Hukum

Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada

Tuesday, 26 Juni 2018 | View : 236

JAKARTA-SBN.

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menurunkan 41.000 lebih personel gabungan bersama TNI dan stakeholder lain, terkait pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Rabu (27/6/2018) lusa.

"Berkaitan Operasi mantap Praja Jaya 2018, Polda Metro Jaya dibantu TNI dengan Satpol PP atau Linmas dan stakeholderyang lain kita menurunkan 41.000 lebih personel untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. di MaPolda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

Dikatakan, 29.000 lebih personel kepolisian dikerahkan untuk melakukan pengamanan sekitar 14.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS), di Bekasi Kabupaten, Bekasi Kota, Depok, Tangerang Selatan, dan Tangerang Kota.

"14 ribu lebih TPS yang ada, untuk anggota kepolisian sendiri ada 29 ribu lebih. Jadi nanti dua personel polisi, kemudian empat anggota Linmas, juga nanti ada panitia KPU yang ada di masing-masing TPS," ungkap mantan Kasat Serse Polres Timor Tengah Utara (TTU) Polda Nusra (1994-1995).

Mantan Kasat Serse Polres Buleleng Polda Bali pada tahun 1996 ini menyampaikan, masyarakat diharapkan dapat memilih dengan tertib dan aman sesuai dengan hati nuraninya. "Untuk masyarakat silakan untuk gunakan hak pilih dan coblos sesuai hati nurani. Sesuai dengan apa yang dipilih," tandas mantan Kapolres Nunukan Polda Kaltim pada tahun 2010.

Mantan Kabag Binlat Ro Ops Polda Kaltim pada tahun 2009, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. menegaskan, sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, seluruh anggota akan bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada. Apabila ada anggota yang tidak netral akan diberikan sanksi tegas.

"Tadi bapak Kapolri sudah mengirimkan surat telegram kepada jajarannya, bahwa kepolisian netral. Seandainya ditemukan ada pejabat kepolisian tidak netral ada sanksinya, baik itu demosi jabatan, ada juga bisa disidang disiplin maupun kode etik. Nanti kita lihat sesuai besar kecil pelanggarannya. Jadi sudah secara tegas disampaikan bapak Kapolri, anggota kepolisian netral dalam pilkada 2018 dan semua ada sanksinya masing-masing," jelas mantan Kapolsek Denpasar Timur Polresta Denpasar Polda Bali pada tahun 1999.

Mantan WaKapolres Takalar Polda Sulsel pada tahun 2003, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. menuturkan, setiap TPS memiliki karakteristik yang berbeda-beda tingkat kerawanannya. Polisi akan tetap waspada mengantisipasi gangguan keamanan, termasuk aksi teror yang mungkin terjadi pada pelaksanaan Pilkada.

"Kita tetap waspada berkaitan dengan tempat-tempat pemungutan suara. Semua kita waspada. Kita nanti ada sistem patroli rayon dilakukan bantuan, dari Polda Metro Jaya kita lakukan ke Polres-Polres yang melakukan pilkada. Kita beri rasa aman kepada masyarakat. Kita gabungan antara TNI, Brimob dan Sabhara. Kita atur teknis di lapangan dengan Kapolres," tegas mantan Kapolsek Denpasar Barat Polresta Denpasar Polda Bali pada tahun 1998.

Mantan Kabidhumas Polda Jatim pada tahun 2015 ini, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. mengungkapkan, tugas polisi adalah melakukan pengamanan di TPS-TPS. Anggota tidak mencatat jumlah atau hasil dari pemungutan suara.

"Untuk anggota di TPS sudah jelas adalah mengamankan TPS. Ada di luar dari pada garis. Nanti kalau KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) meminta bantuan kepolisian baru nanti masuk ke sana. Anggota tidak mencatat berapa jumlahnya, tetapi anggota mengamankan TPS-nya. Jadi anggota tidak akan mencatat berapa jumlah-jumlah. Itu bukan wewenang anggota kepolisian. Wewenang anggota kepolisian hanya mengamankan TPS saja," pungkas mantan Kasubag Bin Ops Bag Reserse Eks Dit Serse Polda Sulsel pada tahun 2001. (bs)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.312.609 Since: 05.03.13 | 0.1856 sec