Hukum

KPK Periksa Mantan Menpora

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), AAM, terkait penyidikan kasus dugaan suap dalam perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembangunan venue menembak untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau.

Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), AAM diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Riau, R.Z. terkait kasus dugaan suap dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan tahun jamak pembangunan venue atau arena penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau 2012. "Hari ini ada pemeriksaan mantan Menpora, AM terkait penyidikan kasus PON Riau untuk tersangka RZ," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di Jakarta, Kamis (22/8/2013). 

Seusai pemeriksaannya, dalam pemeriksaan kali ini, AAM yang juga tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang mengaku ditanyai tim penyidik KPK perihal seputar proses penganggaran event PON XVIII Riau tahun 2012 yang dilakukan pada saat dirinya masih menjabat sebagai Menpora di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). "Saya dimintai keterangan mengenai kasus PON Riau, sebagai saksi, dan tadi saya jelaskan mengenai hal-hal yang ditanyakan kepada saya, terutama menyangkut penganggaran dari Kemenpora. Jadi, penganggaran dari Kemenpora dan pembahasan dana dan seterusnya. Itu saja," tutur AAM usai diperiksa di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2013). 

Selebihnya, meski demikian, mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), AAM sendiri yang diperiksa selama sekitar 5 jam tersebut menolak untuk berkomentar dan tidak mau banyak menjelaskan materi pemeriksaan, termasuk mengenai adanya pertemuannya dengan beberapa pejabat penting, seperti Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, RZ, dan pejabat terkait lainnya guna membahas pemulusan pengajuan anggaran tambahan PON Riau kepada DPR RI. AAM yang didampingi kuasa hukumnya, Ifdal Kasim langsung melenggang menuju mobilnya. 

Dalam kasus ini, KPK juga pernah memeriksa Menko Kesra, Agung Laksono, sebagai saksi untuk RZ. Serupa dengan AAM, Menko Kesra pun ditanyai penyidik perihal proses penganggaran serta peranan Kemenkokesra dalam rangka koordinasi terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penyelenggaraan PON. 

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, menyatakan penyidikan kasus PON Riau hampir mencapai titik akhir, yakni pelimpahan berkas ke tahap penuntutan. Sejumlah saksi yang diperiksa belakangan ini bertujuan untuk mengonfirmasi data maupun bukti yang telah dikumpulkan penyidik selama ini. "Sebenarnya kita sudah ada di ujung. Jadi saksi-saksi yang dipanggil sebenarnya untuk mengonfirmasi beberapa kegiatan dan informasi yang bisa memberikan dasar justifikasi lebih kuat bagi KPK untuk segera menyelesaikan pemeriksaan terhadap RZ," urai Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. 

Mengenai dugaan keterlibatan dua anggota DPR RI, yakni Kahar Muzakir (KM) dan Setya Novanto (S.N.), Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto belum menemukan indikasinya. "Sekarang ini belum ke mana-mana lagi, tapi mudah-mudahan dari Gubernur (R.Z.) ini akan ada informasi lebih lanjut," tandas Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Adapun dugaan keterlibatan SN dan KM muncul dari kesaksian mantan Kadispora Riau, Lukman Abbas, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, beberapa waktu yang lalu. Saat itu, Lukman Abbas menyatakan bahwa dua orang anggota DPR, yakni SN dan KM, telah menerima sejumlah uang untuk memuluskan permintaan bantuan PON dari dana APBN sebesar Rp 290 miliar. 

Terkait hal ini, KPK juga diketahui pernah menggeledah ruang kerja SN dan KM yang berada di Gedung DPR RI pada pertengahan Maret lalu. Di kedua ruangan itu, penyidik menduga ada berkas atau apa pun yang berkaitan dengan penyidikan kasus PON Riau maupun tersangkanya, R.Z. 

Selain memeriksa AAM, KPK juga memeriksa anggota Komisi X DPR RI, Utut Adianto sebagai saksi. Utut Adianto mengaku ditanyai tim penyidik KPK seputar anggaran PON XVIII Riau tahun 2012 itu. “Soal anggaran PON, itu sudah disampaikan penyidik semua,” beber Utut Adianto. Selebihnya, Grand Master catur Indonesia ini mengatakan tidak ada hal yang penting lagi untuk disampaikan. Utut Adianto pun  langsung berjalan menuju mobil yang menjemputnya.

KPK memeriksa anggota Komisi X DPR RI, Utut Adianto karena dia dianggap tahu seputar kasus PON XVIII Riau. Sebagai mantan anggota Komisi X DPR RI, kewenangan Utut Adianto salah satunya berkaitan dengan bidang olahraga.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan pemeriksaan AAM dan Utut Adianto untuk mengonfirmasikan sejumlah kegiatan dan informasi yang memberikan justifikasi lebih kuat bagi KPK untuk menyelesaikan pemeriksaan terhadap Gubernur Riau nonaktif tersebut. “Berkas perkara untuk tersangka R.Z. dalam kasus PON XVIII Riau sudah berada di ujung akhir penanganannya,” urai Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. 

Dalam kasus dugaan suap dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan tahun jamak pembangunan venue atau arena penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau 2012, KPK menetapkan R.Z. sebagai tersangka. Petinggi Partai Golkar tersebut diduga menerima pemberian hadiah atau janji sekaligus memberikan pemberian uang terkait pembahasan rancangan Perda PON.

Selain itu, KPK juga menetapkan R.Z. sebagai tersangka atas dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006. Saat ini, R.Z. masih menjalani proses penahanan oleh KPK di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Klas I Jakarta Timur cabang KPK yang berada di basement Gedung KPK. 

Dalam perkara pertama, R.Z. dijerat Pasal penerimaan suap terkait pembahasan perubahan Perda No.6 Tahun 2010 mengenai PON di Provinsi Riau dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Untuk sangkaan kedua, R.Z. dijerat terkait pembahasan perubahan Perda No.6 Tahun 2010 mengenai PON di Provinsi Riau, hanya saja kali ini R.Z. diduga memberikan sesuatu kepada anggota DPRD Riau. Dalam kasus tersebut, R.Z. dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Untuk sangkaan ketiga, R.Z. menjadi tersangka dalam kasus korupsi melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian penilaian dan pengesahan penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada areal yang diberikan izin UPHHK-HT dengan pengalihan fungsi hutan di Kabupaten Pelalawan, Riau pada tahun 2001-2006 dan pada tahun 2001-2007 di Kabupaten Siak. Dalam perkara ini, politikus Partai Golkar tersebut dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (id/sp/ant/kj/jp)

See Also

Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.689.262 Since: 05.03.13 | 0.1929 sec