Nasional

Uji Kelayakan Dan Kepatutan Moeldoko Di DPR RI

Wednesday, 21 Agustus 2013 | View : 756

JAKARTA-SBN.

Penelusuran yang dilakukan Komisi I DPR RI terhadap rekam jejak calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Moeldoko, menunjukkan bahwa orang yang saat ini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) itu tidak bermasalah. Hingga kemarin (19/8/2013), tidak ada satu pun catatan negatif tentang Moeldoko dari masyarakat yang masuk ke sekretariat Komisi I DPR RI.

"Sejauh ini, dari penelitian administratif tidak ada masalah, dan sampai hari ini saya cek ke sekretariat belum ada masukan dari publik dari masyarakat. Mudah-mudahan ini indikasi bahwa memang tidak ada catatan persoalan," ucap Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2013).

“Uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI akan dilaksanakan pagi ini,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq.  Sebagaimana yang dilakukan terhadap calon Panglima TNI sebelumnya, proses itu akan didahului dengan pemeriksaan administratif. Untuk mendukung hal itu, Komisi I DPR RI telah mengutus anggotanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komnas "KPK katakan mereka tidak ada catatan kasus dari laporan kekayaan. Bahkan dari KPK, mereka apresiasi karena Moeldoko melaporkan kekayaan secara lengkap, bahkan pejabat yang paling lengkap sampaikan laporan kekayaannya," imbuh Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq. Hal serupa didapatkan dari Komnas HAM untuk mengklarifikasi kontroversi calon soal ‘Operasi Sajadah’. Kontras dan Komnas HAM, dikatakan Mahfudz Siddiq, juga pernah melakukan investigasi mengenai hal tersebut. "Dan memang tidak seperti yang disangkakan. Itu adalah cara Jenderal Moeldoko, sebagai Pangdam Siliwangi kala itu, untuk mencoba membangun interaksi antara kelompok Ahmadiyah dan kalangan-kalangan umat yang lain," tambah Mahfudz Siddiq. 

“Pada uji kepatutan dan kelayakan ini, para anggota Komisi I DPR akan menggali pandangan Moeldoko tentang bagaimana TNI ke depannya,” jelas Mahfudz Siddiq. Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq memprediksi beberapa isu yang akan banyak disorot adalah bagaimana penguatan profesionalisme dan disiplin prajurit. Sebab belakangan, kasus-kasus seperti di Cebongan dan lainnya mengusik disiplin prajurit.

DPR RI sendiri, sambung dia, mengharapkan prajurit TNI ke depan bisa menjadi faktor yang mengedepankan keteladanan serta mampu memainkan peran-peran dalam memperkuat kohesivitas sosial di tengah perubahan-perubahan tatanan di masyarakat. "Jangan sampai kasus-kasus yang terjadi selama ini terus berkembang dan memunculkan persepsi negatif dan antipati terhadap TNI," tandas Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq. Isu lainnya adalah mengenai kesejahteraan prajurit. Terakhir adalah mengenai modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). DPR RI, menurut Mahfudz Siddiq, ingin mengetahui bagaimana pandangan Moeldoko tentang modernisasi alutsista dan sikap politiknya untuk merevitalisasi industri pertahanan nasional dan model kerja sama dengan luar negeri.

“Sesuai UU TNI No.34/2004, Jenderal TNI Moeldoko memenuhi persyaratan sebagai calon Panglima TNI,” tutur Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen. (Purn.) Tubagus Hasanuddin, S.E., M.M., Rabu (31/7/2013).

“Kiprah Jenderal Moeldoko sempat mendapat sorotan publik yang cukup tajam,” ungkap politisi PDIP tersebut TB. Hasanuddin “Saat dia menjabat sebagai Pangdam Siliwangi, saat itu Kodam terlibat dalam ‘Operasi Sajadah’ yang digelar Gubernur Jawa Barat (Jabar) Akhmad Heryawan menyisir orang-orang Ahmadiyah di wilayah Jabar,” ujar Politisi PDIP itu.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Intelejen, Luar Negeri dan Komunikasi, Mayjen. (Purn.) Tb. Hasanuddin, S.E., M.M. memiliki catatan lima tugas penting yang harus diselesaikan Panglima TNI seperti meningkatkan disiplin TNI yang dianggap makin merosot dengan adanya kasus Cebongan dan perkelahian-perkelahian antar TNI dengan Polri. Kemudian meningkatkan profesionalisme dan kesejahtraan prajurit. “Meneruskan reorganisasi TNI melalui program MEF (Minimum Essensial Force),” tukasnya.

Politisi PDIP tersebut, Mayjen. (Purn.) Tubagus Hasanuddin juga meminta Panglima tetap menjaga netralitas TNI. Serta menyelesaikan perangkat-perangkat lunak TNI sesuai UU TNI No.34/2004 antara lain menuntaskan soal bisnis TNI, peradilan umum untuk militer, hukum disiplin militer, doktrin-doktrin TNI yang sesuai dengan teknologi dan HAM serta pembinaan karir. (kj/ant)

See Also

Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
Ajari Anak-Anak Di Desa TMMD Tentang Kebersihan Lingkungan
Permudah Media Akses Berita, Dirikan Posko Penerangan Di Lokasi TMMD
Balai Desa Kalikondang Disiapkan Sebagai Poskotis TMMD Reguler Ke-105
Sosok Tenaga Teknis Yang Akan Menyukseskan TMMD
Maturnuwun Pak Tentara, Jalan Beton Ini Sudah Ditunggu Warga
Excavator Menjadi Pusat Perhatian Anak-Anak Pada TMMD Kodim 0716/Demak
Pedagang Es Tebu Raup Untung, Berkat TMMD
Dibalik Layar TMMD Reg Ke-105 Kodim 0716/Demak
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.596.521 Since: 05.03.13 | 0.1392 sec