Agama & Masyarakat

Tercatat 187 Organisasi Penghayat Kepercayaan Di Indonesia

Saturday, 11 Nopember 2017 | View : 224

DENPASAR-SBN.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan gugatan Penghayat Kepercayaan. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan para warga penghayat kepercayaan. MK mengabulkan gugatan tersebut karena para penghayat kepercayaan memperoleh perlakuan berbeda dengan para penganut agama yang diakui di Indonesia.

Hal itu ditegaskan Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan yang berlangsung di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT02/RW03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017). Arief Hidayat menganggap jika para penganut kepercayaan tidak boleh mengisi kolom agama di KTP maka para penghayat kepercayaan akan mendapatkan perlakuan tidak adil.

MK memberikan angin segar kepada warga Penghayat Kepercayaan. Mulai saat ini, para Penghayat Kepercayaan diakui dan bisa ditulis di kolom agama yang terdapat di KTP.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," putus Ketua MK Arief Hidayat, di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT02/RW03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).

"Pembatasan hak a quo justru menyebabkan munculnya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penghayat kepercayaan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakukan berbeda antarwarga negara merupakan tindakan diskriminatif," ujar Arief Hidayat dalam pertimbangannya.

Ketua MK Arief Hidayat menggap gugatan para warga penghayat kepercayaan beralasan menurut hukum. Dia juga berpendapat, akibat adanya perbedaan penganut agama yang diakui dan penghayat kepercayaan di KTP membuat warga mendapatkan pelayanan berbeda di fasilitas publik.

"Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik," kata Arief Hidayat.

Selain itu, MK menegaskan untuk penulisan di KTP tidak perlu diperinci. Sebagai contoh, bila ada warga menganut kepercayaan 'A' namun di KTP tak perlu ditulis 'A', melainkan cukup ditulis 'Penghayat Kepercayaan'.

"Maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai 'Penghayat Kepercayaan' tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK maupun KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lain," ujar Arief Hidayat.

Alasan MK tidak memperinci, karena banyaknya kepercayaan yang berada di tanah air ini. MK beralasan hal itu dilakukan agar tetap terjadi tertib administrasi.

"Bahwa agar tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan," urai Arief Hidayat.

Dengan adanya putusan MK maka kedudukan kepercayaan sudah setara dengan keenam agama yang diakui Indonesia.

"Kepercayaan itu adalah salah satu sejajar dengan agamalah, kira-kira sesuai prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Yang menjadi problem adalah ketika pada praktiknya berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi dan seterusnya," jelas Jubir MK Fajar Laksono, saat dihubungi awak media, Selasa (7/11/2017).

Menurut Fajar Laksono pada prinsipnya kepercayaan itu sejajar dengan agama karena mereka percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja mereka mempunyai ritual yang berbeda dengan agama pada umumnya. 

"Jadi konstruksi norma itu menurut MK (kepercayaan) setara atau norma agama, itu kemudian dimaknai oleh MK itu hanya agama-agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

Fajar Laksono menuturkan ada penafsiran bahwa penganut agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang hanya wajib dilindungi. Sedangkan di luar itu seolah-olah tidak diberikan perlindungan. Padahal kepercayaan dan agama itu setara.

"Dijadikan satu kan di dalam UUD 1945 di Pasal 29 itu kan udah jelas, menurut agamanya atau kepercayaannya jadi sama. Ini dalam kerangka Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena kalau kepercayaan ini kan mereka juga mengakui keberadaan tuhan yang maha esa tetapi punya ritual-ritual, keyakinan yang tidak seperti agama lainnya," ucapnya.

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat ada 187 organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia. Dari angka itu dilaporkan sedikitnya 12 juta orang di Indonesia adalah penghayat kepercayaan. "Sampai saat ini, terdata 187 organisasi di tingkat pusat, tapi pendataan jumlah orangnya belum ada yang tepat. Sekira 12 juta jumlah penganut aliran kepercayaan, meski belum valid," kata Kepala Seksi Kelembagaan Kepercayaan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kemdikbud, Minang Warman.

Hal ini disampaikan dalam acara Workshop Pelestarian Tradisi dan Penguatan Peran Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Denpasar, Provinsi Bali, Kamis (9/11/2017).

Minang Warman menyatakan pemerintah memperkirakan jumlah organisasi penghayat kepercayaan lebih dari angka tersebut.

"Ratusan organisasi penghayat kepercayaan itu sudah menjalani verifikasi ketat. Seperti aliran yang dianut warga harus memiliki nilai kearifan lokal, berbudi luhur dan mengatur relasi antara manusia, Tuhan dan kearifan lokal itu sendiri," ujar Minang Warman.

Minang Warman menambahkan pemerintah pusat mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kolom penghayat kepercayaan di KTP. Namun hal ini tak perlu menjadi polemik karena masyarakat diharapkan menunggu implementasi putusan oleh kementerian terkait.

"Kami meminta kepada masyarakat menunggu saja secara teknks bagaimana putusan MK ini terimplementasi. Setiap keputusan pasti ada reaksi," ucap Minang Warman.

Data Kemdikbud menunjukkan 13 provinsi di Indonesia memiliki organisasi penghayat kepercayaan. Jumlahnya tersebar dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa hingga Pulau Sulawesi.

"Proses pembinaan selama ini menimbulkan kedekatan yang cukup bagus antara pemerintah dengan penghayat itu sendiri. Tapi kami percaya akan ada kelompok masyarakat yang akan mengangkat persoalan ini agar timbul gesekan," ungkap Minang Warman.

Komunitas suku Talang Mamak di Riau mengapresiasi keputusan MK atas bolehnya pengisian kolom agama di KTP bagi penghayat kepercayaan di KTP. Mereka berharap keputusan itu bisa terlaksana bagi suku Talang Mamak.

"Selama ini kami merasakan diskriminasi dari pemerintah karena agama yang kami yakini tak bisa tertulis di kolom agama di KTP," kata Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dari Talang Mamak, Gilung (36 tahun), kepada awak media, Kamis (9/11/2017).

Menurut Gilung, selama ini suku Talang Mamak, yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu, merasa terkucilkan karena keyakinan yang mereka anut sejak dulu kala tak diakui pemerintah.

"Kami benar-benar ingin diakui oleh pemerintah terkait agama ini. Selama ini di KTP kita selalu diisi kolom agama Islam. Padahal belum tentu kita menjalankan ajaran Islam sebagaimana mestinya," kata Gilung.

Gilung mencontohkan dirinya sendiri bahwa pada KTP-nya terpaksa dicantumkan agama Islam. Padahal dia mengaku tidak memeluk agama tersebut. Tapi kondisi itu terpaksa diterima karena adanya pemaksaan.

"Saya di KTP Islam, tapi sebenarnya saya bukan penganut agama Islam. Saya masih menganut agama nenek moyang kami yang sudah turut-temurun. Kami menyebutnya Islam Langkah Lama," kata Gilung.

Gilung juga menyadari bahwa klaim agama Talang Mamak Islam Langkah Lama selama ini dianggap sesat. Namun, baginya, urusan agama adalah hak individu.

"Kita harapkan dengan putusan MK yang mengakui agama di luar yang telah ditetapkan pemerintah, tolong akui juga agama atau keyakinan yang selama ini kami anut. Jangan lagi ada diskriminasi terhadap kelompok kami," kata Gilung.

Menurut Gilung, persoalan keyakinan Talang Mamak nantinya harus diakui di wilayahnya. Ada sekitar 3.000 jiwa suku Talang Mamak yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Mereka masih taat pada ajaran agama nenek moyang mereka sendiri.

"Dalam keluarga, adik, kakak, dan abang saya sudah lama memeluk Islam sesuai dengan keyakinannya. Tapi saya tidak, saya tetap pada keyakinan agama dari nenek moyang kami, Islam Langkah Lama. Walau kami sekeluarga beda keyakinan, kami tetap saling menghargai dan menghormati," kata Gilung.

Ketua MK Arief Hidayat berpendapat Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut juga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. "Menyatakan kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 'kepercayaan'," ucap Arief Hidayat.

Menurut Arief Hidayat, gugatan para pemohon yang terdiri dari para penganut penghayat kepercayaan memiliki landasan hukum.

"Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kata 'agama' sebagaimana dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk 'kepercayaan'," papar Arief Hidayat di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT02/RW03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).

Gugatan ini diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dkk. Gugatan ini dilakukan agar para penghayat kepercayaan bisa menulis kepercayaannya di kolom KTP. 

Mereka menggugat Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi bertentangan dengan UUD 1945. (det/jos)

See Also

Pesan K. H. Aniq Muhammadun Dalam Halalbihalal UMK
Forkopimda Kabupaten Demak Gelar Halal Bi Halal
Mahasiswa UMK Kembangkan Kap Lampu Bertema Kebangsaan Dan Pluralisme
Danpos-Babinkamtibmas Kebonagung Bersinergi Amankan Perayaan Kebaktian
Dandim 0716/Demak Tarling Perdana Bersama Bupati
Kodim 0716/Demak Dan GP Ansor Milik Warga Demak
Tangkal Radikalisme, Babinsa Bangun Komunikasi Dengan GP Ansor
Menangkal Gerakan Radikal Teroris Kaum Perempuan: Belajar Dari Sunan Kudus
Kepedulian Babinsa Kodim 0716/Demak Terhadap Tokoh Agama
Ngalap Berkah, Dandim 0716/Demak Ruwahan Dan Kirab Budaya
Bersama Bupati, Dandim 0716/Demak Buka Acara Tradisi Megengan Guna Menyambut Bulan Suci Ramadhan
Kasdim 0716/Demak Hadiri Musyawarah Tamir Masjid Agung Demak
Danramil 03/Wonosalam Komsos Dengan Toga, Tomas, Dan Toda
Nuansa Religius Warnai HUT Kabupaten Demak Yang Ke-515
Selamat Jalan Bang Indra Sahnun Lubis
UGM Tolak Usul Penerimaan Mahasiswa Lewat Kemampuan Baca Kitab Suci
Kodim 0716/Demak Gelar Doa Bersama Pada 171717
Dandim 0721/Blora Ajak Warga Blora Doa Bersama
Ulama NU KH Hasyim Muzadi Wafat Kamis Pagi
Anton Ferdian Rilis Kisahku
Marie Muhammad Berpulang
K.H. Sofiyan Hadi Sebut Setiap Anak Itu Spesial
Istri Bung Tomo Wafat
Tradisi Grebeg Besar
Dandim 0716/Demak Hadiri Ziarah Ke Makam Sultan Demak & Sunan Kalijaga
jQuery Slider

Comments

Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.780.337 Since: 05.03.13 | 0.2214 sec