Hukum

PN Jakarta Pusat Vonis Bebas La Nyalla Mahmud Mattalitti

Tuesday, 27 Desember 2016 | View : 176

JAKARTA-SBN.

Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti divonis bebas. Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, Selasa (27/12/2016) membebaskan mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti dari semua dakwaan dalam perkara korupsi penggunaan dana hibah pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Tapi vonis itu tidak bulat, dua Hakim menilai La Nyalla Mattalitti tetap bersalah.
Sebelumnya, La Nyalla Mattalitti dituntut Jaksa selama 6 tahun penjara. Dalam perkara ini, Jaksa meminta Hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar kepada La Nyalla Mattalitti karena mengorupsi dana hibah pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur sehingga merugikan keuangan negara sampai Rp 26,654 miliar.
Tuntutan itu disampaikan berdasarkan dakwaan subsider menggunakan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
La Nyalla Mattalitti diadili oleh lima Hakim yaitu Sumpeno, Baslin Sinaga, Mas'ud, Anwar, dan Sigit Herman B.
Vonis bebas dibacakan pukul 14.50 WIB di Gedung PN Tipikor, Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28, RT01/RW01, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).
"Mengadili, menyatakan terdakwa La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primer dan subsider. Membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan di atas," kata Ketua Majelis Hakim Sumpeno, S.H., M.H., di PN Tipikor, Jl Bungur Besar Raya No.24,26,28, RT01/RW01, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).
Jaksa mendakwa La Nyalla Mattalitti terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan memperkaya diri sendiri total Rp 1.105.577.500 terkait APBD Jawa Timur yang disalurkan ke Kadin Jatim. Modusnya yaitu menjual saham Bank Jatim yang dibelinya dengan menggunakan dana hibah Pemprov Jatim kepada Kadin Jatim dengan harga yang lebih tinggi.
Tapi hal itu ditolak Majelis Hakim.
"Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan dan mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa La Nyalla Mahmud Mattalitti. Memulihkan hak terdakwa," cetus Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, Sumpeno, S.H., M.H.
Alasan mereka membebaskan La Nyalla Mattalitti salah satunya adalah seharusnya Jaksa menghormati tiga kali praperadilan di mana ketiganya dimenangkan oleh La Nyalla Mattalitti.
Dalam putusannya, Majelis Hakim yang terdiri atas Sumpeno, Baslin Sinaga, Mas'ud, Sigit Herman B., dan Anwar menyatakan bahwa La Nyalla Mattalitti tidak terbukti merugikan keuangan negara.
"Kerugian negara sudah dikembalikan," ujar Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sumpeno, S.H., M.H. di PN Tipikor, Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28, RT01/RW01, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).
Hakim menyatakan penyelewengan hibah merugikan keuangan negara hingga Rp 26,5 miliar sudah dipertanggungjawabkan oleh saksi Diar Kusuma Putra (Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Kadin Jatim) dan Nelson Sembiring (Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin Jatim) yang sudah diputus perkaranya di Pengadilan Negeri Surabaya.
"Sehingga jelaslah terdakwa La Nyalla tidak pernah dilibatkan dalam perkara dana hibah tersebut, sehingga kerugian negara Rp 26,5 miliar tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawabannya kepada terdakwa La Nyalla karena sudah ditanggung oleh Diar dan Nelson," kata anggota Majelis Hakim, Sigit.
Sedangkan, mengenai keuntungan Rp 1,1 miliar yang menurut tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berasal dari hasil penjualan saham Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim yang pembelian dananya disebut menggunakan dana hibah, Hakim mengatakan uang pembelian saham itu sudah dikembalikan.
Hakim mengutip keterangan saksi Diar dan Nelson yang menyatakan uang dari dana hibah itu sudah dikembalikan pada 2012 tapi tidak dibuat kuitansi resmi, hanya dengan catatan kecil.
"Saksi Diar menyatakan terdakwa diminta untuk melengkapi administrasi karena ada yang telah ketelingsut," kata anggota Majelis Hakim Mas'ud.
Pengembalian dana untuk pembelian saham Rp 5,3 miliar itu dilakukan dalam lima tahap, namun tidak tercatat dalam pembukuan dan tidak ada bukti.
"Kadin Jatim administrasinya tidak tertib bahkan buruk. Kadin Jatim yang menyalahgunakan dana hibah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 26,5 miliar. Berdasarkan keterangan dan tiga alat bukti yang sah, Majelis Hakim berkeyakinan uang Rp 5,3 miliar telah benar dikembalikan ke Kadin Jatim," kata Hakim Mas'ud.
"Berdasarkan pendapat ahli, uang Rp 5,3 miliar tersebut juga sudah termasuk yang dipertanggungjawabkan saksi Diar dan Nelson dan uang yang dikembalikan tidak dikembalikan ke rekening tapi langsung digunakan untuk kegiatan Kadin," ujar Hakim Mas'ud.
Sedangkan, mengenai bukti materai tempel Surat Pengakuan Utang yang seolah-olah dilakukan pada 9 Juli 2012, padahal materai baru dicetak oleh Perum Peruri pada 11 Juni 2014, Hakim menilai itu hanya urusan administrasi.
"Materai tempel yang tidak sesuai tahun pembuatannya karena catatan ketlingsut atau hilang hanyalah bersifat administrasi, sehingga menurut majelis hakim, unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain tidak dapat dibuktikan," kata Hakim Mas'ud.
Namun, dua Hakim anggota yang merupakan Hakim ad-hoc menyatakan pendapat yang berbeda. Hakim Anwar dan Hakim Sigit Herman B. tidak sependapat dengan hal itu tetapi kalah suara.
"Dana hibah tidak dibenarkan untuk digunakan di luar kegunaan yang disusun dalam proposal. Di satu sisi, telah mendelegasikan, tapi di sisi lain terdakwa tetap memantau penggunaannya dan mendatangi anak buahnya, dengan demikian tedakwa tetap harus dimintai pertanggungjawabannnya," kata Hakim Sigit Herman B.
Apalagi ada keuntungan Rp 1,1 miliar dari hasil penjualan saham Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim yang harus dikembalikan kepada negara karena diperoleh dari dana yang berasal dari negara.
"Pengembalian uang Rp 5,3 miliar tidak menghapuskan penyimpangan yang telah dilakukan. Terdakwa juga mengetahui dana hibah Kadin pernah dipinjam untuk Persebaya yang tidak masuk dalam proposal kegiatan. Terdakwa juga kerap mengeluarkan cek kosong sehingga terdakwa tidak berhati-hati dalam mengelola keuangan Kadin," tambah Hakim Sigit Herman B.
Selain itu, salah satu saksi mengungkapkan bahwa untuk menghilangkan kesalahan La Nyalla Mattalitti utang dana IPO Jatim diubah menjadi pinjaman klub Persebaya Surabaya.
"Ini membuktikan terdakwa terlibat. Terdakwa harus turut bertanggung jawab karena turut mengelola uang negara. Terdakwa lalai atau abai dalam pengelolaan dana hibah sehingga menguntungkan orang lain sehingga merugikan negara," ungkap Hakim Sigit Herman B.
Vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Sumpeno itu disambut gembira. Mendengar vonis bebas itu, La Nyalla Mattalitti menahan tangis dan matanya berkaca-kaca. Mendengar putusan itu, La Nyalla Mattalitti tidak kuasa menahan kegembiraannya dan langsung sujud syukur di ruangan sidang. La Nyalla Mattalitti lalu kembali duduk dan dipeluk kerabatnya.
Di bangku pengunjung, pengunjung langsung bersorak. "Alhamdulillah!!!" teriak pengunjung.
Mendengar putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih untuk berpikir-pikir untuk mengajukan kasasi. Atas putusan tersebut, Jaksa I Made Suarnawan menyatakan pikir-pikir.
Terkait perkara ini, Nelson Sembiring sudah divonis hukuman lima tahun dan delapan bulan penjara sedangkan Diar Kusuma Putra dihukum satu tahun dan dua bulan penjara.

See Also

Polisi Dalami Aliran Dana Jamaah First Travel
Polisi Tetapkan Komisaris First Travel Jadi Tersangka
Bareskrim Polri Geledah Rumah Mewah Bos First Travel Di Sentul
Perampok Tewaskan Italia Chandra Kirana Putri Menyerah Ke Polisi
Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
Ridho Rhoma Dibekuk Polisi Terkait Kasus Narkoba
Agar Tidak Melanggar, Kodim 0716/Demak Dapat Penyuluhan Hukum
KPK Tetapkan Mantan Dirut PT. Garuda Indonesia Sebagai Tersangka Suap
Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pengelolaan Trans Semarang
BNN Sebut 11 Negara Suplai Narkoba Ke Indonesia
Polda Jambi Resmi Gelar Perkara Kasus Insiden Hiasan Natal
Insiden Hiasan Natal Tak Pancing Emosi Umat Muslim Jambi
Bupati Katingan Digerebek
Beberapa Tokoh Mendesak Hakim Agar La Nyalla Mattalitti Divonis Bebas
Penggunaan Dana PAUD Milyaran Rupiah Di Bondowoso Menjadi Sorotan
Pengambilan Sumpah 64 Advokat Peradin Oleh PT Banten
Surat Wasiat Perempuan Yang Berniat Ledakan Bom Di Istana
Polda Riau Ungkap Judi Togel Beromzet Rp180 Juta Per Bulan
Polisi Bekuk Ketua Umum PARFI
KPK Periksa 12 Pejabat Pemkab Buton
Bareskrim Polri Tangkap 85 Tersangka Kasus Karhutla Riau
BNN Bekuk Seorang Anak Terlibat Peredaran Ganja Dari Amerika Serikat
OC Kaligis Dipindahkan Ke LP Sukamiskin
Gubernur Sultra Tersangka KPK
jQuery Slider

Comments

Arsip :20172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.072.554 Since: 05.03.13 | 0.183 sec