Hukum

Guru Besar Fakultas Hukum Undip Bantah Jadi Anggota HTI

Wednesday, 23 Mei 2018 | View : 89

SEMARANG-SBN.

Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menggelar sidang etik terhadap sejumlah stafnya yang diduga tak cinta NKRI. Termasuk salah satu guru besar yang diduga pro terhadap ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Guru besar tersebut yakni Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. yang merupakan pengajar di Fakultas Hukum Undip Semarang. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. harus menjalani sidang Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) atas dugaan dirinya menjadi anggota organisasi terlarang Hizbut Tharir Indonesia (HTI). Salah satu guru besar bidang hukum di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. diperiksa terkait dugaan pembelaannya terhadap organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sidang etik ini digelar selama dua hari hingga Rabu (23/5/2018). Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. diperiksa secara etik oleh Majelis Dewan Kehormatan Komite Etik pada Rabu (23/4/2018). Tindakan pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk komitmen Undip sebagai kampus yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

“Pemeriksaan etik mulai hari ini dan besok. Hasilnya besok diumumkan. Untuk beliau (Suteki) hari Rabu (23/5/2018) baru mau dipanggil,” ujar Kepala Humas dan Media Undip, Nuswantoro Dwiwarno, saat dikonfirmasi, Selasa (22/5/2018).

Nuswantoro Dwiwarno menjelaskan, selain Suteki, ada sejumlah dosen lain yang diduga berafiliasi dengan mendukung HTI, atau memposting komentar yang diduga bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Namun demikian, Nuswantoro Dwiwarno tidak secara gamblang menyebut siapa pihak lain yang ikut terlibat. Ia mengatakan, hasil dari pemeriksaan akan disampaikan pada Rabu (23/5/2018) esok. “Karena sifatnya tertutup di sidang etik, jadi belum bisa disampaikan hasilnya,” ujarnya.

Sidang yang berlangsung Rabu (23/5/2018) akhirnya diperpanjang hingga Kamis (24/5/2018) karena belum tuntas.

“Mohon maaf, sidang tak bisa rampung hari ini. Dari beberapa anggota DKKE, diperoleh keterangan bahwa sidang belum selesai dan dilanjut Kamis (24/5/2018)  besok," tutur Kepala UPT Humas dan Media Undip Nuswantoro Dwiwarno, Rabu (23/5/2018) sore.

Nuswantoro Dwiwarno menjelaskan, sidang etik dimulai pukul 10.00 WIB di ruang rapat DKKE Undip Kampus Tembalang, Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

"Selain anggota DKKE dilarang masuk karena sidang berlangsung secara tertutup," ujarnya.

Meski demikian, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. membantah bahwa dirinya bergabung menjadi anggota HTI. Suteki kepada pers menyampaikan bantahannya bahwa dia anggota HTI.

"Saya pengajar Pancasila dan filsafat Pancasila. Saya tidak anti NKRI, saya juga bukan anggota HTI. Silakan cek daftar riwayat hidup saya," tegasnya.

Ia menyebut, meskipun pernah menjadi saksi ahli oleh HTI saat menggugat Perppu Ormas, tak langsung membuat dirinya menjadi anggota ormas tersebut. Dia menduga, tuduhan bahwa dirinya anggota HTI kemungkinan bermula saat dirinya pada 1 Februari 2018 diminta oleh HTI untuk menyampaikan pendapatnya sebagai ahli hukum dalam sidang gugatan pencabutan Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Prinsipnya, saya bukan anggota HTI. Kalau ada keterkaitan dengan HTI, karena saya pernah diminta HTI menjadi ahli saat sidang gugatan pencabutan badan hukum HTI, 1 Februari 2018,” cetusnya. "Hanya sebatas itu hubungan saya dengan HTI. Kalau ditafsirkan bahwa saya itu mendukung, apalagi kemudian dikatakan anggota HTI, itu saya kira terlalu prematur," tukasnya.

Hal itu diungkapkannya menanggapi pemberitaan mengenai unggahan-unggahannya di media sosial yang viral dan ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap organisasi kemasyarakat yang dibubarkan pemerintah itu.

Dia mengaku telah 24 tahun mengajar Pancasila di Undip. Ia mengatakan kedatangannya sebagai saksi ahli yang diundang HTI berdasarkan “background”, kemampuan, dan keahlian khusus di bidang tersebut, apalagi sebagai pengajar Pancasila di Undip selama 24 tahun.

“Mungkin HTI melihat saya punya kapabilitas memberikan keterangan ahli di sidang PTUN terkait gugatan itu. Kalau ditafsirkan saya mendukung, apalagi dikatakan sebagai anggota HTI, terlalu prematur,” ujarnya.

Kehadirannya sebagai saksi ahli, dipastikannya bersifat netral dan memberikan keterangan sesuai dengan keilmuannya di bidang hukum, apalagi saksi ahli disumpah sehingga bisa dipastikan berlangsung fair.

Jauh sebelum persoalan tersebut mencuat, ia mengaku pernah suatu ketika diundang untuk mengisi sebuah diskusi mengenai perbandingan sistem demokrasi dan khilafah di sebuah hotel di Semarang, Juni 2017.

“Yang diundang banyak, dari HTI berbicara mengenai khilafah, sementara saya dosen Undip diundang sebagai dosen Pancasila. Namun, Rektor Undip menelpon, `Prof Teki, lebih baik tidak mengisi acara itu,” tuturnya.

Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. sempat bertanya alasan pelarangan tersebut yang kemudian dijawab Rektor Undip bahwa mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya, sehingga dirinya pun akhirnya memutuskan tidak datang.

“Hanya saja, kalau tidak ada yang mempertemukan untuk berbicara bagaimana. Pemerintah mestinya ketemu HTI, rembukan, ada komunikasi, jadinya tenteram. Kalau seperti ini terus seolah-olah musuh, muncul friksi sosial,” katanya.

Di akun media sosial, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. yang dikukuhkan menjadi guru besar pada 2010 itu seolah mendukung sistem khilafah dan menyerang Pemerintah. Sejumlah unggahannya viral dan menghebohkan dunia maya.

Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. di akun Facebook miliknya, sempat memposting komentar yang pada intinya mempertanyakan kejadian penyerangan terduga teroris di MaPolda Riau. Postingan yang ditulis sempat viral.

Selain itu, Suteki juga pernah menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan Perppu Ormas sebagai dosen Undip dan guru besar Fakultas Hukum.

Undip pun memberi pernyataan akan memeriksa para tenaga pengajarnya atas postingan-postingan yang menghebohkan dunia maya itu.

Berikut pernyataan lengkapnya. Menyikapi adanya postingan viral di media sosial yang di dalamnya ada staf undip yang pokoknya diduga berisi pernyataan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, sikap Undip sebagai berikut:

1. Undip adalah universitas negeri yang berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa indonesia berdasasrkan pada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

2. Pimpinan dan civitas akademika Undip tegas dan menyayangkan segala bentuk ujaran, tindakan yang bertentangan dnegan konstitusi, NKRI dan Pancasila.

3. Saat ini, persoalan tersebut sudah diserahkan kepada dewan kehormatan kode etik universitas, dan apabila terbukti maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan ASN yang berlaku.

4. Undip tidak akan mentolelir segala bentuk ujaran, tindakan yang bersifat mendorong kewibawaan kedaulatan NKRI, UUD 1945 serta Pancasila. (kom/mn/bs)

See Also

Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
Polisi Dalami Aliran Dana Jamaah First Travel
Polisi Tetapkan Komisaris First Travel Jadi Tersangka
Bareskrim Polri Geledah Rumah Mewah Bos First Travel Di Sentul
Perampok Tewaskan Italia Chandra Kirana Putri Menyerah Ke Polisi
Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
Ridho Rhoma Dibekuk Polisi Terkait Kasus Narkoba
Agar Tidak Melanggar, Kodim 0716/Demak Dapat Penyuluhan Hukum
KPK Tetapkan Mantan Dirut PT. Garuda Indonesia Sebagai Tersangka Suap
Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pengelolaan Trans Semarang
jQuery Slider

Comments

Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.829.702 Since: 05.03.13 | 0.2031 sec