Hukum

Penggunaan Dana PAUD Milyaran Rupiah Di Bondowoso Menjadi Sorotan

Sunday, 25 Desember 2016 | View : 436
SURABAYA-SBN.
Pemberian dana APBN untuk ratusan lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjadi sorotan.
Sebagaimana diketahui untuk pengembangan PAUD, pemerintah memberikan dana yang berasal dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp. 30-Rp. 50 juta bagi tiap lembaga PAUD diseluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Bondowoso mendapatkan alokasi dana yang bisa mencukupi kebutuhan untuk ratusan lembaga yang menyelenggarakan PAUD.
Dari dana sebesar itu, oleh pemerintah telah dikeluarkan petunjuk teknis (juknis), bahwa dana itu selain untuk kegiatan, juga untuk membeli berbagai peralatan yang menunjang pelaksanaan PAUD yakni untuk membeli alat peraga pendidikan atau permainan, buku pegangan untuk pendidik dan pengelola PAUD, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga PAUD.
Untuk pembelian alat peraga atau permainan PAUD, untuk tiap lembaga dianggarkan sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
Meski pengelolaan dana itu harusnya adalah dilakukan secara swakelola, sebenarnya ratusan lembaga PAUD itu tidak keberatan ketika terindikasi bahwa oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso dikondisikan dan diminta agar saat membeli alat peraga pendidikan atau alat permainan untuk PAUD, mereka harus membeli produk dari  produsen peraga pendidikan CV Wardhana yang beralamat di Jalan Kalibutuh Nomor 62, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Jawa Timur.
Bahkan saat lembaga PAUD dibuatkan surat pesanan yang seragam untuk membeli peraga pendidikan & permainan PAUD kepada perusahaan-perusahaan suplier (CV-CV) yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan CV Wardhana, lembaga PAUD ya menurut saja, meskipun itu berakibat mereka tidak bisa membeli peralatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga PAUD.
Persoalan baru menghangat ketika, perusahaan-perusahaan suplier itu, tidak mau mengantarkan alat peraga & permainan PAUD kepada masing-masing lembaga PAUD. Padahal menurut ketentuan yang berlaku, seharusnya pembelian barang harganya termasuk diantar sampai masing-masing lembaga PAUD.
Yang terjadi adalah, bahwa peralatan peraga & permainan PAUD dari produsen CV Wardhana, dikirim ke kantor dinas pendidikan tingkat Kecamatan, dan masing-masing lembaga PAUD diminta mengambil sendiri barang tersebut ke kantor dinas pendidikan tingkat Kecamatan masing-masing.
Sebenarnya hal ini juga dipahami oleh lembaga-lembaga PAUD, karena terindikasi semua perusahaan suplier itu hanya formalitas dan tidak tahu lokasi masing-masing lembaga PAUD dan toh semua barangnya adalah dari produsen yang sama.
Tetapi ternyata barang yang  harus diambil di masing-masing kantor dinas pendidikan tingkat Kecamatan itu hanya berupa permainan boneka panggung ditambah kelengkapannya yang hanya sejumlah 1 kantong plastik. Dan itu jika dibeli dipasaran harganya total hanya sekitar Rp. 800.000.
Beberapa lembaga PAUD menolak untuk mengambil barang tersebut karena khawatir bagaimana nanti membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, karena anggaran Rp. 4 juta, kok cuma mendapat barang seharga Rp. 800.000, padahal dalam pertanggungjawaban tetap tertulis bahwa itu seharga Rp. 4 juta.
Tetapi, banyak lembaga yang tetap mengambilnya, karena selain sudah membayar uang muka sehingga daripada sama sekali tidak mendapatkan barang, mendingan tetap mengambil meski jumlahnya sedikit. Juga khawatir jika di masa selanjutnya lembaga mereka tidak dimasukkan lagi dalam usulan lembaga yang akan mendapatkan bantuan dari dana pemerintah.
Rachmad Sudiono, seorang pengamat pendidikan Bondowoso, mengatakan bahwa seharusnya semua lembaga PAUD tidak meributkan hal itu.
"Mereka harusnya tahu diri, kan mereka sudah diberi dana bantuan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Tentunya sebagai pihak yang memberi bantuan, dinas pendidikan lebih tahu persoalan," kata Rachmad Sudiono.
"Heboh itu kan karena masyarakat disekitar yang tidak tahu persoalan sebenarnya ikut-ikutan menyoroti hal yang bukan bidang mereka. Ditambah lagi ada LSM melaporkan, padahal LSM itu tidak tahu mekanisme kegiatan ini. Untuk itu lembaga PAUD yang sudah menerima bantuan dana dari dinas pendidikan Bondowoso, sebaiknya tetap mengikuti proses yang dilakukan oleh dinas pendidikan & CV Wardhana. Karena dipilihnya produsen dan perusahaan-perusahaan supliernya itu oleh dinas pendidikan untuk mensuplai kebutuhan PAUD di Bondowoso, tentunya sudah melalui pertimbangan yang matang," tambahnya.
"Soal barang yang hanya disuplai jumlahnya sedikit, jangan langsung berprasangka ada korupsi. Karena selain untuk belanja barang, bukankah untuk rapat-rapat, sosialisasi, penjelasan dll itu memerlukan biaya. Misalnya saat oleh dinas pendidikan dikumpulkan antara lembaga PAUD dan perwakilan produsen bersama perusahaan-perusahaan supliernya yang memberi penjelasan dan untuk membuatkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), itu kan ada konsumsi dll," ujarnya.
Menurut Rachmad Sudiono, itulah bentuk gotong royong dalam melaksanakan program untuk meningkatkan PAUD di Bondowoso. Jika ada alat peraga atau permainan yang belum dimiliki oleh lembaga PAUD, tahun anggaran berikutnya lembaga PAUD yang bersangkutan kan bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan dana lagi. Tapi jika ada lembaga yang sudah dibantu dana itu rewel dan ribut, tentunya hak dari yang memberi dana bantuan untuk berpikir ulang jika akan memberi bantuan lagi padanya.
Sementara itu, pemilik CV. Wardhana ibu Rahmi ketika dihubungi ponselnya dan kepala dinas pendidikan Bondowoso ibu Endang melalui ponselnya belum memberikan tanggapan. (jarak/bt)

See Also

LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.075.500 Since: 05.03.13 | 0.2062 sec