Internasional

Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB

Wednesday, 20 Juni 2018 | View : 283

WASHINGTON D.C.-SBN.

Amerika Serikat (AS) mengundurkan diri dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena menganggap badan tersebut anti-Israel. Duta AS untuk PBB Nikki Haley bahkan menyebut lembaga tersebut hipokrit dan gagal menegakkan HAM.

"Saya ingin menjelaskan bahwa mundurnya AS bukan berarti mundurnya AS dari komitmen HAM. Sebaliknya, kami melakukan ini karena kami berkomitmen tidak ingin ambil bagian dari organisasi hipokrit dan egois yang merendahkan HAM," kata Nikki Haley kepada media, Selasa (19/6/2018) di Washington D.C., Amerika Serikat (AS). Turut hadir Menlu AS Mike Pompeo.

Sebelumnya, Nikki Haley beberapa kali menyebut organisasi PBB itu sangat bias anti-Israel. Nikki Haley kembali mengangkat tuntutan AS setahun lalu: mendesak anggota dewan untuk berhenti mengecam Israel dan menyingkirkan Venezuela, China, dan Arab Saudi dari dewan, atau AS yang akan mundur.

Nikki Haley juga mengatakan bahwa AS akan menggunakan caranya sendiri, di luar PBB, untuk menegakkan HAM.

AS memang selalu berpihak dengan Israel sejak Dewan HAM didirikan pada 2006. Di era pemerintahan George W. Bush, AS menolak ajakan untuk bergabung dengan Dewan HAM, tetapi pemerintahan Barack Obama mengajukan keanggotaan karena berharap bisa membela Israel jika bergabung.

Direktur Eksekutif UN Watch Hillel Neuer mengatakan bahwa sejak 2006-2016, Dewan HAM mengecam Israel 68 kali, Suriah 20 kali, Myanmar 11 kali dan Korea Utara sembilan kali.

Kalangan DPR RI menyayangkan keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan HAM PBB dinilai penting sebagai sebuah forum kerja sama multilateral dan sekaligus bukti komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM.

“Indonesia tentu sangat meyayangkan keputusan AS ini, apalagi dasarnya hanya karena pembelaan mereka terhadap Israel di mana masyarakat dunia tentu masih memperdebatkan hal itu. Kita terus mendukung reformasi di Dewan HAM PBB dan juga badan PBB lainnya, tetapi proses itu butuh dukungan dan bukan dengan cara keluar," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Evita Nursanty di Jakarta, Rabu (20/6/2018).

Hal itu disampaikan menanggapi keputusan keluarnya AS dari Dewan HAM PBB yang diumumkan Menteri Luar Negeri Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa (19/6/2018) sore waktu AS. Menurut Evita Nursanty, Dewan HAM PBB penting karena menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

“Dewan HAM PBB merupakan forum kerja sama multilateral dan menjadi bentuk komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM,” ucapnya.

Dengan keluarnya AS, lanjut Evita Nursanty, masyarakat dunia akan mempertanyakan kembali komitmen negara adidaya itu yang ingin disebut sebagai pemimpin global serta kerap mempromosikan dan melindungi HAM semua orang di seluruh dunia, termasuk untuk perdamaian dan juga kesejahteraan dunia.

Selain itu, sebelum keluar dari Dewan HAM PBB, AS di bawah pemerintahan Presiden AS ke-45 Donald John Trump juga sudah menyatakan keluar dari proses atau mekanisme multilateral antara lain dari Paris Agreement (soal iklim), UNESCO, Global Compact Migration, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) soal nuklir Iran, dan lainnya.

Masih kata Evita Nursanty, kerja Dewan HAM PBB memang belum sempurna, tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lain, seperti Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB.

Itu sebabnya Evita Nursanty mendukung langkah pemerintah Indonesia bersama-sama negara-negara lain di dunia untuk terus berkontribusi dan bekerja sama memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB.

“Kita dukung Kementerian Luar Negeri RI untuk menegakkan dan mengembangan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme dan memperkuat kinerja Dewan HAM PBB,” tuturnya. (npr/bs)

See Also

Pengadilan Rusia Perintahkan Perempuan Yang Kabur Dari Karantina Balik Ke RS
Virus Korona Tewaskan Direktur Rumah Sakit Di Wuhan
Penembakan Di Century Plaza Bangkok
Jeff Bezos Donasi USD 10 Miliar Untuk Penelitian Iklim
Korban Tewas Akibat Virus Korona Total Jadi 1.868
1.789 Korban Tewas Akibat Virus Korona
Warga Kanada Di Kapal Pesiar Diamond Princess Segera Dievakuasi
Arab Saudi Larang Warganya Ke China
Dokter Pengungkap Virus Korona Meninggal Dunia
Korban Jiwa Virus Korona Bertambah Jadi 634
Jepang Karantina Seluruh Penumpang Kapal Pesiar Diamond Princess Terkait Virus Corona
Ratusan Warga Negara Malaysia Dan Keluarganya Dipulangkan Dari Wuhan
Penembakan Di Asrama Kampus Texas A & M University
7 Fakta Rumah Sakit Kilat Pasien Korban Virus Corona Wuhan
Singapura Umumkan 6 Kasus Baru Virus Korona
Rumah Sakit Kilat Virus Corona Wuhan Mulai Beroperasi
Penembakan Dalam Bus Greyhound Di California
Korban Meninggal Virus Korona Bertambah Jadi 362
TNI Siap Bantu Kebakaran Hutan Di Australia
Rudal Kenai Objek Di Langit Iran Saat Pesawat Ukraina Jatuh
Iran Sebut Pesawat Ukraina Terbakar Sebelum Jatuh
Pejabat AS Sebut Pesawat Ukraina Kemungkinan Kena Rudal Iran
Bencana Kebakaran Lahan Di Australia
Kapal Induk Kedua China Resmi Diluncurkan
PBB Sebut 7 Ribu Demonstran Iran Ditahan Akibat Protes Kenaikan BBM
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.307.155 Since: 05.03.13 | 0.1998 sec