Nasional

Pemprov DKI Jakarta Fokus Bangun ERP

Saturday, 31 Maret 2018 | View : 182

JAKARTA-SBN.

Meski ada usulan menerapkan kendaraan pribadi masuk ke Jakarta harus bayar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap akan fokus membangun jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di beberapa ruas jalan Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Andri Yansyah mengatakan Pemprov DKI lebih memilih menerapkan ERP terlebih dahulu daripada merealisasikan wacana penerapan jalan berbayar bagi kendaraan yang masuk dari luar Jakarta.

Menurutnya, ERP sangat penting diterapkan di Jakarta, karena bila kebijakan ini sudah diterapkan, maka tidak hanya kendaraan pribadi roda empat dari Jakarta, tetapi mobil dari luar Jakarta pun juga harus membayar ketika melewati kawasan jalan ERP.

“Jadi menurut saya, ERP saja dulu diselesaikan. Karena dengan ERP lebih penting diselesaikan. Dengan adanya ERP, nanti semua kendaraan roda empat yang melewati jalan ERP pasti bayar,” kata Andri Yansyah, Sabtu (31/3/2018).

Karena itu, pihaknya saat ini sedang fokus terhadap pelaksanaa lelang ERP yang sedang berlangsung. Ia menargetkan lelang sudah selesai sebelum Oktober, karena pada bulan itu pembangunan gate ERP harus sudah dimulai.

“Pembangunan rencananya harus sudah mulai di Oktober. Mudah-mudahan. Itu yang lagi kita kejar,” ujarnya.

Setelah Oktober sudah dapat ditetapkan pemenang lelangnya, Andri Yansyah mengungkapkan pembangunan ERP membutuhkan waktu 10 hingga 12 bulan. Karena itu, ia menargetkan ERP dapat diterapkan pada Oktober 2019.

“Ini sangat bertepatan dengan pengoperasian MRT Jakarta yang direncanakan beroperasi penuh pada Maret 2019,” terangnya.

Artinya, lanjut mantan Camat Jatinegara ini, penerapan ERP dilaksanakan setelah Pemprov DKI berhasil menyediakan transportasi massal alternatif bagi warga Jakarta. Sehingga bagi warga yang tidak mau terkena ERP, maka mereka bisa menggunakan MRT dan moda transportasi massal lainnya seperti kereta api dan Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta.

Untuk tender ERP, jelasnya, dilakukan ini secara terbuka, sehingga semua perusahaan dalam dan luar negeri dapat mengikuti proses tender tersebut. Proses lelang ini sangat diminati banyak perusahaan. Dari ratusan perusahaan yang ikut lelang, hanya ada 12 perusahaan yang memenuhi syarat.

“Tender yang kita lakukan adalah tender terbuka untuk semua. Tidak mengacu pada perusahaan a, b, c atau D. Kita terbuka. Kita mengharapkan perusahaan yang menang tender adalah perusahaan yang terbaik di dunia yang dapat mengimplementasikan ERP di Jakarta. Sehingga ERP ini bisa memecahkan permasalahan kemacetan di DKI Jakarta,” terangnya.

Untuk rute yang akan diterapkan ERP ada sebanyak dua rute. Yaitu, Jalan Sudirman dan Jalan H Rasuna Said.

Di kawasan Jalan Sudirman, jalur jalan yang akan dikenai ERP adalah Bundaran Hotel Indonesia ke Senayan dan Senayan ke Bundaran Hotel Indonesia.

Sedangkan di kawasan H Rasuna Said, jalur yang dilintasi adalah Kuningan-Warung Buncit hingga masuk Menteng.

Tahap pertama akan dibangun dari Bundaran Senayan ke Bundaran HI yang diselaraskan dengan pengoperasian MRT Jakarta. Tahap kedua, akan dibangun dengan rute dari Bundaran HI sampai Jalan Medan Merdeka Barat. Baru akan dilaksanakan pembangunan tahap tiga di kawasan Rasuna Said. Secara keseluruhan tiga tahap ini akan dibangun selama 10 hingga 12 bulan kedepan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan uji coba ERP di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rasuna Said, 15 Juli 2014. Uji coba dilakukan oleh dua perusahaan berbeda. Di Jalan Sudirman diuji coba oleh Kapsch, perusahaan asal Swedia. Sementara yang di Jalan Rasuna Said oleh Q-free, perusahaan asal Norwegia. Namun, uji coba ini telah berhenti sejak Desember 2014. Sejak saat itu, kepastian penerapan ERP di Jakarta semakin terkatung-katung dan tidak ada kejelasan untuk diterapkan di Ibu Kota.

Saat ini, sudah ada 57 perusahaan yang mengikuti lelang investasi ERP Jakarta. Diharapkan, pada Oktober mendatang sudah dapat diketahui pemenang lelangnya.

Karena lelang investasi ini baru pertama dilakukan oleh Pemprov DKI, maka untuk pengembalian investasi yang akan dikeluarkan swasta dalam membangun ERP di dua rute tidak akan dalam sistem BOT (Build, Operate, Transfer). Dengan kata lain, tidak lagi swasta yang membangun lalu mengoperasikan ERP dalam jangka waktu 20-30 tahun kemudian baru diserahkan kepada Pemprov DKI.

Andri Yansyah menegaskan yang menjadi operator ERP Jakarta adalah tetap Dishub DKI melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ERP Jakarta yang telah dibentuk.

“Kan sudah BLUD. Makanya kami berani lelang sendiri. Tidak lelang di LKPP atau BPPBJ, karena pertama enggak jalan. Karena tidak ada yang berani. Kasih kajian, barang kita dibilang salah tidak, bener tidak. Kalao begini caranya, tanya ke Gubernur. Pak Gubernur bilang kalau seumpamanya dari BLUD berani tidak? Nah lelang tidak berisiko ya lelang investasi. Supaya tidak pakai uang negara,” kata Andri Yansyah.

Nantinya dari pendapatan retribusi ERP yang didapatkan setiap tahunnya, sebagian akan digunakan untuk membayar cicilan investasi swasta yang membangun ERP. Jumlah cicilannya nanti akan disepakati dalam dokumen lelang yang saat ini prosesnya sedang berjalan.

“Jadi kami sudah menghitungnya. Jadi contohnya, misalnya Pemprov punya hutang sama swasta yang membangun atau menginvestasikan. Saya bayarnya gimana? Saya bayar cicilan setelah tiga bulan, masuk keempat bulan dibayarkan selama lima tahun. Besar cicilannya akan ditentukan kemudian. Itu yang dilelang nanti, harga investasi dan cicilan yang terbaik,” ujarnya.

Dan sebagian lagi dari pendapatan retribusi ERP akan masuk dalam kas pendapatan BLUD ERP Jakarta. Pendapatan ini akan digunakan untuk biaya operasionasl ERP Jakarta dan juga akan dijadikan dividen yang akan diberikan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI.

“Jadi pendapatan retribusi ERP nantinya, ada yang buat bayar cicilan utang. Sisanya, buat operasi pendapatan kita. Masuk kas daerah. Masuknya melalui BLUD, dan diberikan ke Pemprov DKI dalam bentuk dividen. Nanti dividen ini bisa membiayai layanan transportasi massal lainnya. Misalnya, bisa untuk PSO MRT, LRT dan BRT. Jadi anggaran PSO tidak pakai APBD DKI lagi,” terangnya.

Mengapa bayar cicilannya pada bulan keempat, karena selama tiga bulan itu, pihaknya akan melihat bagaimana kinerja dari swasta pemenang lelang dan kondisi ERP yang telah dibangun. Ia tidak ingin swasta asal membangun, tetapi tidak bertanggung jawab kalau fisik gate dan pendukung ERP lainnya tidak bekerja dengan baik.

“Ya lihat dulu dong. Kami tetap ada pendampingan ke mereka, karena kita yang mengoperasikan. Kenapa begitu? Supaya enggak bangun, langsung ditinggal sehingga efektifitas teknologi yang digunakan tetap baik. Istilah kata, dia akan menjaga akurasi teknologi ERP. Kalau teknologi jelek maka dia yang rugi triliunan. Ini namanya lelang investasi. Ini baru pertama kali dipakai di Jakarta. Tidak pakai APBD,” jelasnya.

Ketika ditanya estimasi investasi yang dibutuhkan untuk membangun teknologi ERP di Jakarta, Andri Yansyah mengatakan tidak tahu. Nilai investasi nanti akan dibuka saat proses lelang berjalan.

Berdasarkan informasi dari perusahaan swasta yagn telah menerapkan uji coba ERP di Jalan Sudirman dan Jalan H Rasuna Said, investasi yang dibutuhkan untuk membangun ERP sekitar 300-400 juta dolar Amerika. Atau setara dengan Rp 4-5 triliun rupiah.

Sebelum ERP diterapkan tahun depan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI juga akan menyiapkan pengadaan alat on board unit (OBU) yang ditempelkan di kendaraan roda empat ini. Harga OBU dibandrol sekitar Rp 200.000 hingga Rp 250.000 per unit.

Namun uang yang dikeluarkan sebesar itu bisa dikembalikan. Karena uang itu hanya berfungsi sebagai deposit pembelian. Dengan kata lain, bila pemilik kendaraan tidak menggunakan OBU lagi, maka OBU tersebut bisa dikembalikan ke Dishub DKI.

Seperti diketahui, ERP menggunakan sistem deteksi dengan pemasangan gerbang atau gantry terhadap mobil yang melintas. Pendeteksian dari kendaraan pribadi yang melintas menggunakan alat kecil yang dipasang di kendaraan bernama OBU.

Fungsi OBU untuk membayar ketika mobil melewati rute ERP. Di dalam OBU akan ada kartu seperti kartu uang elektronik, seperti yang biasa digunakan untuk membayar jalan tol atau kereta api. Pemilik kendaraan biasanya membeli OBU sepaket dengan saldonya.

Saat mobil melintasi jalan yang menggunakan sistem ERP, akan ada bunyi setelah gantry melakukan pemindaian terhadap kendaraan. Sistem itu akan memindai OBU dan pelat kendaraan dan langsung memotong saldo yang berada dalam OBU itu. Maka, biasanya OBU dipasang di dashboard depan atau spion mobil sehingga mudah dipindah oleh kamera yang berada di gantry.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menargetkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) dapat diterapkan pada 2019.

Kepala Dishub DKI, Andri Yansyah, mengatakan, pembangunan infrastruktur untuk penerapan ERP tersebut nantinya juga akan diselaraskan pengoperasian sarana transportasi masal berbasis rel Mass Rapid Transit (MRT).

"MRT Jakarta ditargetkan sudah dapat beroperasi pada Maret 2019. Oleh karena itu, kami akan selaraskan antara pengoperasian MRT Jakarta dengan penerapan sistem ERP," ujar Andri Yansyah, di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Andri Yansyah menuturkan, melalui penyelarasan tersebut, penerapan ERP akan mengalami perubahan, yakni dari semula di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan H. R. Rasuna Said menjadi Bundaran HI - Senayan dan Jalan Medan Merdeka Barat.

"Karena penerapan ERP akan diselaraskan dengan MRT, maka pembangunan infrastruktur untuk ERP bukan lagi dari Utara ke Selatan, tetapi dari Selatan ke Utara," tuturnya.

Menurutnya, saat ini pihaknya masih belum dapat menentukan besaran tarif ERP. Namun, tarif yang akan ditetapkan itu nantinya bersifat fluktuatif.

"Kami belum tentukan berapa tarifnya, namun yang pasti akan bersifat fluktuatif. Artinya, saat jam sibuk, tarifnya akan lebih tinggi, karena ERP ini bertujuan mengurangi kemacetan," pungkasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno memastikan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) akan diterapkan pada Oktober 2019. Ia tidak mau penerapan ERP tertunda lagi dengan berbagai alasan, mengingat masalah kemacetan di Jakarta harus segera diselesaikan.

“Saya bilang pokoknya harus. Saya enggak mau tahu,” tegas Sandiaga Salahuddin Uno.

Menurutnya, sudah terlalu lama warga Jakarta menunggu penerapan ERP. Karena sejak uji coba dilaksanakan pada tahun 2015, penerapan ERP sepertinya janji yang tak kunjung ditepati oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Ini sudah terlalu lama. Langsung saya putuskan, untuk langsung dieksekusi. Lelangnya tahun ini, tahun depan dioperasikan,” ujarnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 149 tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Menanggapi permintaan KPPU, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno meminta permasalahan teknologi ERP jangan terlalu didramatisir.

Pemprov DKI Jakarta menginginkan teknologi yang sudah teruji dan berpengalaman dalam penerapan ERP di kota-kota besar negara lainnya.

Ia menginginkan teknologi yang sudah teruji dan berpengalaman dalam penerapan ERP di kota-kota besar negara lainnya. Pemprov DKI Jakata harus melihat kemamppuan dari teknologi ERP yang telah sukses diterapkan di negara lain. Ia tidak mau menggunakan teknologi yang baru, sebab belum dapat memberikan kepastian dapat berjalan dengan lancar dan baik.

“Termasuk teknologi, termasuk aspek-aspek yang selama ini jadi masalah. Kalau teknologi sih sebetulnya jangan terlalu didramatisir lah. Kita maunya teknologi yang sudah teruji. Yang belum teruji kita enggak mau,” kata Sandiaga Salahuddin Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9, RT11/RW02, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/3/2018).

Ditegaskannya, Pemprov DKI Jakarta harus melihat kemampuan dari teknologi ERP yang telah sukses diterapkan di negara lain. Ia tidak mau menggunakan teknologi yang baru, sebab belum dapat memberikan kepastian dapat berjalan dengan lancar dan baik.

“Kita mesti melihat teknologi yang sudah teruji di tempat lain. Jangan teknologi baru yang dicoba-coba di sini,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan merevisi pergub tersebut. Saat ini revisi draf Pergub sedang dikaji Biro Hukum DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Semua masukan akan dipelajari dan dikaji untuk dijadikan dasar dalam melakukan revisi.

“Sekarang lagi dikaji oleh biro hukum dan dari Dinas Perhubungan juga. Jadi semua masukan tentunya akan kita pelajari dan dikaji. Jangan sampai kita menabrak kaidah hukum,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah. Ditegaskannya, untuk masalah teknologi, pihaknya tidak mau coba-coba dengan teknologi yang baru dan belum teruji penerapannya di kota-kota negara lain.

”Kami ingin teknologi ERP yang diterapkan di Jakarta, adalah teknologi yang terbaik dan sudah teruji di lapangan. Kami tidak mau coba-coba. Kami enggak berani main-main dalam hal teknologi ini,” ujarnya.

Memang sebelum direvisi, pergub lama menentukan sistem ERP diterapkan dengan teknologi Dedicated Short Range Communication (DSRC) 5,8 GHz dengan kamera LPR.

Menerima masukan semua pihak, termasuk KPPU sendiri, Pasal 8 ayat (1) huruf C yang menyebutkan penerapan sistem ERP hanya menggunakan metode Dedicated Short Range Communication (DSRC) direvisi. Menjadi tak lagi mencantumkan teknologi, melainkan mencantumkan kriteria teknologi yang akan diterapkan. Salah satunya, sudah teruji dan yang terbaik.

Seperti diketahui, Kepala Bagian Humas KPPU, Zulfirmansyah mengatakan KPPU melayangkan surat kepada Pemprov DKI Jakarta. Dalam surat tersebut, KPPU meminta Pemprov DKI Jakarta merevisi kembali Pergub tentang ERP yang mengharuskan teknologi yang digunakan harus sudah teruji. (bs/ant)

See Also

Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
Ajari Anak-Anak Di Desa TMMD Tentang Kebersihan Lingkungan
Permudah Media Akses Berita, Dirikan Posko Penerangan Di Lokasi TMMD
Balai Desa Kalikondang Disiapkan Sebagai Poskotis TMMD Reguler Ke-105
Sosok Tenaga Teknis Yang Akan Menyukseskan TMMD
Maturnuwun Pak Tentara, Jalan Beton Ini Sudah Ditunggu Warga
Excavator Menjadi Pusat Perhatian Anak-Anak Pada TMMD Kodim 0716/Demak
Pedagang Es Tebu Raup Untung, Berkat TMMD
Dibalik Layar TMMD Reg Ke-105 Kodim 0716/Demak
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.649.633 Since: 05.03.13 | 0.1525 sec