Internasional

Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB

Wednesday, 20 Juni 2018 | View : 63

WASHINGTON D.C.-SBN.

Amerika Serikat (AS) mengundurkan diri dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena menganggap badan tersebut anti-Israel. Duta AS untuk PBB Nikki Haley bahkan menyebut lembaga tersebut hipokrit dan gagal menegakkan HAM.

"Saya ingin menjelaskan bahwa mundurnya AS bukan berarti mundurnya AS dari komitmen HAM. Sebaliknya, kami melakukan ini karena kami berkomitmen tidak ingin ambil bagian dari organisasi hipokrit dan egois yang merendahkan HAM," kata Nikki Haley kepada media, Selasa (19/6/2018) di Washington D.C., Amerika Serikat (AS). Turut hadir Menlu AS Mike Pompeo.

Sebelumnya, Nikki Haley beberapa kali menyebut organisasi PBB itu sangat bias anti-Israel. Nikki Haley kembali mengangkat tuntutan AS setahun lalu: mendesak anggota dewan untuk berhenti mengecam Israel dan menyingkirkan Venezuela, China, dan Arab Saudi dari dewan, atau AS yang akan mundur.

Nikki Haley juga mengatakan bahwa AS akan menggunakan caranya sendiri, di luar PBB, untuk menegakkan HAM.

AS memang selalu berpihak dengan Israel sejak Dewan HAM didirikan pada 2006. Di era pemerintahan George W. Bush, AS menolak ajakan untuk bergabung dengan Dewan HAM, tetapi pemerintahan Barack Obama mengajukan keanggotaan karena berharap bisa membela Israel jika bergabung.

Direktur Eksekutif UN Watch Hillel Neuer mengatakan bahwa sejak 2006-2016, Dewan HAM mengecam Israel 68 kali, Suriah 20 kali, Myanmar 11 kali dan Korea Utara sembilan kali.

Kalangan DPR RI menyayangkan keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan HAM PBB dinilai penting sebagai sebuah forum kerja sama multilateral dan sekaligus bukti komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM.

“Indonesia tentu sangat meyayangkan keputusan AS ini, apalagi dasarnya hanya karena pembelaan mereka terhadap Israel di mana masyarakat dunia tentu masih memperdebatkan hal itu. Kita terus mendukung reformasi di Dewan HAM PBB dan juga badan PBB lainnya, tetapi proses itu butuh dukungan dan bukan dengan cara keluar," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Evita Nursanty di Jakarta, Rabu (20/6/2018).

Hal itu disampaikan menanggapi keputusan keluarnya AS dari Dewan HAM PBB yang diumumkan Menteri Luar Negeri Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa (19/6/2018) sore waktu AS. Menurut Evita Nursanty, Dewan HAM PBB penting karena menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

“Dewan HAM PBB merupakan forum kerja sama multilateral dan menjadi bentuk komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM,” ucapnya.

Dengan keluarnya AS, lanjut Evita Nursanty, masyarakat dunia akan mempertanyakan kembali komitmen negara adidaya itu yang ingin disebut sebagai pemimpin global serta kerap mempromosikan dan melindungi HAM semua orang di seluruh dunia, termasuk untuk perdamaian dan juga kesejahteraan dunia.

Selain itu, sebelum keluar dari Dewan HAM PBB, AS di bawah pemerintahan Presiden AS ke-45 Donald John Trump juga sudah menyatakan keluar dari proses atau mekanisme multilateral antara lain dari Paris Agreement (soal iklim), UNESCO, Global Compact Migration, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) soal nuklir Iran, dan lainnya.

Masih kata Evita Nursanty, kerja Dewan HAM PBB memang belum sempurna, tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lain, seperti Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB.

Itu sebabnya Evita Nursanty mendukung langkah pemerintah Indonesia bersama-sama negara-negara lain di dunia untuk terus berkontribusi dan bekerja sama memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB.

“Kita dukung Kementerian Luar Negeri RI untuk menegakkan dan mengembangan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme dan memperkuat kinerja Dewan HAM PBB,” tuturnya. (npr/bs)

See Also

Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Suriah Berhasil Usir ISIS
Kementerian Pertanian Cegah Rock Melon Australia Masuk Indonesia
Perwakilan Nahdlatul Ulama Dan Wahid Foundation Temui Dubes Amerika Serikat
Polri Benarkan Penangkapan WNI Isteri Tokoh ISIS Marawi
Sultan Selangor Kecewa Terhadap Mahathir Mohamad Soal Bugis
China Meminjamkan Sepasang Panda Ke Indonesia
Spanyol Buru Sopir Pelaku Teror Di Barcelona
Serangan Teror Di Barcelona
Malala Yousafzai Peraih Nobel Diterima Di The University Of Oxford
Seorang Pria Lukai 5 Orang Di Swiss
Pria India Mengaku Danai Al-Qaeda Ribuan Dolar AS
PM Irak Secara Resmi Umumkan Pembebasan Mosul Dari ISIS
Pasukan Irak Bebaskan Bandara Mosul Dari ISIS
Pasukan Irak Bebaskan Dua Desa Di Dekat Mosul
ISIS Paksa Anak Kecil Dan Penyandang Disabilitas Kemudikan Truk Bermuatan Bom
Donald Trump Janji Persatukan Bangsanya Dan Bawa Perubahan
Gempa Di Italia Tengah
Polisi Istanbul Tangkap Pelaku Penembakan Kelab Malam Turki
jQuery Slider
Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.891.349 Since: 05.03.13 | 0.178 sec