Opini

Kapan Kegaduhan Akan Berakhir?

Author : Dr Binsar Antoni Hutabarat | Thursday, 23 Februari 2017 | View : 181

SBN.

Atas nama stabilitas politik, Kapolri Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. melabrak ketetapan pendahulunya dengan menempatkan salah seorang Cagub Jakarta menjadi tersangka. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sempat mengingatkan bahwa kebijakan tersebut bisa menjadi preseden buruk pada Pemilihan Kepala Daerah yang sedang masuk masa kampanye. Polisi bisa disibukkan dengan banyaknya tuntutan kelompok-kelompok  dengan tujuan memenangkan “jagoannya”.

Kebijakan itu sesaat memang mujarab, karena berhasil meredam aksi demo besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski disinyalir, demo besar-besaran itu terkait hiruk-pikuk pertarungan perebutan kursi Gubernur.  Mungkin ada benarnya, dilihat dari perspektif pengelompokkan partai politik pendukung pasangan calon, Kompetisi politik di di DKI Jakarta adalah proxy pertarungan Pemilihan Presiden  tahun 2019.

Kebijakan Kapolri tampaknya selaras dengan model perumusan kebijakan teori  kelompok. Pada model ini kebijakan diandaikan sebagai titik keseimbangan kelompok (equilibrium). Harus diakui, kebijakan itu tepat sasaran. Kegaduhan memang masih terjadi, namun interaksi antar kelompok untuk memengaruhi kebijakan dapat diatur lewat penegakkan hukum, dan semua kelompok mendapatkan kesempatan yang sama. Kelompok-kelompok berhasil digiring  kedalam interaksi antar kelompok yang “fair” dengan setiap kelompok mendapatkan independensinya. Kelompok-kelompok  suka atau tidak suka digiring kedalam “model permainan,”setiap kelompok berada pada pilihan yang sama-sama bebas. Istilah ‘game’ mengandung arti pembuat kebijakan harus memutuskan kebijakan yang hasilnya tergantung pada pilihan aktor yang terlibat.

Kondisi independen kelompok-kelompok itu kemudian menimbulkan kegaduhan baru. Atas nama hukum, secara independen satu kelompok kemudian menuntut kelompok lain yang mengancam eksistensinya, karena kelompok independen itu cukup banyak, fenomena saling melaporkan menjadi budaya baru di negeri ini. Secara bersamaan pemerintah harus memahami, hukum bisa jadi instrumen untuk kepentingan tertentu, dan jauh dari semangat untuk memberikan keadilan untuk semua.

Fenomena saling melapor yang ada saat ini tidak boleh diselesaikan dengan jalan tebang pilih, pemerintah harus menegakkan hukum untuk menciptakan kondisi nyaman kembali menaungi negeri ini. Apalagi, kegaduhan politik saat ini mulai memasuki masa mencemaskan, setidaknya para investor harus berpikir ulang untuk menempatkan dananya di negeri ini.

Mengakhiri kegaduhan

Stabilitas politik yang diajanjikan pemerintah menanggapi kecemasan masyarakat atas kegaduhan politik saat ini mestinya mengadopsi cara-cara demokrasi, bukannya cara-cara lama, yang sempat dihembuskan aktor-aktor politik terkait “isu makar.”

Harus diakui, hukum di negeri ini belum menjadi panglima. Ketidakadilan dalam penegakkan hukum bisa dilihat pada sejarah perjalanan panjang negeri ini.  Hukum kerap hanya tajam ke bawah, untuk mereka yang lemah, dan tumpul ke atas bagi mereka yang mempunyai kekuasaan. Wajar saja jika fenomena saling melapor dicurigai membuktikan bahwa hukum masih menjadi alat untuk memaksakan kehendak kelompok tertentu, bukannya menyemaikan keadilan untuk semua. Terlebih lagi dalam kondisi kompetesi antar kelompok di negeri ini sangat kuat, ditambah lagi, persaingan politik pemilihan kepala daerah yang kian memanas.

Untuk mengakhiri kegaduhan politik yang terjadi saat ini mustahil mengadopsi  cara memuaskan semua kelompok, karena dalam permainan pasti ada yang kalah dan ada yang menang, karena itu pemerintah harus berpegang pada aturan hukum, dan menjadikan hukum sebagai panglima, bukannya berpihak pada kelompok yang bersuara keras, atau menggerakan massa besar.

Tiap kelompok independen boleh saja menuntut lahirnya kebijakan yang adil untuk mereka, tapi kebijakan itu belum tentu baik untuk semua, apalagi dengan persaingan antar kelompok yang saling menuntut dominasinya kebijakan rasional tidak mungkin bisa dihadirkan.

Berharap kegaduhan politik dinegeri ini tenang dengan sendirinya adalah mustahil. Kelompok independen, apalagi yang tak perduli dengan cita-cita negeri ini yang di dasarkan pada Pancasila, tentu saja akan merongrong pembangunan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat. Tidak mustahil, dinegeri ini ada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan hadirnya pemerintah yang kuat, sehingga bertindak semaunya. Pemerintah harus bertindak tegas menegakkan kebijakan yang telah dirumuskan untuk kemuliaan bangsa dan negara ini. Tindakan nyata pemerintah menenangkan kegaduhan, memberikan kenyamanan menjadi harapan semua rakyat Indonesia yang mencintai negeri ini yang tersohor dengan keramahtamahannya. (bah)

See Also

Berdiri Di Dua Kaki
Politik Akal Sehat Atau Politik Merangkul?
Hati-hati Dengan Ide Keliru Yang Jahat Sekali
Partner Dari Ahok
Peringati Hari HAM Sedunia, Rohingya Masih Menjadi Manusia Paling Teraniaya
Susi Pudjiastuti Dan Definisi Profesional
Mentor Keponakan Dan Spesialis Anak
Bahagia Menggunakan Ketrampilan Yang Ada Tanpa Tekanan
Kebanyakan Perempuan Pola Dari Hati Ke Otakkah?
Diperlakukan Terhormat Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Autis Dan UN Habitat
Di Bali Saya Menemukan Ide Tentang Guru Spiritualitas
Empat Orang Yang Diikat Proyek Televisi Kiprah Remaja Di Masa Lalu
Sisi Lain Dari Keindahan Bali
Murid Cinta
Intuisi Yang Bertumbuh
Perut Dan Kemampuan Kognitif Kaitannya Dengan Usia
Soft Launching Misi Hidup Saya
Bahagia Itu Bisa Penuhi Janji Dan Ide Terealisir
Sjahrir Dan Kisah Cintanya
Cinta Oksitosin Dan Cinta Komitmen
Nasehat Bagi Yang Memutuskan Mempertahankan Pernikahan
Berjudi Mempertaruhkan Kebahagiaan Hidup
Mati Untuk Mendapatkan Yang Lebih Baik
Jadilah Pemenang
jQuery Slider
Arsip :20172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.067.080 Since: 05.03.13 | 0.2144 sec