Hukum

Direktur PT. MAP Didakwa Suap Bupati Hulu Sungai Tengah

Friday, 23 Maret 2018 | View : 84

JAKARTA-SBN.

Direktur PT. Menara Agung Pusaka Donny Witono didakwa menyuap Bupati non aktif Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Abdul Latif. Direktur PT. Menara Agung Pustaka Donny Witono didakwa menyuap Bupati non aktif Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Abdul Latif sebesar Rp 3,6 miliar.

Menurut Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Donny Witono memberikan uang Rp 3,6 miliar kepada H. Abdul Latif. "Terdakwa memberikan uang sebesar 7,5 persen dari nilai kontrak sejumlah Rp 54,4 miliar," tutur Jaksa KPK Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Suap ini diberikan agar H. Abdul Latif membantu memenangkan PT. Menara Agung Pustaka dalam lelang proyek pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP Rumah Sakit Umum Daeah (RSUD) H. Damanhuri Barabai, Jl. Murakata No.4, Barabai Barat, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp 54,4 miliar.

Menurut Jaksa, uang itu diberikan dengan maksud agar H. Abdul Latif dapat membantu memenangkan PT. Menara Agung Pusaka dalam lelang proyek pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II dan VIP dan super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai Tahun Anggaran (TA) 2017.

"Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lie Putra Setiawan saat membacakan surat dakwaan terhadap Donny Witono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Jaksa KPK memaparkan, suap ini bermula saat perusahaan Donny Witono mengikuti lelang pekerjaan pembangunan di RSUD H. Damanhuri Barabai, pada Maret 2017. Saat proses lelang berlangsung Donny Witono berencana menemui H. Abdul Latif, namun ditolak. Abdul Latif pun meminta Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten HST, Fauzan Rifani untuk menemui Donny Witono.

Dalam kasus ini, awalnya H. Abdul Latif selaku bupati meminta agar Donny Witono menyediakan fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak, apabila ingin perusahaannya dimenangkan. Penyampaian itu melalui orang kepercayaan H. Abdul Latif, Fauzan Rifani. Namun, Donny Witono meminta agar fee diturunkan menjadi 7,5 persen. Setelah itu, H. Abdul Latif menyetujuinya.

Dalam pertemuan di Hotel Madani Barabai pada akhir Maret 2017, Donny Witono menyampaikan kepada Fauzan Rifani agar perusahaannya menang dalam lelang proyek pembangunan di RSUD H. Damanhuri. Merespons hal tersebut, Fauzan Rifani meminta Donny Witono menyiapkan fee sebesar 10 persen dari nilai proyek kepada H. Abdul Latif.

Keberatan dengan nilai fee, Donny Witono meminta untuk diturunkan menjadi 7,5 persen. H. Abdul Latif yang dihubungi oleh Fauzan Rifani mengenai pembicaraannya dengan Donny Witono sepakat dengan nilai fee tersebut.

"Terdakwa (Donny Witono) menyanggupi akan menyerahkan fee yang disepakati dengan H. Abdul Latif setelah perusahaannya dinyatakan sebagai pemenang lelang," kata Jaksa KPK.

Dalam pertemuan di Rumah Dinas Bupati Hulu Sungai Tengah keesokan harinya, H. Abudl Latif memerintahkan Fauzan Rifani menemui Pajarudin selaku Ketua Pokja dan menyampaikan pesan H. Abdul Latif agar perusahaan Donny Witono ditetapkan sebagai pemenang.

Atas perintah H. Abdul Latif itu, PT. Menara Agung Pusaka ditetapkan sebagai pemenang proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai Tahun Anggaran (TA) 2017. Usai tanda tangan kontrak proyek itu, Fauzan Rifani meminta jaminan atas pembayaran fee tersebut kepada Donny Witono.

Menurut Jaksa, setelah terjadi kesepakatan, PT. Menara Agung Pusaka dinyatakan sebagai pemenang lelang. Sebagai kelanjutan atas kesepakatan, Terdakwa memberikan dua lembar bilyet giro kepada Fauzan Rifani pada April 2017. Adapun, pencairan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, Rp 1,8 miliar setelah pencairan uang muka proyek dan Rp 1,8 miliar setelah pekerjaan selesai.

Pada sekitar 30 Mei 2017, Fauzan Rifani menemui Donny Witono di kantornya di Jakarta. Keduanya kemudian mencairkan jatah fee terkait proyek RSUD H. Damanhuri sebesar Rp 1,82 miliar, dengan perincian Rp 1,8 miliar untuk H. Abdul Latif dan Rp 20,4 juta untuk Fauzan Rifani.

Pada awal 2018, H. Abdul Latif meminta Donny Witono segera merampungkan proyek tersebut karena sudah mengalami keterlambatan dan meminta menyerahkan sisa jatah yang telah dijanjikan. Pada 3 Januari 2018, Donny Witono mentransfer uang sebesar Rp 1,82 miliar ke rekening Fauzan Rifani yang menagih sisa fee untuk H. Abdul Latif.

"Setelah itu Abdul Latif meminta Fauzan Rifani untuk memasukkan uang fee dari terdakwa ke rekening koran atas nama PT. Sugriwa Agung di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan," tutur Jaksa KPK.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Donny Witono didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (kom/sp/jos)

See Also

Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
Polisi Dalami Aliran Dana Jamaah First Travel
Polisi Tetapkan Komisaris First Travel Jadi Tersangka
Bareskrim Polri Geledah Rumah Mewah Bos First Travel Di Sentul
Perampok Tewaskan Italia Chandra Kirana Putri Menyerah Ke Polisi
Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
Ridho Rhoma Dibekuk Polisi Terkait Kasus Narkoba
Agar Tidak Melanggar, Kodim 0716/Demak Dapat Penyuluhan Hukum
KPK Tetapkan Mantan Dirut PT. Garuda Indonesia Sebagai Tersangka Suap
Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pengelolaan Trans Semarang
BNN Sebut 11 Negara Suplai Narkoba Ke Indonesia
Polda Jambi Resmi Gelar Perkara Kasus Insiden Hiasan Natal
Insiden Hiasan Natal Tak Pancing Emosi Umat Muslim Jambi
Bupati Katingan Digerebek
Beberapa Tokoh Mendesak Hakim Agar La Nyalla Mattalitti Divonis Bebas
PN Jakarta Pusat Vonis Bebas La Nyalla Mahmud Mattalitti
Penggunaan Dana PAUD Milyaran Rupiah Di Bondowoso Menjadi Sorotan
Pengambilan Sumpah 64 Advokat Peradin Oleh PT Banten
Surat Wasiat Perempuan Yang Berniat Ledakan Bom Di Istana
Polda Riau Ungkap Judi Togel Beromzet Rp180 Juta Per Bulan
Polisi Bekuk Ketua Umum PARFI
jQuery Slider

Comments

Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.561.492 Since: 05.03.13 | 0.1871 sec