Hukum

KPK Kembali Periksa Mohamad Taufik Terkait Kasus Suap Reklamasi

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (18/4/2016) mengincar keterangan Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Jakarta Haji Mohamad Taufik dan Wakil Ketua Balegda dijabat oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Merry Hotma, S.H. terkait Rancangan Perda Reklamasi. Keduanya diperiksa untuk tersangka penerima suap pembahasan raperda reklamasi, Ir. H. Mohamad Sanusi.

"Taufik dan Merry Hotma diperiksa untuk MSN (M Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta)," beber Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati ketika dihubungi, Senin (18/4/2016).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga adalah Ketua Balegda DPRD DKI dijabat oleh Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Haji Mohamad Taufik dari Fraksi Partai Gerindra yang tak lain kakak kandung dari Ir. H. Mohamad Sanusi kembali datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plaza Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Senin (18/4/2016).

Kedatangannya kali ini untuk menjalani pemeriksaan dalam penyidikan KPK terhadap kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait Peraturan Daerah tentang Reklamasi.

Politisi Partai Gerindra itu, Haji Mohamad Taufik tiba di kantor atau Gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 9.25 WIB. Sementara itu, Merry Hotma, S.H. belum diketahui kehadirannya.

Namun, Haji Mohamad Taufik belum dapat memastikan apakah pemeriksaan kali ini sebagai saksi untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI,  Ir. H. Mohamad Sanusi atau Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja.

"Kemarin (pekan lalu) kan (pemeriksaan) untuk Trinanda, mungkin ini untuk dua yang lainnya, Sanusi atau Ariesman," jelas Haji Mohamad Taufik singkat sambil bergegas masuk ke loby Gedung KPK.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Harian (plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menjelaskan bahwa Haji Mohamad Taufik diperiksa sebagai saksi atas tersangka Ir. H. Mohamad Sanusi dalam penyidikan kasus dugaan suap dalam pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta.

"Dia (Taufik) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MSN (Mohamad Sanusi)," ungkap Yuyuk Andriati.

Sebelumnya, Haji Mohamad Taufik juga pernah dimintai keterangan pada Senin (11/4/2016) lalu. Haji Mohamad Taufik juga telah menjalani pemeriksaan pada Senin (11/4/2016) untuk kasus yang sama. Saat itu ia diperiksa bersama dengan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, S.H.

Selain kedua orang tersebut, lembaga antirasuah juga meminta keterangan anggota DPD RI Nono Sampono, Kasubag Raperda DPRD DKI Jakarta Dameria Hutagalung, ajudan Haji Mohamad Taufik yakni Riki Sudani dan karyawan PT. Agung Podomoro Land (APL) Trinanda Prihantoro.

Pemeriksaan ini digunakan untuk melengkapi berkas penyidikan kasus yang menjerat Ir. H. Mohamad Sanusi di KPK.

Dalam kasus ini, KPK menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ir. H. Mohamad Sanusi, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta seusai menerima uang pemberian dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja. Dia diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar. Suap tersebut diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Ir. H. Mohamad Sanusi ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah lantaran diduga menerima duit suap Rp 2 miliar dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro. Ir. H. Mohamad Sanusi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain Ir. H. Mohamad Sanusi, KPK juga telah menetapkan Ariesman Widjaja sebagai tersangka. Sementara itu, Ariesman Widjaja dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ketiga orang yang diduga terlibat suap ini kini mendekam di rumah tahanan.

Objek suap diduga yaitu Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DKI tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dalam Raperda Tata Ruang, pemerintah DKI Jakarta meminta pungutan berupa kontribusi tambahan dari pengembang sebanyak 15 persen. Pihak DPRD DKI Jakarta tak sepakat lantatan dinilai memberatkan pengembang.

Selama penyidikan, KPK mengumpulkan bukti lain yang menguatkan rumusan pidana. Jika sudah terpenuhi, maka berkas akan dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk diadili di meja hijau. (cnn/kom/jos)

See Also

Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
Polisi Dalami Aliran Dana Jamaah First Travel
Polisi Tetapkan Komisaris First Travel Jadi Tersangka
Bareskrim Polri Geledah Rumah Mewah Bos First Travel Di Sentul
Perampok Tewaskan Italia Chandra Kirana Putri Menyerah Ke Polisi
Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
Ridho Rhoma Dibekuk Polisi Terkait Kasus Narkoba
Agar Tidak Melanggar, Kodim 0716/Demak Dapat Penyuluhan Hukum
KPK Tetapkan Mantan Dirut PT. Garuda Indonesia Sebagai Tersangka Suap
Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pengelolaan Trans Semarang
jQuery Slider

Comments

Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.690.138 Since: 05.03.13 | 0.2315 sec