Hukum

Gubernur Sultra Tersangka KPK

Wednesday, 24 Agustus 2016 | View : 199

JAKARTA-SBN.

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Nur Alam dicegah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (KemkumHAM) untuk bepergian ke luar negeri.

Pencegahan ini dilakukan setelah Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Nur Alam ditetapkan lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2009-2014. H. Nur Alam telah ditetapkan lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. Anugerah Harisma Barakah (AHB). H. Nur Alam diduga menerima imbal balik atau kick back dalam pemberian IUP yang tidak sesuai ketentuan peraturan ini. KPK menetapkan H. Nur Alam sebagai tersangka terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). H. Nur Alam diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB).

Perusahaan itu yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana di Sultra selama periode 2009-2014.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, H. Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, surat permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Nur Alam telah disampaikan pihaknya pada Senin (22/8/2016) lalu.

"Untuk tersangka NA (Nur Alam) sudah (dicegah) per 22 Agustus 2016," kata Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Rabu (24/8/2016).

Dengan demikian, pencegahan ini, Nur Alam tidak dapat bepergian ke luar negeri selama enam bulan mendatang.

Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif mengatakan pihaknya telah menemukan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam penerbitan surat izin tambah di Sulawesi Tenggara tahun 2009-2014.

"Penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti dan sedang diperbanyak lagi dan menetapkan NA sebagai gubernur Sulawesi Tenggara sebagai tersangka," beber La Ode Muhammad Syarif saat memberikan keterangan pers di kantornya, Plaza Gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (23/8/2016).

Sebelum kasus ini, nama H. Nur Alam sempat mencuat lantaran disebut sebagai salah satu Gubernur pemilik rekening gendut. Bahkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) sempat menangani kasus dugaan pencucian uang mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan kepada KPK pada Oktober 2012 lalu, H. Nur Alam memiliki total harta sebesar Rp 30,9 miliar. Total harta Nur Alam ini berkurang dibanding laporan pada 29 Mei 2012, yakni sebesar Rp 31,8 miliar.

Berdasar LHKPN pada Oktober 2012 yang diakses melalui acch.kpk.go.id, H. Nur Alam memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kendari, Makassar, dan Konawe Selatan senilai Rp 22.105.602.000. H. Nur Alam tercatat memiliki tanah dan bangunan seluas 2.000 m2 dan 600 m2 di Kendari senilai Rp 12 miliar; tanah seluas 1.127 m2 di Kendari senilai Rp 225.400.000; tanah dan bangunan seluas 126 m2 di Makassar senilai Rp 554.352.000; tanah seluas 20.000 m2 di Konawe Selatan senilai Rp 400 juta; tanah seluas 19.425 m2 di Kendari senilai Rp 582.750.000; tanah seluas 4.236 m2 di Kendari senilai Rp 847.200.000; tanah seluas 20.000 m2 di Konawe Selatan senilai Rp 200 juta; tanah seluas 19.638 m2 di Konawe Selatan senilai Rp 981.900.000; tanah seluas 402 m2 di Kendari senilai Rp 603 juta; tanah seluas 1.847 m2 di Kendari senilai Rp 4.617.500.000; tanah seluas 11.250 m2 di Konawe Selatan senilai Rp 337.500.000; tanah seluas 408 m2 di Kendari senilai Rp 612 juta; tanah seluas 720 m2 di Kendari senilai Rp 144 juta.

Selain harta tak bergerak, H. Nur Alam tercatat memiliki harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya senilai Rp 2.010.000.000; peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya senilai Rp 225 juta; dan harta bergerak lainnya berupa logam mulia, batu mulia, dan barang antik senilai Rp 195 juta.

Tak hanya itu, H. Nur Alam juga memiliki harta berupa surat berharga senilai Rp 80 juta, giro dan setara kas lainnya senilai Rp 6,5 miliar. Namun, H. Nur Alam juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 209 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang menjerat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Nur Alam. Salah satunya dengan menggeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan kasus ini, termasuk kantor dan rumah H. Nur Alam.

Seperti diketahui pada Selasa (23/8/2016) kemarin, tim penyidik menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus ini.

Beberapa lokasi yang digeledah itu diantaranya Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kantor Biro Hukum Pemprov Sultra, Kantor Dinas ESDM Provinsi Sultra dan rumah di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kendari. Selain itu, rumah di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, rumah di Jalan Taman Suropati Kendari dan rumah di Jalan Made Sabara, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Penggeledahan juga dilakukan di Jakarta diantaranya di sebuah kantor di kawasan Pluit, Jakarta Utara, rumah di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur dan rumah di Patra Kuningan, Jakarta Selatan.

Dari penggeledahan ini, tim penyidik menyita sejumlah dokumen terkait dengan pemberian IUP kepada PT. Anugerah Harisma Barakah (AHB) di Kabupaten Bombana dan Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Dokumen berkaitan dengan perkara yaitu penerbitan IUP eksplorasi dan IUP peningkatan ekplorasi jadi produksi PT.  Anugerah Harisma Barakah tahun 2009-2010 atau dokumen lain yang ada hubungan dengan perkara," papar Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Plaza Gedung KPK, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (24/8/2016).

See Also

Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
Ridho Rhoma Dibekuk Polisi Terkait Kasus Narkoba
Agar Tidak Melanggar, Kodim 0716/Demak Dapat Penyuluhan Hukum
KPK Tetapkan Mantan Dirut PT. Garuda Indonesia Sebagai Tersangka Suap
Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pengelolaan Trans Semarang
BNN Sebut 11 Negara Suplai Narkoba Ke Indonesia
Polda Jambi Resmi Gelar Perkara Kasus Insiden Hiasan Natal
Insiden Hiasan Natal Tak Pancing Emosi Umat Muslim Jambi
Bupati Katingan Digerebek
Beberapa Tokoh Mendesak Hakim Agar La Nyalla Mattalitti Divonis Bebas
PN Jakarta Pusat Vonis Bebas La Nyalla Mahmud Mattalitti
Penggunaan Dana PAUD Milyaran Rupiah Di Bondowoso Menjadi Sorotan
Pengambilan Sumpah 64 Advokat Peradin Oleh PT Banten
Surat Wasiat Perempuan Yang Berniat Ledakan Bom Di Istana
Polda Riau Ungkap Judi Togel Beromzet Rp180 Juta Per Bulan
Polisi Bekuk Ketua Umum PARFI
KPK Periksa 12 Pejabat Pemkab Buton
Bareskrim Polri Tangkap 85 Tersangka Kasus Karhutla Riau
BNN Bekuk Seorang Anak Terlibat Peredaran Ganja Dari Amerika Serikat
OC Kaligis Dipindahkan Ke LP Sukamiskin
Pelimpahan Berkas Korupsi La Nyalla Mahmud Mattalitti Ke Pengadilan Tipikor Ditunda
Cegah Pelanggaran Kodim 0716/Demak Gelar Suluh Hukum Dari Korem 073/Makutarama
Keluarga Hilang Kontak Dengan Mahasiswa FK Unair Terduga ISIS
Dandim Dan Kapolres Demak Beri Arahan Tentang Mencegah Konflik Sosial Dan Tindakan Intoleransi
jQuery Slider

Comments

Arsip :20172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 5.847.128 Since: 05.03.13 | 0.2311 sec