Politik

PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu

Friday, 21 Juli 2017 | View : 41

JAKARTA-SBN.

Sidang paripurna memutuskan melakukan voting untuk pemungutan suara pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Kamis (20/7/2017) malam.

Enam fraksi pendukung Pemerintah yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam rapat paripurna RUU Pemilu memilih paket A, yakni salah satu isi pasalnya soal ambang batas pengajuan calon presiden (capres) atau presidential threshold sebesar 20-25%.

Koalisi Pemerintah meminta voting dilakukan segera namun Partai Amanat Nasional (PAN) memilih walk out. Fraksi PAN menunjukkan sikap berbeda dengan pemerintah saat menentukan RUU Pemilu. Jalan berbeda dengan Pemerintah lagi-lagi diambil Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pembahasan satu isu krusial.

Partai Amanat Nasional (PAN) menolak ikut bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cs yang mengikuti pilihan pemerintah pada isu krusial pembahasan UU Pemilu. Bersama partai oposisi, PAN memutuskan untuk walk out di keputusan sidang paripurna tengah malam tadi.

Sikap 'mbalelo' dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu telah ditunjukkan PAN sedari awal. Di pasal soal ambang batas pengajuan calon presiden (capres) atau presidential threshold RUU Pemilu, keinginan Pemerintah agar angka 20-25 persen tak dituruti PAN. Sebaliknya, PAN ingin meniadakan ambang batas capres.

Meski demikian, bukan berarti PAN kukuh ingin meniadakan ambang batas capres, yang artinya bertolak belakang dengan keinginan pemerintah. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan sempat membuka opsi lain soal isu ini.

"Presidential threshold itu kan mestinya karena putusan MK kan nggak ada lagi itu. Tapi andai kata mau ada itu, ya sama seperti parliamentary threshold," ujar Zulkifli Hasan pada Mei lalu.

Bahkan, PAN sempat membuka opsi angka PT sebesar 10 persen untuk jadi jalan tengah. "Kita ajak juga ke angka 10 persen," ujar Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto.

Pembahasan alot soal ambang batas pengajuan capres pun tak kunjung menemui titik temu di DPR RI waktu itu. PAN pun saat itu belum menyampaikan sikap soal paket yang dipilih. Mereka masih ingin musyawarah soal isu presidential threshold.

Sebagai partai pendukung Pemerintah, PAN tak menunjukkan gelagat menuruti keinginan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cs. Mereka adalah PDIP, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Hingga akhirnya, Kamis (20/7/2017) kemarin, pembahasan RUU Pemilu masuk ke paripurna untuk diambil keputusan. Debat soal presidential threshold masih tak menemui ujungnya.

Namun, PAN sempat membuka peluang ikut opsi pemerintah dengan satu syarat. F-PAN ingin metode konversi suara di UU Pemilu menjadi kuota hare.

"Kami cari yang ada kuota hare-nya," tegas Yandri Susanto sebelum rapat kemarin.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan walk out dari sidang paripurna.

"Apa pun yang sudah diputuskan kami hormati, silakan Saudara-saudaraku ambil sebuah keputusan," ungkap Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto dalam sidang paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Jl. Jenderal Gatot Subroto, RT01/RW03, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2017) pukul 23.40 WIB.

Dia sempat membanyol, pembahasan RUU Pemilu membuat sidang paripurna menjadi ramai. Sebab, tidak setiap saat sidang paripurna anggota DPR RI hadir semua seperti saat ini.

"Kami menghargai perbedaan di antara kita. Oleh karena itu, atas nama fraksi, untuk tahapan berikutnya, pengambilan tingkat II di forum paripurna, kami tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab," imbuhnya.

PAN sejak awal memang punya sikap berbeda dengan partai koalisi pemerintah lainnya. Di saat pemerintah ingin presidential threshold 20 persen, PAN minta dihapus.

"Kami hargai sebuah perbedaan, inilah Indonesia. Kami yakin kita tetap bisa tersenyum dan menghargai satu sama lain," tutup Yandri Susanto.

Sebelum disahkan, seluruh fraksi di DPR RI, UU Pemilu menggelar lobi sebanyak dua kali. Forum paripurna pun menyepakati pemilihan waktu voting isu UU Pemilu termasuk ambang batas capres.

Seluruh fraksi pendukung pemerintah Jokowi-JK, sepakat voting malam Kamis (20/7/2017) kemarin. Namun, PAN lagi-lagi membangkang dan memilih walk out dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat (PD). Namun, aksi walk out PAN tak punya daya mengubah keputusan rapat yang akhirnya mensahkan UU Pemilu itu.

PAN mengambil sikap bertentangan dengan Pemerintah dan partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam penentuan RUU Pemilu yang sudah diketuk jadi Undang-Undang (UU).

Sejumlah peristiwa menjadi perhatian publik sepanjang Kamis (20/7/2017). Salah satunya, sidang paripurna RUU Pemilu yang diwarnai walk out 4 fraksi dan berlangsung dini dini hari di Gedung DPR RI.

Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) sekaligus tersangka kasus korupsi e-KTP Drs. Setya Novanto, Ak. menghadiri paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu. Bahkan, ia yang mengambil keputusan untuk mengesahkan RUU Pemilu menjadi UU.

Drs. Setya Novanto, Ak. baru pertama kali menghadiri sidang paripurna sejak ditetapkan menjadi tersangka. Awalnya, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. Namun, Setya Novanto sempat memimpin sumpah jabatan anggota DPR RI.

Pergantian antara Fadli Zon dan Setya Novanto baru terjadi di saat-saat akhir. Setya Novanto memimpin sidang karena Fadli Zon walk out dari pembahasan, mengikuti Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra). Otomatis, pimpinan sidang harus diambilalih Ketua DPR RI.

Sidang Paripurna Kamis (20/7/2017) yang mulanya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., berubah diambil alih oleh Ketua DPR-RI Setya Novanto, setelah empat fraksi menyatakan walk out dari forum.

UU pemilu dengan Presidential Threshold 20% disahkan dalam sidang itu. Pengesahan dipimpin oleh Ketua DPR RI Drs. Setya Novanto, Ak. setelah Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. yang sebelumnya memimpin sidang walk out mengikuti fraksinya, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Fadli Zon yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga ikut walk out.

Setya Novanto saat itu ditemani Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra H. Fahri Hamzah, S.E.

Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) itu memuji langkah H. Fahri Hamzah, S.E. yang tidak ikutan walk out, meski tidak sepakat soal presidential threshold. "Terima kasih saudara, Fahri saya memberi apresiasi besar kepada sahabat saya saudara Fahri," puji Setya Novanto ke Fahri Hamzah saat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Jl. Jenderal Gatot Subroto, RT01/RW03, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/2017).

Setya Novanto yang berasal dari F-Golkar langsung bertanya kepada peserta sidang soal kelanjutan rapat. Kemudian, Setya Novanto langsung bertanya soal opsi A yang akan disahkan dalam paripurna. Peserta sidang menyepakati.

"Tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi teman-teman fraksi yang memiliki pendapat berbeda, apakah RUU Pemilu dapat disetujui?" tanya Setya Novanto, disambut persetujuan Fraksi yang masih bertahan.

"Dengan ini diputuskan hasil RUU pemilu mengambil paket A minus 1. Apakah dapat disetujui?" tanya Setya Novanto dari mimbar paripurna.

"Setuju...." jawab anggota di Paripurna.

Dengan demikian, pimpinan DPR RI yang menjadi 'playmaker' dalam pengesahan UU Pemilu adalah Setya Novanto. Pasca ditinggal fraksi-fraksi yang walk out, kursi pimpinan sidang hanya tersisa Setya Novanto dan Fahri Hamzah. Awalnya, diprediksi peran tersebut tetap dipegang Fadli Zon. Kini, UU telah disahkan.

Empat fraksi masih menolak UU tersebut dan akan menggugat ke MK. Keempat fraksi yang menyatakan tidak ikut dalam pengambilan keputusan secara voting malam hari ini yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Demokrat (PD) serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (jos)

See Also

Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
4 Butir Hasil Islah Partai Golkar
Kongres Partai Demokrat Akan Habiskan Rp 9,4 Miliar
jQuery Slider
Arsip :20172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.071.880 Since: 05.03.13 | 0.3064 sec