Politik

Pembatasan Kampanye Bagi Parpol Dan Caleg

Friday, 16 Agustus 2013 | View : 824

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan diaturnya berbagai pembatasan kampanye bagi partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) dalam revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Parpol hanya diperbolehkan memasang satu alat peraga seperti baliho, banner, dan billboard di satu desa, sementara bagi caleg hanya boleh memasang satu spanduk di satu zona. "Baliho, billboard, banner itu adalah haknya partai. Hanya boleh dipakai oleh partai, sedang caleg tidak boleh. Meski begitu, caleg masih bisa memasang spanduk," kata anggota KPU, Sigit Pamungkas, di Jakarta, Kamis (15/8/2013). Penetapan revisi PKPU tentang Kampanye telah disetujui dalam rapat pleno KPU pada Rabu (14/8/2013) malam, dan saat ini tinggal menunggu penomoran dari Kementerian Hukum dan HAM.

Anggota KPU, Sigit Pamungkas menuturkan pengaturan mengenai zona yang diperuntukkan bagi para caleg memasang spanduk akan ditetapkan oleh KPU kabupaten/ kota bersama dengan pemerintah daerah setempat. PKPU tentang Kampanye tidak mengatur apakah ukuran satu zona itu satu atau beberapa kelurahan/desa, kecamatan, maupun kabupaten/kota. KPU kabupaten/kota dan pemda diberikan keleluasaan untuk menetapkan daerah-daerah dalam wilayahnya sebagai zona pemasangan spanduk. “Misalnya di Jakarta ini, depan Kantor KPU (Jalan Imam Bonjol) ataupun sebagian Kuningan ditetapkan sebagai zona, maka di sanalah para caleg bisa memasang spanduk. Jadi, tergantung daerah. Setiap daerah yang besar mungkin zonanya akan lebih banyak, dan yang kecil mungkin akan sedikit," papar Sigit Pamungkas.

PKPU tentang Kampanye yang ditetapkan KPU ini sedikit lebih lunak dari yang ada dalam draf. Sebelumnya, KPU mengatur bahwa pemasangan atribut kampanye hanya diperbolehkan pada dua titik dalam satu kecamatan. Dalam rapat konsultasi juga berkembang pembahasan untuk melarang caleg menggunakan spanduk, baliho, banner, ataupun billboard sebelum akhirnya diputuskan caleg boleh gunakan spanduk.

Sigit Pamungkas mengungkapkan pertimbangan KPU untuk memperbolehkan caleg menggunakan spanduk dikarenakan alat peraga kampanye tersebut biayanya relatif murah dan bisa dijangkau semua. "Yang besar-besar (baliho, banner, dan billboard) itu kan butuh biaya yang tinggi," imbuh Sigit Pamungkas. Pada sisi lain, hak warga negara untuk mengetahui calon-calon juga terfasilitasi. "Di satu sisi, kita ingin memfasilitasi supaya tertib kampanye, dan saat bersamaan juga berikan ruang sebagai efek sistem proporsional terbuka. Kalau caleg sama sekali tidak boleh kampanye melalui media kan, seperti sistem daftar tertutup lagi," ujar Sigit Pamungkas. Yang jelas, sambung Sigit, pengaturan ini akan menjadikan persaingan antarkandidat lebih seimbang. 

Anggota KPU lainnya, Ferry Kurnia Rizkiansyah, menambahkan dalam menempatkan spanduk di sebuah zona, caleg juga harus berkoordinasi dengan partai politiknya. Hal itu untuk menghindari adanya pemasangan yang asal-asalan. Koordinasi dengan partai hukumnya wajib, dan bagi caleg yang nekat memasang tanpa berkoordinasi terlebih dulu bisa dicopot spanduknya.

“Setelah KPU dan pemda berkoordinasi tentang daerah-daerah mana yang ditetapkan sebagai zona pemasangan alat peraga, pihaknya siap melakukan pengawasan,” jelas anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak. “Kalau itu sudah definitif, pemasangan di luar itu akan dikenakan pelanggaran. Salah satu kriterianya (penempatan) adalah ketertiban, keindahan kota," terang Nelson Simanjuntak. (id/sp/ant)

See Also

Sosialisasi Pilkada Jadi Tantangan KPU
Bawaslu RI Pastikan Pilkada Luber Dan Jurdil
Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.313.013 Since: 05.03.13 | 0.1898 sec