Hukum

KPK Periksa 12 Pejabat Pemkab Buton

Sunday, 28 Agustus 2016 | View : 2882

BAU BAU-SBN.

Penyidik lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang pejabat dan mantan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), bertempat di Kantor Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Satreskrim Polres) Kota Bau-bau, Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (27/8/2016).
"Kami memeriksa 12 orang saksi terkait dengan perkara tersangka Gubernur Sultra Nur Alam (NA). Jadi, yang kita fokus mintai keterangan itu yang menjabat tahun 2008 hingga 2009," ujar salah seorang penyidik KPK Budi Nugroho usai melakukan pemeriksaan itu di Bau-bau, Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (27/8/2016).
Pemeriksaan para pejabat tersebut untuk melengkapi berkas-berkas perkara Nur Alam (NA), yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
"Pemanggilan pejabat itu terkait rekomendasi yang dikeluarkan dari mantan Bupati Buton, namun mantan Bupati belum dipanggil, tapi nanti kita akan dipanggil ke Jakarta," katanya tanpa menyebut nama-nama 12 orang pejabat yang diperiksa itu.
Salah seorang saksi terperiksa, Atikurahman (mantan Bupati Bombana) mengatakan, pemeriksaan terhadap dirinya oleh penyidik KPK hanya sebatas dimintai keterangan terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabaena Selatan Kabupaten Bombana yang dikerjakan PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) yang diduga tidak prosedural.
Pantauan awak media, sejumlah pejabat yang hadir di Polres Bau-bau memenuhi pemeriksaan sebagai saksi di antaranya Atikurahman (mantan Bupati Bombana), Wa Ode Ichsana Maliki (mantan Sekda Buton), La Ode Darmin (mantan Kadis Tata Ruang dan Bangunan Buton), Radjlun (mantan Kadis Pertambangan Buton), Edi Sunarno (Kadis Pertambangan Buton), Sattar (mantan Kadis DKP Buton), Faharuddin Muhammad Satu (Bagian Biro Hukum Pemkab Buton), dan Sahrin (Staf Dinas Pertambangan Buton).
Dalam pemeriksaan tersebut mulai berlangsung sekitar pukul 08.00 WITA hingga pukul 16.30 WITA itu dijaga aparat pengamanan dari Polres Bau-bau dan aparat Brimob bersenjata lengkap.

Dikabarkan sebelumnya, lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal tiga orang ke luar negeri terkait dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK mencegah Direktur PT. Billy Indonesia Widdi Aswindi, pemilik PT. Billy Indonesia Emi Sukiati Lasimon dan Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tenggara Burhanuddin ke luar negeri sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai enam bulan ke depan," beber Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Plaza Gedung KPK, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2016).
Menurut Priharsa Nugraha, hal tersebut dilakukan karena KPK masih membutuhkan keterangan mereka dalam rangka pengembangan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut.
KPK, dia melanjutkan, sejak awal pekan ini sudah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap lima orang saksi, termasuk oknum PNS salah satu Kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Priharsa Nugraha mengatakan, keterangan PT. Billy Indonesia untuk mengetahui seluk beluk penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut.
Dengan pencekalan ini, maka KPK total telah mencegah empat orang ke luar negeri terkait kasus ini, termasuk tersangka Nur Alam.
Nur Alam sendiri diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ia disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar. (ant)

See Also

LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.075.535 Since: 05.03.13 | 0.1913 sec