Internasional

Kudeta Militer Di Turki

Saturday, 16 Juli 2016 | View : 441

ISTANBUL-SBN.

Militer Turki mengatakan pada Jumat (15/7/2016) bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan, tetapi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji bahwa kudeta akan digagalkan.

Jika berhasil, penggulingan Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang telah memerintah Turki sejak tahun 2003, akan menjadi salah satu perubahan terbesar di Timur Tengah (Timteng) dalam beberapa tahun, mengubah salah satu sekutu Amerika Serikat (AS) paling penting di wilayah tersebut sementara perang berkecamuk di perbatasan.

"Kami akan mengatasi hal ini," tegas Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang berbicara pada panggilan video via ponsel di depan kamera penyiar CNN di Turki. Mantan Perdana Menteri (PM) Turki (2003-2014) tersebut meminta para pengikutnya untuk turun ke jalan untuk membela pemerintahnya dan mengatakan komplotan kudeta akan membayar harga yang berat.

Seorang pejabat mengatakan Presiden Turki ke-12 yang memerintah sejak tahun 2014 tersebut, Recep Tayyip Erdogan berbicara dari Marmaris di pantai Turki, di mana ia sedang berlibur. Mantan Wali Kota Istanbul (1994-1998) tersebut, Recep Tayyip Erdogan mengatakan ia dengan cepat akan kembali ke Ankara.

Perdana Menteri (PM) Turki Binali Yildirim mengatakan pemerintah terpilih tetap di kantor. Namun, ternyata mereka berada di balik kudeta.

Bandara ditutup, akses ke situs media sosial internet terputus, dan pasukan menutup dua jembatan di atas Bosphorus di Istanbul, salah satu yang masih menyala merah, putih dan biru dalam solidaritas dengan korban serangan truk Bastille Day di Prancis sehari sebelumnya.

Pesawat-pesawat tempur dan helikopter meraung di atas Ibu Kota Ankara. Sebuah ledakan terdengar di Ankara, di mana helikopter menembaki.

Tentara mengambil alih televisi negara TRT, yang mengumumkan jam malam di seluruh negeri dan darurat militer.

Seorang penyiar membacakan sebuah pernyataan atas perintah militer yang menuduh pemerintah mengikis aturan demokratis dan hukum sekuler. Negara ini akan dijalankan oleh "dewan perdamaian" yang akan menjamin keamanan penduduk, kata pernyataan itu.

TRT kemudian turun dari udara.

Kantor berita yang dikelola negara Anadolu mengatakan kepala staf militer Turki di antara orang-orang yang ditangkap sebagai "sandera" di Ibu Kota Ankara, Reuters melaporkan.

CNN Turki juga melaporkan bahwa sandera ditahan di markas militer.

Sebelumnya, Turki pada Kamis (14/7/2016) memberlakukan jam malam di 16 desa di wilayah Tenggara berpenduduk mayoritas Kurdi sementara pasukan keamanan berupaya mencabut akar gerakan militan.

Pemerintah Turki juga memecat dua Wali Kota yang dianggap mendukung para milisi.

Pihak berwenang di Provinsi Diyarbakir menerapkan jam malam ketika pasukan keamanan melancarkan pencarian terhadap para anggota Partai Buruh Kurdistan (PKK) terlarang di perbukitan dan hutan di dekat kota Silva, kata Gubernur provinsi dalam suatu pernyataan.

Pasukan keamanan terus bertempur dengan PKK sejak gencatan senjata berakhir tahun lalu. Pertempuran itu mengacaukan proses perdamaian dua tahun, yang ditujukan untuk mengakhiri konflik tiga puluh tahun tersebut.

Pemerintah mengatakan sudah ribuan milisi serta sekitar 500 tentara dan polisi terbunuh sejak gencatan senjata berakhir.

Kelompok-kelompok penyokong hak asasi manusia mengatakan sekitar 400 warga sipil juga terbunuh.

Selama jam malam, warga tidak diperbolehkan memasuki atau keluar dari wilayah di dekat Silvan, kata pernyataan Gubernur.

"Penting bagi para warga negara untuk mematuhi larangan demi keamanan nyawa serta harta benda mereka," kata pernyataan.

Organisasi Human Rights Watch yang berpusat di New York pekan ini menuduh pemerintah menghalang-halangi penyelidikan independen terhadap dugaan pelanggaran HAM selama jam malam berlangsung.

Pelanggaran yang dituduhkan itu antara lain terkait pembunuhan dan pemindahan warga sipil serta penghancuran hak milik pribadi warga.

Secara terpisah, Kementerian Dalam Negeri memerintahkan Wali Kota bersama Kota Mazidagi di Provinsi Mardin diberhentikan dari jabatannya, kata sumber-sumber keamanan.

Jaksa sedang menyelidiki kemungkinan kesalahan para pejabat terpilih itu setelah sebuah kendaraan kantor Wali Kota dicurigai digunakan dalam serangan bom mobil di sebuah pos terdepan hingga menewaskan dua prajurit dan melukai 12 lainnya pada 9 Juli.

Tahun lalu, pihak berwenang memenjarakan 22 Wali Kota dan memecat 32 lainnya karena dicurigai memberikan dukungan bagi PKK di wilayah Tenggara. Seluruh Wali Kota itu adalah anggota partai regional, Partai Wilayah Demokratik (DBP). Partai tersebut membantah bekerja sama dengan PKK.

Gubernur di kota Nusaybin mengatakan jam malam, yang diberlakukan di wilayahnya selama empat bulan, akan dicabut pada 19 Juli.

Bentrokan dengan PKK berakhir pada 3 Juni namun pihak berwenang belum mengizinkan para penduduk kembali karena mereka masih melakukan pencarian senjata serta operasia pembersihan, demikian Reuters. (reuters/cnn)

See Also

Pengadilan Rusia Perintahkan Perempuan Yang Kabur Dari Karantina Balik Ke RS
Virus Korona Tewaskan Direktur Rumah Sakit Di Wuhan
Penembakan Di Century Plaza Bangkok
Jeff Bezos Donasi USD 10 Miliar Untuk Penelitian Iklim
Korban Tewas Akibat Virus Korona Total Jadi 1.868
1.789 Korban Tewas Akibat Virus Korona
Warga Kanada Di Kapal Pesiar Diamond Princess Segera Dievakuasi
Arab Saudi Larang Warganya Ke China
Dokter Pengungkap Virus Korona Meninggal Dunia
Korban Jiwa Virus Korona Bertambah Jadi 634
Jepang Karantina Seluruh Penumpang Kapal Pesiar Diamond Princess Terkait Virus Corona
Ratusan Warga Negara Malaysia Dan Keluarganya Dipulangkan Dari Wuhan
Penembakan Di Asrama Kampus Texas A & M University
7 Fakta Rumah Sakit Kilat Pasien Korban Virus Corona Wuhan
Singapura Umumkan 6 Kasus Baru Virus Korona
Rumah Sakit Kilat Virus Corona Wuhan Mulai Beroperasi
Penembakan Dalam Bus Greyhound Di California
Korban Meninggal Virus Korona Bertambah Jadi 362
TNI Siap Bantu Kebakaran Hutan Di Australia
Rudal Kenai Objek Di Langit Iran Saat Pesawat Ukraina Jatuh
Iran Sebut Pesawat Ukraina Terbakar Sebelum Jatuh
Pejabat AS Sebut Pesawat Ukraina Kemungkinan Kena Rudal Iran
Bencana Kebakaran Lahan Di Australia
Kapal Induk Kedua China Resmi Diluncurkan
PBB Sebut 7 Ribu Demonstran Iran Ditahan Akibat Protes Kenaikan BBM
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.012.568 Since: 05.03.13 | 0.1679 sec