Ekonomi

Tangerang Reklamasi Pantai Mutiara Seluas 9.000 Ha

Tuesday, 19 April 2016 | View : 656

JAKARTA-SBN.

Proyek reklamasi pantai Utara juga digagas di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang memulainya dengan merehabilitasi Pantai Muara Dadap di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang sejak tahun 2010. Progres pembangunan pulau di pesisir Pantai Muara Dadap dengan cara menguruk laut ini berjalan seiring dengan proyek reklamasi pantai Jakarta.

Berdasarkan pantauan, Senin (23/11/2015), hampir semua area pantai Muara Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, kini tertutup rata dengan lapisan tanah dan pasir. Bahkan area urukan dengan luas puluhan hektare itu kini sudah jauh menutup pantai dan mengarah ke tengah laut. Sejumlah ekskavator terlihat berada di lokasi proyek.

Bupati Tangerang yang mulai menjabat sejak tahun 2013, Ahmed Zaki Iskandar, B.Bus. menyatakan, proyek rehabilitasi itu bertujuan mempertegas batas laut dan daratan di wilayah tersebut.

Proyek yang dikerjakan PT. Agung Sedayu Group itu tak menguruk bibir pantai untuk keperluan membangun pulau buatan ataupun memperluas bibir pantai.

“Saat ini kami tidak mengenal istilah reklamasi pantai,” beber Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Tangerang ini, Ahmed Zaki Iskandar seperti dimuat Koran Tempo edisi 19 April 2016.

Wartawan mendatangi Pantai Muara Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Senin (18/4/2016) kemarin. Hampir semua area pantai telah tertutup oleh lapisan tanah dan pasir.

Daratan baru seluas puluhan hektare itu bahkan sudah jauh menutup pantai dan mengarah ke tengah laut. Sejumlah ekskavator terlihat berada di lokasi proyek.

Alumnus Victoria University, Melbourne, Victoria, Australia angkatan 1996-1998 ini, Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan, reklamasi di wilayah Tangerang akan menghasilkan tujuh pulau baru di Utara pesisir Dadap hingga Kronjo.

Luas total pulau buatan itu 9.000 hektare, hampir dua kali luas gabungan 17 pulau reklamasi Jakarta. Di atas pulau-pulau buatan itu akan dibangun sejumlah fasilitas hunian, kawasan bisnis, kawasan industri, juga pelabuhan.

PT. Agung Sedayu Group merupakan satu-satunya perusahaan pengembang yang digandeng PT. Tangerang International City pemegang hak pengelolaan kawasan tersebut untuk menggarap proyek reklamasi di Tangerang.

Wilayah yang mereka garap berdekatan dengan enam pulau reklamasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang merentang dari Kamal Muara hingga Pantai Indah Kapuk (PIK).

Reklamasi di Pantai Muara Dadap merupakan bagian dari reklamasi Jakarta yang dikerjakan oleh PT. Tangerang International City. Pembangunan proyek bernama PIK 2 ini juga terlihat dalam beberapa spanduk dan billboard yang terpampang di jalan mengarah ke Dadap. Sedangkan di Kamal Muara, Jakarta Utara, yang hanya berjarak beberapa mil dari Dadap, terlihat proyek reklamasi PIK 1 dengan area yang lebih luas.

Ahmed Zaki Iskandar, B.Bus. yang terpilih lewat daerah pemilihan (dapil) Banten III yakni Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dengan jumlah peroleh suara sebanyak 54.121 ini mengklaim, proyek reklamasi di Kabupaten Tangerang telah mematuhi sejumlah ketentuan. Bantalan hukum yang dipakai merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Puncak, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur pada 2008.

Dasar itu diperkuat keputusan Presiden tentang rancangan tata ruang dan wilayah Kabupaten Tangerang pada 2011.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, beber politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut, Ahmed Zaki Iskandar, telah menerbitkan izin reklamasi di pesisir Utara Tangerang pada 23 September 2010. Proyek itu terhambat setelah muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebut pengelolaan wilayah pesisir pantai sebagai kewenangan negara atau Kementerian terkait.

Setelah undang-undang baru itu terbit, proyek reklamasi tujuh pulau di Kabupaten Tangerang dihentikan.

"Tujuh pulau belum ada kegiatan fisik. Surat pemberitahuan bangunan juga belum ada,” ungkap mantan anggota DPR RI Komisi I yang mengurus soal Pertahanan, Luar Negeri, Informasi periode 2009-2014, Ahmed Zaki Iskandar.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI ke-4 yang mulai menjabat sejak 12 Agustus 2015, Dr. Rizal Ramli, reklamasi merupakan hal lumrah dalam pembangunan di banyak negara yang punya problem sempitnya ruang hidup akibat masifnya pertumbuhan manusia dan infrastuktur.

"Itu pilihan dalam pembangunan," tegas mantan Menteri Keuangan Indonesia ke-23 dengan masa jabatan 12 Juni 2001-9 Agustus 2001 tersebut.

Reklamasi Teluk Jakarta dihentikan karena banyak aturan yang tumpang tindih sebagai landasan hukumnya. (tempo/bisnis)

See Also

Babinsa Pendampingan Nyemprot Tanaman Padi
7,23 Juta Wajib Pajak Yang Sudah Lapor SPT
Koperasi Kodim 0716/Demak Ikuti Pasar Murah
Babinsa Koramil 10/Kradenan Bersama Petani Panen Jagung
Babinsa Koramil 05/Cepu Bantu Petani Bajak Sawah
Persit Ranting 9/Kedungtuban Semangati Suami Tanam Padi
Babinsa Koramil 08/Kedungtuban Monitoring Pendistribusian Pupuk Subsidi
Babinsa Koramil 09/Randublatung Bersama Petani Panen Padi
Danramil 07/Gajah Terus Berupaya Supaya Bulog Membeli Gabah Petani
Babinsa Desa Babat Belajar Mesin Perontok Padi
Koperasi Primer Kodim 0716/Demak Gelar RAT Ke-48
Menteri Pertanian RI Panen Raya Padi Di Blora
Wall Sreet Menguat Jelang Pelantikan Donald Trump
Bukittinggi Targetkan 600 Ribu Wisatawan Pada 2017
Donald Trump Ancam Toyota Motor Corporation
Saham Wall Street Melemah
Vice President Lotte Gantung Diri Di Pohon
Dandim 0716/Demak Hadiri Demak Expo 2016
Kodim 0716/Demak Siap Dukung Sergap Demi Kedaulatan Pangan
Saham Hang Seng Berakhir Lebih Rendah
Dandim 0716/Demak Tinjau Lokasi Panen Yang Akan Dihadiri Mentan RI
21 Trayek Baru Transjakarta Jabodetabek
Menteri Perhubungan Minta Jaminan China Terkait Standar Teknologi KA Cepat
BEM UMK Gelar Diskusi Membangun Kedaulatan Petani
Gubernur DKI Jakarta Ingin Ancol Berkelas Internasional
jQuery Slider

Comments

Arsip :20172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 5.847.163 Since: 05.03.13 | 0.2079 sec