Hukum

KPK Yakin Uang Suap Bukan Berasal Dari SGT

Thursday, 22 Agustus 2013 | View : 813

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir sejumlah aset milik tersangka kasus dugaan suap terkait kegiatan hulu migas di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R).

“Pemblokiran sudah kita lakukan, aset mulai sita. Deposit box di Mandiri sudah kita buka, dan ada beberapa (aset lain) yang sedang kita buka," tutur Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, saat ditemui seusai menjadi saksi ahli persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, aset-aset R. yang diblokir oleh KPK di antaranya berasal dari hasil penggeledahan yang dilakukan di sejumlah tempat hingga hari Sabtu (17/8/2013) lalu. Tidak hanya itu, Bambang Widjojanto juga mengklaim bahwa pihaknya memiliki bukti-bukti pendukung pemblokiran, salah satunya dokumen pengalihan uang (transfer) dari petinggi perusahaan Kernel Oil Private Limited, SGT, kepada R. “Makanya Simon ini pada akhirnya harus mengakui juga karena KPK memunyai bukti transfer. KPK punya itu, saya tidak bisa sebutkan, tapi yang jelas bukti-bukti itu ada semua," tukas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Selain itu, lanjut Bambang Widjojanto, tim penyidik KPK sedang menelusuri asal muasal sejumlah uang hasil penggeledahan, khususnya uang US$ 200 ribu dalam tas hitam yang ditemukan dalam ruang kerja Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Waryono Karyo. “Dari semua uang yang disita, yang kemudian menimbulkan pertanyaan di masyarakat adalah uang yang ada di kesekjenan. Itu kan sebenarnya directly related, yang kita tahu bahwa SKK Migas tidak hanya di bawah kesekjenan. Tetapi ekspansi seberapa jauh kasus ini harus kita telusuri dan kita pastikan," jelas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Lebih lanjut, kecurigaan KPK terhadap uang di ruang kerja Sekjen ESDM membuat kepentingan memeriksa pemilik ruangan menjadi sebuah hal yang perlu dilakukan. Sebab bentuk mata uang dollar yang ditemukan membuat anggapan yang menyebutkan bahwa uang itu bagian dari dana operasional lembaga menjadi tidak masuk di akal. “Memang (Sekjen) ESDM itu kerjanya apa sih? Kok uangnya dollar? Makanya yang US$ 200 ribu itu harus dijelaskan dan pada akhirnya harus diklarifikasi. Pada saatnya nanti Sekjen mungkin saja diperiksa," pungkas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Sebelumnya, Ketua KPK, Abraham Samad, juga telah menegaskan akan memanggil siapa pun pihak-pihak yang dianggap memiliki keterangan berkaitan dengan kasus ini, termasuk Sekjen ESDM. “Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang menurut penyidik diperlukan keteranganya," imbuh Abraham Samad.

Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, meyakini uang suap untuk mantan Kepala SKK Migas, R., yang ditemukan pada penggeledahan di sejumlah tempat bukan berasal dari SGT. “Dari uang-uang inilah KPK menduga tersangka R ini juga menerima pemberian dari pihak lain. Tapi kesimpulan siapa pemberi itu belum ada, dan sekarang masih didalami," terang Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo di plaza Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/8/2013). 

Uang yang dimaksud Johan Budi SP ialah hasil penggeledahan Tim Penyidik KPK di rumah R. pada Selasa (13/8/2013) malam sejumlah US$ 90 ribu dan SIN$ 127 ribu serta di brankas R. di Kantor SKK Migas pada Kamis (15/8/2013) sejumlah US$ 200 ribu dan SIN$ 60 ribu. “Penyidik KPK menemukan dana saat penggeledahan di rumah R. pada Selasa (13/8/2013) malam. Uang yang ditemukan adalah sebesar US$ 90 ribu dan SIN$ 127 ribu di brangkas R. di kantor SKK Migas dan pada Kamis (15/8/2013) ditemukan lagi sejumlah US$ 200 ribu dan SIN$ 60 ribu,” papar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. 

“Dari pengakuan salah satu tersangka, diketahui ada pemberian selain US$ 400 ribu itu, yakni ada pemberian US$ 300 ribu pada Juli. Kami mendalami dan mengembangkan kasus ini, baik dari sisi penerima maupun pemberi suap," beber Johan Budi SP. 

KPK, lanjut Johan Budi SP, juga belum menyimpulkan apakah sumber uang suap untuk R. dari perusahaan ataukah dari perorangan. “Ada US$ 200 ribu di dalam tas hitam yang ditemukan di ruang Sekretaris Jenderal ESDM yang kami yakini bukan uang operasional. Oleh karena itu, KPK ingin minta keterangan Sekjen ESDM sebagai saksi, termasuk soal uang itu," ungkap Johan Budi SP. Juru Bicara KPK Johan Budi menambahkan pihak lain yang mungkin juga akan dimintai keterangannya sebagai saksi adalah Direktur Kernel Oil Pte Ltd, Widodo Ratanachaithong. 

Kuasa hukum tersangka komisaris PT. Kernel Oil Private Limited, SGT, mengklarifikasi pernyataan awal kliennya mengenai asal dan tujuan pemberian uang untuk Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi nonaktif, R. “Saya klarifikasi ternyata uang US$ 700 ribu adalah titipan dari Deviardi di Singapura kepada Pak Widodo. Pak Widodo adalah orang PT. Kernel Singapura," papar pengacara SGT, Junimart Girsang. Pada Selasa (20/8/2013), Junimart Girsang mengatakan bahwa uang tersebut ditujukan agar PT. Kernel Oil Private Limited dapat melakukan ekspansi bisnis ke hulu minyak dan gas bumi. 

KPK telah menetapkan mantan Kepala SKK Migas, R. dan Devi Ardi dari swasta sebagai tersangka penerima uang suap terkait lingkup kewenangan SKK Migas. Sedangkan, SGT dari perusahaan Kernel Oil Pte Ltd ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

R. dan pelaku swasta Devi Ardi sebagai penerima suap dituduh melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pelaku pemberi suap, SGT dari perusahaan Kernel Oil Pte Ltd, diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ant/id/sp/kj/jp)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.177.513 Since: 05.03.13 | 0.3539 sec