HAM

Ridwan Kamil Tegaskan Organisasi Massa Dilarang Halangi Dan Hambat Ibadah

Saturday, 10 Desember 2016 | View : 262

BANDUNG-SBN.

Wali Kota Bandung ke-26 yang mulai menjabat sejak 16 September 2013, Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. menegaskan, tidak boleh ada kelompok masyarakat sipil (organisasi masyarakat) yang membatasi, merintangi, demonstrasi, atau melakukan kegaduhan terhadap kegiatan ibadah keagamaan yang sudah legal, karena melanggar KUHP Pasal 175 dan Pasal 176, dengan hukuman kurungan badan maksimal 1 tahun 4 bulan.

Pernyataan orang nomor satu di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar), itu salah satu hasil rapat dan kesepakatan antara semua pemangku kepentingan terkait praktik beribadah agama, pemerintahan setempat, polisi, dan lain-lain. 
 
Secara rinci, itu adalah pemerintah Kota Bandung dengan MUI, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI), Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Bandung, Bimas Kristen Kementerian Agama Jawa Barat, Polrestabes Bandung, dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung, tertanggal 8 Desember 2016. 
 
Juga hasil rapat antara pemerintah Kota Bandung dan Komnas HAM pada 9 Desember 2016, terkait permasalahan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal Bandung 2016 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kampus ITB, Jl. Taman Sari No.73, Lebak Siliwangi, Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (6/12/2016).

Hasil rapat dan kesepakatan bersama tersebut dipublikasikan Ridwan Kamil itu melalui akun jejaring sosial miliknya, yakni Facebook, pada Sabtu (10/12/2016) pukul 00.00 WIB.

Berikut ialah pernyataan lengkapnya, sebagaimana dinyatakan dalam akun Facebook itu:

Melaporkan hasil rapat dan kesepakatan antara Pemkot Bandung dengan MUI, FKUB, FSOI, Kemenag Kota Bandung, Bimas Kristen Kemenag Jawa Barat, Polrestabes Bandung dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 8 Desember 2016 dan Hasil rapat antara Pemkot Bandung dan Komnas HAM tanggal 9 Desember 2016, terkait permasalahan kegiatan KKR di Sabuga tanggal 6 Desember 2016,

Dengan ini dipermaklumkan:

1. Kegiatan ibadah keagamaan TIDAK memerlukan izin formal dari lembaga negara, cukup dengan surat pemberitahuan kepada kepolisian.

2. Kegiatan ibadah keagamaan DIPERBOLEHKAN dilakukan di gedung umum, selama sifatnya insidentil. SKB 2 Menteri 2006 hanyalah tata cara untuk pengurusan ijin Pendirian Bangunan Ibadah permanen/sementara.

3. Tidak boleh ada kelompok masyarakat sipil yang melakukan pembatasan, perintangan, unjuk rasa atau melakukan kegaduhan terhadap kegiatan ibadah keagamaan yang sudah legal karena melanggar KUHP pasal 175 dan 176, dengan hukuman kurungan badan maksimal 1 tahun 4 bulan.

4. Kehadiran secara fisik di ruangan peribadatan KKR oleh sekelompok warga yang tergabung dalam Ormas Pembela Ahli Sunah (PAS) di tanggal 6 Desember 2016, adalah pelanggaran hukum KUHP. Seburuk-buruknya situasi yang berhak melakukan pemberhentian kegiatan keagamaan dengan alasan hukum yang dibenarkan hanyalah aparat negara bukan kelompok masyarakat sipil.

5. Sesuai UU 17 Tahun 2013 tentang Keormasan, Ormas dilarang menebarkan rasa permusuhan terhadap suku, agama, RAS dan golongan. Karenanya Pemkot Bandung memberi sanksi kepada Ormas PAS dengan 2 tahap sanksi sesuai aturan: Tahap persuasif dan Tahap Pelarangan Organisasi.

6. Tahap persuasif: dalam rentang waktu 7 hari, Pihak Ormas PAS diwajibkan memberikan surat permohonan maaf kepada panita KKR dan menyatakan kepada pemkot Bandung akan mengikuti semua peraturan perundangan-undangan dalam berkegiatan sebagai Ormas di wilayah hukum Negara Indonesia.

7. Apabila Ormas PAS menolak memberikan surat pernyataan, maka Pemkot Bandung yang secara hukum diberi kewenangan oleh UU 17 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, akan memaklumatkan PELARANGAN berkegiatan di wilayah hukum Kota Bandung kepada ormas PAS.

8. Sesuai rekomendasi Komnas HAM, aspek dugaan pelanggaraan hukum oleh Ormas PAS atas situasi ini agar dilakukan secepatnya dan sebaik-baiknya oleh pihak kepolisian.

9. Meminta MUI, FKUB dan FSOI untuk mengintensifkan forum dialog antara kelompok umat beragama di Kota Bandung.

Demikian kesepakatan bersama yang diambil dengan seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai tindak lanjut dari permasalahan kegiatan KKR yang terjadi tanggal 6 Desember 2016 di Sasana Budaya Ganesha.

Hatur Nuhun. (ant)

See Also

Ridwan Kamil Minta Maaf Soal Penghentian KKR Natal Stephen Tong
Menteri Agama Sayangkan Penghentian KKR Natal Stephen Tong Di Bandung
Teror Bom Di Gereja Katolik Medan
Tempat Ibadah Klenteng Harus Tertib Administrasi
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Eksploitasi Anak Di Blok M
Rumah Ibadah Tak Punya IMB, Bukan Alasan Untuk Dibakar
Ormas Islam Bekasi Tolak Pembangunan Gereja Katolik Santa Clara
Ormas Islam Protes Perayaan Paskah Digelar Di Stadion
Pemkot Bekasi Relokasi Jemaat Gereja Beribadat Di Kuburan
Wali Kota Bogor Tegaskan Tidak Ada Pembongkaran Gereja GKI Yasmin
Qaraqosh Kota Kristen Terbesar Irak Dikuasai ISIS
ISIS Singkirkan Salib Dan Bakar Ribuan Manuskrip Kuno
Menteri Agama Sebut Ideologi ISIS Berlawanan Dengan Pancasila
HMI Sebut WNI Pendukung ISIS Adalah Pengkhianat Bangsa
Menteri Agama Minta Muslim Indonesia Tak Terpengaruh ISIS
Lukman Hakim Saifuddin Tak Resmikan Bahai Sebagai Agama
Televisi Lebanon Pakai Huruf Nun Demi Solidaritas Warga Kristen Irak
Militan ISIS Ledakkan Makam Nabi Yunus
Pemerintah Kaji Agama Baru Bahai
Militan ISIS Di Irak Bakar Gereja Berusia 1.800 Tahun Di Mosul
Milisi ISIS Kuasai Gereja Tertua Di Irak
Diultimatum ISIS, Warga Kristen Irak Dipaksa Masuk Islam Atau Dibunuh
Bupati Wonosobo Kritisi Kemenag Soal Kebebasan Beragama
Kapolri Larang Ibadah Di Rumah
Tujuh Gereja Di Cianjur Diancam Ditutup Paksa
jQuery Slider

Comments

Arsip :2016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.166.270 Since: 05.03.13 | 0.2758 sec