Hukum

PN Jakarta Pusat Vonis Bebas La Nyalla Mahmud Mattalitti

Tuesday, 27 Desember 2016 | View : 448

JAKARTA-SBN.

Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti divonis bebas. Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, Selasa (27/12/2016) membebaskan mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti dari semua dakwaan dalam perkara korupsi penggunaan dana hibah pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Tapi vonis itu tidak bulat, dua Hakim menilai La Nyalla Mattalitti tetap bersalah.
Sebelumnya, La Nyalla Mattalitti dituntut Jaksa selama 6 tahun penjara. Dalam perkara ini, Jaksa meminta Hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar kepada La Nyalla Mattalitti karena mengorupsi dana hibah pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur sehingga merugikan keuangan negara sampai Rp 26,654 miliar.
Tuntutan itu disampaikan berdasarkan dakwaan subsider menggunakan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
La Nyalla Mattalitti diadili oleh lima Hakim yaitu Sumpeno, Baslin Sinaga, Mas'ud, Anwar, dan Sigit Herman B.
Vonis bebas dibacakan pukul 14.50 WIB di Gedung PN Tipikor, Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28, RT01/RW01, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).
"Mengadili, menyatakan terdakwa La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primer dan subsider. Membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan di atas," kata Ketua Majelis Hakim Sumpeno, S.H., M.H., di PN Tipikor, Jl Bungur Besar Raya No.24,26,28, RT01/RW01, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).
Jaksa mendakwa La Nyalla Mattalitti terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan memperkaya diri sendiri total Rp 1.105.577.500 terkait APBD Jawa Timur yang disalurkan ke Kadin Jatim. Modusnya yaitu menjual saham Bank Jatim yang dibelinya dengan menggunakan dana hibah Pemprov Jatim kepada Kadin Jatim dengan harga yang lebih tinggi.
Tapi hal itu ditolak Majelis Hakim.
"Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan dan mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa La Nyalla Mahmud Mattalitti. Memulihkan hak terdakwa," cetus Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, Sumpeno, S.H., M.H.
Alasan mereka membebaskan La Nyalla Mattalitti salah satunya adalah seharusnya Jaksa menghormati tiga kali praperadilan di mana ketiganya dimenangkan oleh La Nyalla Mattalitti.
Dalam putusannya, Majelis Hakim yang terdiri atas Sumpeno, Baslin Sinaga, Mas'ud, Sigit Herman B., dan Anwar menyatakan bahwa La Nyalla Mattalitti tidak terbukti merugikan keuangan negara.
"Kerugian negara sudah dikembalikan," ujar Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sumpeno, S.H., M.H. di PN Tipikor, Jl. Bungur Besar Raya No.24,26,28, RT01/RW01, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).
Hakim menyatakan penyelewengan hibah merugikan keuangan negara hingga Rp 26,5 miliar sudah dipertanggungjawabkan oleh saksi Diar Kusuma Putra (Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Kadin Jatim) dan Nelson Sembiring (Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin Jatim) yang sudah diputus perkaranya di Pengadilan Negeri Surabaya.
"Sehingga jelaslah terdakwa La Nyalla tidak pernah dilibatkan dalam perkara dana hibah tersebut, sehingga kerugian negara Rp 26,5 miliar tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawabannya kepada terdakwa La Nyalla karena sudah ditanggung oleh Diar dan Nelson," kata anggota Majelis Hakim, Sigit.
Sedangkan, mengenai keuntungan Rp 1,1 miliar yang menurut tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berasal dari hasil penjualan saham Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim yang pembelian dananya disebut menggunakan dana hibah, Hakim mengatakan uang pembelian saham itu sudah dikembalikan.
Hakim mengutip keterangan saksi Diar dan Nelson yang menyatakan uang dari dana hibah itu sudah dikembalikan pada 2012 tapi tidak dibuat kuitansi resmi, hanya dengan catatan kecil.
"Saksi Diar menyatakan terdakwa diminta untuk melengkapi administrasi karena ada yang telah ketelingsut," kata anggota Majelis Hakim Mas'ud.
Pengembalian dana untuk pembelian saham Rp 5,3 miliar itu dilakukan dalam lima tahap, namun tidak tercatat dalam pembukuan dan tidak ada bukti.
"Kadin Jatim administrasinya tidak tertib bahkan buruk. Kadin Jatim yang menyalahgunakan dana hibah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 26,5 miliar. Berdasarkan keterangan dan tiga alat bukti yang sah, Majelis Hakim berkeyakinan uang Rp 5,3 miliar telah benar dikembalikan ke Kadin Jatim," kata Hakim Mas'ud.
"Berdasarkan pendapat ahli, uang Rp 5,3 miliar tersebut juga sudah termasuk yang dipertanggungjawabkan saksi Diar dan Nelson dan uang yang dikembalikan tidak dikembalikan ke rekening tapi langsung digunakan untuk kegiatan Kadin," ujar Hakim Mas'ud.
Sedangkan, mengenai bukti materai tempel Surat Pengakuan Utang yang seolah-olah dilakukan pada 9 Juli 2012, padahal materai baru dicetak oleh Perum Peruri pada 11 Juni 2014, Hakim menilai itu hanya urusan administrasi.
"Materai tempel yang tidak sesuai tahun pembuatannya karena catatan ketlingsut atau hilang hanyalah bersifat administrasi, sehingga menurut majelis hakim, unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain tidak dapat dibuktikan," kata Hakim Mas'ud.
Namun, dua Hakim anggota yang merupakan Hakim ad-hoc menyatakan pendapat yang berbeda. Hakim Anwar dan Hakim Sigit Herman B. tidak sependapat dengan hal itu tetapi kalah suara.
"Dana hibah tidak dibenarkan untuk digunakan di luar kegunaan yang disusun dalam proposal. Di satu sisi, telah mendelegasikan, tapi di sisi lain terdakwa tetap memantau penggunaannya dan mendatangi anak buahnya, dengan demikian tedakwa tetap harus dimintai pertanggungjawabannnya," kata Hakim Sigit Herman B.
Apalagi ada keuntungan Rp 1,1 miliar dari hasil penjualan saham Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim yang harus dikembalikan kepada negara karena diperoleh dari dana yang berasal dari negara.
"Pengembalian uang Rp 5,3 miliar tidak menghapuskan penyimpangan yang telah dilakukan. Terdakwa juga mengetahui dana hibah Kadin pernah dipinjam untuk Persebaya yang tidak masuk dalam proposal kegiatan. Terdakwa juga kerap mengeluarkan cek kosong sehingga terdakwa tidak berhati-hati dalam mengelola keuangan Kadin," tambah Hakim Sigit Herman B.
Selain itu, salah satu saksi mengungkapkan bahwa untuk menghilangkan kesalahan La Nyalla Mattalitti utang dana IPO Jatim diubah menjadi pinjaman klub Persebaya Surabaya.
"Ini membuktikan terdakwa terlibat. Terdakwa harus turut bertanggung jawab karena turut mengelola uang negara. Terdakwa lalai atau abai dalam pengelolaan dana hibah sehingga menguntungkan orang lain sehingga merugikan negara," ungkap Hakim Sigit Herman B.
Vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Sumpeno itu disambut gembira. Mendengar vonis bebas itu, La Nyalla Mattalitti menahan tangis dan matanya berkaca-kaca. Mendengar putusan itu, La Nyalla Mattalitti tidak kuasa menahan kegembiraannya dan langsung sujud syukur di ruangan sidang. La Nyalla Mattalitti lalu kembali duduk dan dipeluk kerabatnya.
Di bangku pengunjung, pengunjung langsung bersorak. "Alhamdulillah!!!" teriak pengunjung.
Mendengar putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih untuk berpikir-pikir untuk mengajukan kasasi. Atas putusan tersebut, Jaksa I Made Suarnawan menyatakan pikir-pikir.
Terkait perkara ini, Nelson Sembiring sudah divonis hukuman lima tahun dan delapan bulan penjara sedangkan Diar Kusuma Putra dihukum satu tahun dan dua bulan penjara.

See Also

LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.075.561 Since: 05.03.13 | 0.1996 sec