 KUHP. Atas dakwaan itu, kuasa hukum terdakwa Julius Lobiua yang terdiri dari 10 advokat itu mengajukan eksepsi. Karena menurut kuasa hukum terdakwa, bahwa dakwaan JPU tidak lengkap, cermat dan tidak mencerminkan keprofesionalan seorang penuntut umum.

Namun eksepsi itu telah dijawab oleh JPU pada persidangan Rabu (25/07/2018), dengan mengatakan: bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa Julius sudah lengkap dan cermat sesuai dengan KUHAP. Maka dengan demikian JPU memohon kepada Majelis Hakim agar pada Putusan selanya, menyatakan; eksepsi terdakwa ditolak dan persidangan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara. (brkgn/rdr/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.262.022 Since: 05.03.13 | 0.1645 sec