Hukum

Setyo Novanto Dituntut 16 Tahun Dan Denda Rp 1 Miliar

Thursday, 29 Maret 2018 | View : 113

JAKARTA-SBN.

Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dituntut hukuman penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan terkait korupsi e-KTP.

Dalam perkara ini, Novanto didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proyek pengadaan e-KTP. Setya Novanto disebut jaksa mengintervensi pembahasan anggaran dan pengadaan hingga mendapatkan keuntungan.

"Dari fakta-fakta hukum di atas diperoleh bukti petunjuk meyakinkan bahwa dari proyek e-KTP ini Setya Novanto telah memperoleh uang yang bersumber dari pencairan dana proyek e-KTP sebesar USD 1,8 juta dan USD 2 juta serta uang 383 ribu SGD," kata jaksa pada KPK membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jl. Bungur Besar Raya No.24, 26, 28, RT01/RW01, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

Setya Novanto didakwa menerima duit total USD 7,3 juta serta melakukan intervensi dalam proyek itu.

Jaksa pada KPK menegaskan Setya Novanto menerima duit fee terkait e-KTP total USD 7,3 juta. Fee ini terkait dengan peran Novanto membantu memuluskan pembahasan anggaran e-KTP di DPR.

"Berdasarkan fakta hukum, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menerima pemberian fee seluruhnya berjumlah USD 7,3 juta," ujar jaksa Wawan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl. Bungur Besar Raya No.24, 26, 28, RT01/RW01, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

Total duit fee itu dipaparkan jaksa terdiri dari sejumlah USD 3,5 juta diberikan melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, sejumlah USD 1,8 juta diberikan melalui perusahaan Made Oka Masagung serta sejumlah USD 2 juta juga melalui perusahaan Made Oka Masagung.

"Serta menerima satu jam tangan merk Richard Mille seharga USD 135 ribu," kata jaksa.

Penerimaan aliran dana dari pihak konsorsium yang mengerjakan proyek e-KTP ini menurut jaksa sejalan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Dari fakta-fakta hukum di atas diperoleh bukti petunjuk meyakinkan bahwa dari proyek e-KTP ini Setya Novanto telah memperoleh uang yang bersumber dari pencairan dana proyek e-KTP sebesar USD 1,8 juta dan USD 2 juta serta uang 383 ribu SGD," papar jaksa.

Jaksa memaparkan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan Setya Novanto. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan Setya Novanto disebut jaksa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi 

"Akibat dari perbuatan terdakwa bersifat masif yakni menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampak dari perbuatan terdakwa masih dirasakan sampai dengan saat ini," sambung jaksa.

Perbuatan Setya Novanto juga menimbulkan kerugian keuangan negara cukup besar. "Terdakwa tidak bersikap kooperatif baik penyidikan dan persidangan," sambung jaksa.

Jaksa KPK menilai bantahan Setya Novanto atas penerimaan duit e-KTP dalam persidangan tidak terbukti. Menurut jaksa, bantahan Novanto itu bertujuan agar terbebas dari tanggung jawab.

"Di persidangan terdakwa memberikan bantahan ada pokoknya adalah bahwa di hadapan penyidik Irvanto Pambudi Cahyo menerangkan bahwa pernah diperintah oleh Andi Narogong untuk memberikan sejumlah uang ke Olly Dondokambey, Tamzil Linrung, Melchias Markus Mekeng, Arif Wibowo, Ganjar Pranowo, dan Jafsar Hafsah, atas keterangan Irvanto tersebut terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut dari Riswan alias Iwan Barawa," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

Setya Novanto menyebut duit itu berasal dari Marketing Manajer PT. Inti Fauzi Riswan alias Iwan Barawa. Menurut jaksa, bantahan Novanto itu tak masuk akal.

"Penuntut umum berpendapat bahwa bantahan itu kesimpulan terdakwa yang tanpa didukung bukti apa pun, terdakwa mencocok-cocokkan uang yang diberikan Andi Narogong yang menurut Irvanto Pambudi Cahyo diberikan kepada beberapa anggota DPR tersebut," urai jaksa.

Menurut jaksa, keterangan yang diberikan Novanto itu hanyalah untuk menyamarkan perbuatannya agar terbebas dari tanggung jawab. Apalagi, lanjut jaksa, tidak ada bukti pendukung yang menguatkan keterangan Novanto.

"Hal tersebut untuk menyamarkan fakta seolah-olah uang itu adalah dari Riswan sehingga terdakwa terbebas dari pertanggungjawaban atas uang tersebut," ucap jaksa.

"Bantahan terdakwa tersebut bertentangan dengan alat bukti lainnya dengan keterangan Andi Narogong, Riswan Barawa, Indra, Muhammad Nur, alat bukti petunjuk pemeriksaan rekaman Johanes Marliem oleh FBI, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan transaksi sejumlah USD 3,5 juta dari Iwan Barata atau Irvanto Pambudi Cahyo sama sekali tidak diketahui Andi. Kalaulah benar Andi pernah memerintahkan Irvanto memberikan uang kepada sejumlah anggota DPR, pastilah di luar uang yang diserahkan Iwan Barata," papar jaksa.

Sedangkan hal-hal yang meringankan yakni Setya Novanto belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatannya.

"Terdakwa bersikap sopan di persidangan," imbuh jaksa. 

Setya Novanto ditegaskan jaksa terbukti melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang jasa paket e-KTP.

Jaksa pada KPK mengungkap peran mantan Ketua DPR Setya Novanto melakukan intervensi anggaran proyek e-KTP. Jaksa menyebut Novanto melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak-pihak tertentu untuk melancarkan maksudnya.

"Terdakwa melakukan atau yang turut melakukan, secara melawan hukum yaitu terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang jasa paket Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional (KTP Elektronik)," ujar jaksa Wawan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018). 

Jaksa mengatakan awalnya Novanto melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, eks pejabat pembuat komitmen Sugiharto, dan eks Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni di Hotel Gran Melia, Jakarta. Tujuan pertemuan itu membahas proses anggaran proyek e-KTP.

"Pada pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan 'di Depdagri akan ada program e-KTP yang merupakan program strategis nasional, ayo kita jaga bersama-sama'. Selain itu Terdakwa menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran pekerjaan proyek e-KTP," ujar jaksa.

Untuk menindaklanjuti hal itu, Novanto kembali bertemu dengan Andi Narogong dan Irman di ruang kerjanya di lantai 12 gedung DPR. Pertemuan membahas kepastian kesiapan anggaran untuk pekerjaan pengadaan e-KTP.

"Pada pertemuan itu Andi Agustinus alias Andi Narogong bertanya kepada terdakwa 'Pak Nov, bagaimana ini anggaran supaya Pak Pak Irman ini nggak ragu-ragu untuk mempersiapkan langkah-langkah?' dan terdakwa menjawab, 'Ini sedang kita koordinasikan'," kata jaksa.

Dalam pertemuan itu, jaksa mengatakan Novanto menyebut perkembangan terkait e-KTP bisa ditanyakan ke Andi Narogong. Andi menurut jaksa diperkenalkan Novanto sebagai pengusaha yang akan ikut dalam pengadaan e-KTP kepada Wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir.

"Pada akhir April 2010, setelah pergantian Ketua Komisi II, terdakwa memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada Chairuman Harahap selaku Ketua Komisi II DPR RI di ruang Fraksi Golkar Lantai 12 Gedung DPR RI, sebagai pengusaha yang akan ikut mengerjakan proyek e-KTP," imbuh jaksa.

Kemudian, Novanto bertemu dengan para pengusaha Andi Narogong, Johannes Marliem, Iftikar Ahmad, dan Greg Alexander di lantai 12, gedung DPR. Pertemuan itu untuk meyakinkan pihak L-1 atau Johannes Marliem pengadaan e-KTP benar-benar ada dan anggaran sudah tersedia.

Jaksa KPK mengatakan penanganan kasus korupsi proyek e-KTP cukup rumit. Bahkan, menurut jaksa, pengusutan kasus dilakukan sampai ke luar negeri.

Berbagai kerja sama internasional dilakukan KPK demi membongkar muslihat dalam kasus itu. Jaksa menegaskan, meski sulit, tidak ada tempat bagi pelaku korupsi bagi KPK.

"Berbagai kerja sama internasional yang dilakukan juga menjadi pesan bahwa tiada tempat bagi pelaku korupsi. You can run but you can't hide," ucap jaksa KPK Irene Putri saat membacakan surat tuntutan untuk Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

Selain itu, jaksa menyinggung banyaknya hambatan dalam mengusut Novanto. Drama 'tiang listrik' pun disinggung.

"Namun dengan kebesaran Tuhan, tidak ada kejahatan yang sempurna," ucap Irene.

Novanto juga disebut sebagai politikus kuat yang memiliki pengaruh kuat. Selain itu, Novanto disebut sebagai pelobi ulung.

Sebelumnya, jaksa menyebut berkas tuntutan itu setebal 2.415 lembar. Namun hakim meminta kesepakatan jaksa dengan pengacara agar pembacaan tuntutan diringkas.

Setya Novanto disebut menyalahgunakan kesempatan dan sarana karena kedudukannya sebagai anggota DPR RI dan ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar). (det)

See Also

Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
Polisi Dalami Aliran Dana Jamaah First Travel
Polisi Tetapkan Komisaris First Travel Jadi Tersangka
Bareskrim Polri Geledah Rumah Mewah Bos First Travel Di Sentul
Perampok Tewaskan Italia Chandra Kirana Putri Menyerah Ke Polisi
Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
Ridho Rhoma Dibekuk Polisi Terkait Kasus Narkoba
Agar Tidak Melanggar, Kodim 0716/Demak Dapat Penyuluhan Hukum
KPK Tetapkan Mantan Dirut PT. Garuda Indonesia Sebagai Tersangka Suap
Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pengelolaan Trans Semarang
jQuery Slider

Comments

Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.691.191 Since: 05.03.13 | 0.2623 sec