Hukum

KPK Tahan 2 Calon Wali Kota Malang

Wednesday, 28 Maret 2018 | View : 158
Tags : Kpk

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Malang, Mochamad Anton dan anggota DPRD Malang, Ya'qud Ananda Budban usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap, Selasa (27/3/2018).

Tak hanya Anton dan Ya'qud yang kini menjadi calon Wali Kota Malang, KPK turut menahan lima anggota DPRD Malang lainnya yang juga menyandang status tersangka kasus ini, yakni Heri Pudji Utami, Abdul Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiarti, dan Sukarno.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penahanan terhadap Anton dilakukan demi kepentingan penyidikan kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. Anton ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

"Penyidik melakukan penahanan terhadap ketujuh tersangka ini selama 20 hari pertama. Untuk tersangka MA (Mochamad Anton) ditahan di Guntur," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2018).

Sementara enam anggota DPRD, termasuk Ya'qud Ananda ditahan di empat rutan berbeda. Ya'qud Ananda dan Heri Pudji Utami ditahan di Rutan Klas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sedangkan kolega mereka, Rahayu Sugiharti ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK (K4).

"Tersangka HS (Hery Subiantono) dan SKO (Sukarno) di Rutan Polres Jakarta Timur, dan tersangka Abr (Abdul Rachman) ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan," katanya.

Anton yang keluar ruang pemeriksaan tim penyidik sekitar pukul 17.25 WIB, enggan berkomentar banyak mengenai kasus yang menjeratnya. Anton mengaku pasrah dengan proses hukum yang dilakukan KPK.

"Ya kita ikuti saja," kata Anton singkat.

Anton yang telah mengenakan seragam tahanan berwarna oranye itu tak menggubris lagi berbagai pertanyaan yang dilontarkan awak media. Calon petahana Wali Kota Malang ini hanya menebar senyum sambil terus berjalan menerobos kerumunan wartawan yang menunggu di depan lobi markas KPK.

Anton bergeming saat disinggung dirinya yang tak akan bisa kampanye setelah ditahan KPK. Anton terus berjalan menghindari awak media untuk menuju mobil tahanan yang telah menunggunya di pelataran Gedung KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anton dan 18 anggota DPRD Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka pada 22 Maret. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun 2015 yang menjerat Ketua DPRD Kota Malang, M. Arief Wicaksono.

Dari 18 Legislator Malang yang dijerat KPK, terdapat dua Wakil Ketua DPRD Malang, yakni HM Zainudin dan Wiwik Hendri Astuti. Sementara 16 legislator lainnya yang menyandang status tersangka, yakni Suprapto, Sahrawi, Salamet, Mohan Katelu, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiana, Heri Pudji Utami, Hery Subianto, Ya'qud Ananda Budban, Rahayu Sugiarti, Sukarno, serta Abdul Rachman.

Selaku Wali Kota, Anton diduga telah memberikan suap kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang untuk memuluskan proses pembahasan APBD-P. KPK menduga pimpinan dan anggota DPRD Malang menerima jatah dari total yang diterima mantan Ketua DPRD Malang M. Arief Wicaksono sebesar Rp 700 juta dari mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono.

Arief dan Jarot yang lebih dulu dijerat sebagai tersangka saat ini sedang menjalani persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Anton disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara 18 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sp)

See Also

Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
Polisi Dalami Aliran Dana Jamaah First Travel
Polisi Tetapkan Komisaris First Travel Jadi Tersangka
Bareskrim Polri Geledah Rumah Mewah Bos First Travel Di Sentul
Perampok Tewaskan Italia Chandra Kirana Putri Menyerah Ke Polisi
Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
jQuery Slider

Comments

Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.956.430 Since: 05.03.13 | 0.2376 sec