Hukum

Sumber Waras Klaim Negara Diuntungkan Dalam Penjualan Lahan Ke Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi terkait pembelian tanah milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. KPK sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna menyelidiki proses jual beli tanah tersebut.

Direktur Umum dan SDM Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara, S.H. pada Sabtu (16/4/2016) menyatakan bahwa negara justru diuntungkan dalam penjualan lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Dalam penawaran kami sebetulnya ada tanah (dijual) sesuai harga NJOP Rp 755 miliar ditambah bangunan seharga Rp 25 miliar. Kemudian setelah dinegosiasi, Rp 25 miliar itu kami hilangkan. Jadi, saya merasa negara justru sudah diuntungkan dengan hilangnya biaya bangunan tersebut," beber Abraham Tedjanegara saat menyampaikan keterangan pers di Rumah Sakit Sumber Waras, Jalan Kyai Tapa No.1, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta).

Abraham Tedjanegara mengatakan negara untung karena biaya bangunan dalam penawaran yang dilakukan Oktober 2014 dihilangkan dan Sumber Waras menanggung seluruh biaya surat balik nama.

Mengenai adanya perbedaan dengan harga pasar yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191,33 miliar, dia menjelaskan bahwa Sumber Waras telah menawarkan tanah dengan harga sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2014, Rp 20.755.000 per meter persegi, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kita jual ke DKI karena waktu itu bilang untuk Rumah Sakit Kanker dan Jantung. Misi pendahulu kami adalah menolong orang sakit, sama dengan DKI. Kita pikir punya visi yang sama, akhirnya sepakat menjual tanah (sesuai) dengan NJOP, apalagi di Tarakan katanya jumlah pasien sudah membludak," terang Abraham Tedjanegara.

Menurut dia lahan seluas 3,64 hektare di sayap kiri Rumah Sakit Sumber Waras yang dijual ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta layak menjadi tempat membangun rumah sakit kanker karena letaknya strategis.

Direktur Umum dan SDM Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara, S.H. menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak membayar pembelian lahan yayasan secara tunai, tapi dengan mentransfernya melalui Bank DKI.

"Yang benar pembayaran kami terima di Bank DKI, rekening kita," ungkap Abraham Tedjanegara saat menyampaikan keterangan pers di Rumah Sakit Sumber Waras, Jalan Kyai Tapa No.1, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Sabtu (16/4/2016).

Ia menambahkan rekening penerima dana tersebut sudah ada sejak lama karena biasa digunakan untuk pelayanan pasien kurang mampu.

Namun, dia mengaku tidak mengetahui detil teknis pembayaran, termasuk pukul berapa uang ditransfer, namun mengatakan bahwa pada 5 Januari 2015 pembayaran sudah masuk ke rekening Sumber Waras.

Ia menyebut Sumber Waras tidak mendapat bukti transfer namun mengonfirmasi bahwa uang yang mereka terima sesuai dengan tagihan uang pembelian lahan, yaitu Rp 755.689.550.000.

"Jadi, kalau ada yang mengatakan saya ambil tunai, itu enggak benar," tegas Abraham Tedjanegara.

Abraham Tedjanegara menjelaskan pula bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras memiliki dua bidang tanah, di bagian kiri rumah sakit (3,6 hektare) dan bagian kanan rumah sakit (3,3 hektare) dengan dua sertifikat tanah namun hanya satu lembar dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk dua tanah tersebut.

Ia tidak mengetahui mengapa hanya ada satu lembar PBB untuk kedua sertifikat tersebut dan menyatakan hal tersebut sudah terjadi sejak lama.

Lahan di sayap kiri dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) mereka jual ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014 dan beralamat di Jalan Kyai Tapa.

Abraham Tedjanegara mengaku hanya satu kali bertemu dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" terkait dengan pembelian lahan dan negosiasi selanjutnya dilakukan dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. (ant/jos)

See Also

Polisi Dalami Aliran Dana Jamaah First Travel
Polisi Tetapkan Komisaris First Travel Jadi Tersangka
Bareskrim Polri Geledah Rumah Mewah Bos First Travel Di Sentul
Perampok Tewaskan Italia Chandra Kirana Putri Menyerah Ke Polisi
Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
Ridho Rhoma Dibekuk Polisi Terkait Kasus Narkoba
Agar Tidak Melanggar, Kodim 0716/Demak Dapat Penyuluhan Hukum
KPK Tetapkan Mantan Dirut PT. Garuda Indonesia Sebagai Tersangka Suap
Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pengelolaan Trans Semarang
BNN Sebut 11 Negara Suplai Narkoba Ke Indonesia
Polda Jambi Resmi Gelar Perkara Kasus Insiden Hiasan Natal
Insiden Hiasan Natal Tak Pancing Emosi Umat Muslim Jambi
Bupati Katingan Digerebek
Beberapa Tokoh Mendesak Hakim Agar La Nyalla Mattalitti Divonis Bebas
PN Jakarta Pusat Vonis Bebas La Nyalla Mahmud Mattalitti
Penggunaan Dana PAUD Milyaran Rupiah Di Bondowoso Menjadi Sorotan
Pengambilan Sumpah 64 Advokat Peradin Oleh PT Banten
Surat Wasiat Perempuan Yang Berniat Ledakan Bom Di Istana
Polda Riau Ungkap Judi Togel Beromzet Rp180 Juta Per Bulan
Polisi Bekuk Ketua Umum PARFI
KPK Periksa 12 Pejabat Pemkab Buton
Bareskrim Polri Tangkap 85 Tersangka Kasus Karhutla Riau
BNN Bekuk Seorang Anak Terlibat Peredaran Ganja Dari Amerika Serikat
OC Kaligis Dipindahkan Ke LP Sukamiskin
jQuery Slider

Comments

Arsip :20172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.072.605 Since: 05.03.13 | 0.2814 sec