Politik

Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik

Friday, 22 April 2016 | View : 621

JAKARTA-SBN.

Persaingan menuju kursi DKI 1 dipanaskan dengan banyaknya figur dari berbagai latar belakang yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur (caGub).

Ada pengusaha muda dan ternama asal Indonesia (150 orang terkaya versi Globe Asia, 2009, Orang terkaya nomor 37 di Indonesia versi Majalah Forbes 2011, Orang terkaya ke-63 di Indonesia versi Globe Asia) seperti Sandiaga Salahuddin Uno atau sering dipanggil Sandi Uno atau Sandiaga Uno, B.B.A. (The Wichita State University, Kansas, AS, 1990), M.B.A. (The George Washington University, Washington, AS, 1992) yang berhasil mendirikan sebuah perusahaan investasi bersama Edwin Soeryadjaya dinamakan Saratoga Capital dan memiliki Perusahaan investasi, PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk./SRTG (April 1998-sekarang) sampai mantan Menteri sekelas Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. yang pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara Indonesia ke-11 masa jabatan 21 Oktober 2004-9 Mei 2007 dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia ke-21 masa jabatan 9 Agustus 2001-21 Oktober 2004, serta Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia ke-21 masa jabatan 26 Oktober 1999-7 Februari 2001. Namun perhatian tetap tertuju pada calon pertahana Ir. Basuki Tjahja Purnama, M.M. atau Ahok yang berani maju lewat jalur non partai politik atau jalur independen.

Menurut Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si. hal tersebut adalah sebuah fenomena unik karena Ahok berani maju lewat jalur independen di waktu yang terbilang sangat singkat menjelang Pilkada. Bahkan menurutnya, pembukaan pendaftaran calon Gubernur (caGub) yang dilakukan partai politik sebagai sebuah kebingungan dan kepanikan untuk melawan Ahok.

"Saya pikir fenomena Ahok itu unik. Beliau meninggalkan parpol menjelang pilkada dan menyatakan maju secara independen. Saya pikir parpol bukan semata-mata bingung tapi juga panik, sebab parpol tidak memiliki kader yg dianggap layak. Maka yang dilakukan PDIP, itu fenomena yang unik juga dengan membuka pendaftaran calon," jelas Profesor Riset bidang perkembangan politik Indonesia dan doktor ilmu politik, Syamsuddin Haris dalam acara 'Perlukah Mencari Lawan Ahok?' di Es Teller 77, Jalan Adityawarman No.61, Jakarta Selatan, Rabu (20/4/2016).

Para calon yang ada  dalam pandangan alumnus FISIP Universitas Nasional Jakarta (S-1) tahun 1984 dan FISIP UI (S-2 tahun 2002 dan S-3 tahun 2008) ini, Syamsuddin Haris tidak ada yang layak bahkan tidak memiliki nilai jual untuk melawan Ahok. Oleh karena itu, langkah partai politik membuka pendaftaran calon Gubernur hanya upaya balas dendam kepada Ahok.

"Pembukaan calon sebenarnya kepanikan dari parpol karena tidak ada imajinasi melahirkan pemimpin dari kader internal. Momentum Pilkada bukan cuma pengadilan bagi parpol tapi juga ke politik itu sendiri. Saat ini Ahok sedang melawan politik topeng yang sedang dimainkan oleh parpol. Di depan bilang mau berbakti untuk rakyat, padahal di belakangnya ingin mencuri uang rakyat," terang peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Syamsuddin Haris yang juga mengajar pada Program Pasca-Sarjana Ilmu Politik pada FISIP Universitas Nasional, dan Program Pasca-Sarjana Komunikasi pada FISIP UI.

Apabila nantinya Ahok gagal saat tahap verifikasi oleh KPU, menurut mantan Sekjen Pengurus Pusat AIPI periode 2008-2011 tersebut, Syamsuddin Haris, sangat mungkin ada konspirasi dari partai politik (parpol), apalagi Ahok sudah dianggap musuh bersama. Karenanya, penting adanya pengawasan publik untuk mengantisipasi konspirasi tersebut.

Kasus Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang saat ini mengganggu Ahok diyakini mantan Koordinator Penelitian Wawasan Kebangsaan (1990-1995), Koordinator Penelitian Pemilu di Indonesia (1995-1998), dan terakhir, terlibat sebagai Tim Ahli Pokja Revisi Undang-Undang Bidang Politik yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri (2006-2007), Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Bidang Politik versi LIPI (2007-2008), serta anggota Tim Pakar Evaluasi Daerah Otonom Baru, Depdagri RI (2009-2010), Syamsuddin Haris tidak akan banyak berpengaruh.

"Elektabilitas Ahok diyakini tetap tinggi," tegas mantan anggota Tim Penyusun UU Bidang Politik versi LIPI (1999-2000), Koordinator Penelitian Paradigma Baru Hubungan Pusat-Daerah (2000-2001), Ketua Tim Penyusun Revisi UU Otonomi Daerah versi LIPI (2002-2003), anggota Tim Ahli Revisi UU Otonomi Daerah Depdagri (2003-2004), dan anggota Tim Ahli Penyusun RPP Partai Lokal Aceh, Depdagri RI (2006), Syamsuddin Haris.

"Bagi saya, yang penting adalah mengawal rasionalitas pilkada. Bila dalam 10 bulan ke depan tidak ada calon yang menonjol, belum ada pesaing untuk ahok. Oleh sebab itu, parpol jangan maksa mencari lawan Ahok," tutup Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dengan pangkat Pembina Utama/IV-e, di mana tahun 2008 Pemerintah memberikan kepadanya penghargaan Satyalencana Pembangunan tersebut. (mer/det/jos)

See Also

Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
4 Butir Hasil Islah Partai Golkar
Kongres Partai Demokrat Akan Habiskan Rp 9,4 Miliar
jQuery Slider
Arsip :20172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 5.954.074 Since: 05.03.13 | 0.2543 sec