Politik

Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP

Saturday, 16 April 2016 | View : 726

JAKARTA-SBN.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah membuka pendaftaran bagi calon Gubernur (caGub) dan calon Wakil Gubernur (caWaGub) yang akan diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

CaGub dan caWaGub yang mendaftar di PDI Perjuangan harus bersedia melewati mekanisme penjaringan dan pemilihan hingga ditentukan sebagai pasangan caGub dan caWaGub yang resmi oleh partai berlambang banteng merah moncong putih ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Organisasi dan Keanggotaan, Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. mengatakan ada mekanisme yang harus dilalui para tokoh publik eksternal yang ingin mendaftar ke PDI Perjuangan.

"Mekanisme untuk kader eksternal, mereka harus mendaftar setelah pendaftaran dibuka. Nanti setelah pendaftaran, mereka akan melalui penjaringan internal," beber Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S., Sabtu (16/4/2016).

Ada tiga kriteria utama bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam melakukan penjaringan dan pemilihan calon Gubernur (caGub) dan calon Wakil Gubernur (caWaGub) yang akan diusung dalam Pilkada DKI 2017.

Ketua DPP PDIP bidang Organisasi dan Keanggotaan yang juga menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. mengatakan, tiga kriteria utama dalam memilih cagub dan cawagub adalah mereka harus memiliki ideologi Pancasila, track record baik, dan tidak terlibat dalam kasus hukum apa pun.

"Pertama, ideologinya. Dia menerapkan Pancasila tidak? Jadi bukan hanya hafal isi Pancaila. Tetapi tindakan, kebijakan, dan perilakunya mencerminkan Pancasila enggak. Mampu enggak dia menerjemahkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari, baik sebagai pejabat publik dan sebagai warga biasa," papar Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S., Sabtu (16/4/2016).

Kedua, lanjutnya, rekam jejak atau track record-nya harus baik. Sehingga kinerjanya dapat terukur sebagai seorang pemimpim. Ketiga, tidak terlibat dalam kasus hukum yang dapat menurunkan nama baik calon dan partai pengusungnya.

“Jadi kita amati terus track record-nya seperti apa. Termasuk juga mencari ada enggak dia punya kasus hukum. Itu harus clear,” terangnya.

Sesudah ketiga kriteria utama tersebut terpenuhi, tambahnya, baru akan dilihat faktor pendukung lainnya, seperti tingkat popularitas dan elektabilitasnya.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan, biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun biaya pemilihan presiden (Pilpres) selalu dikerjakan secara gotong royong. Artinya, kata dia, PDIP tidak pernah minta mahar apa pun kepada calon Kepala Daerah atau Kepala Negara yang diusungnya.

"Kalau biaya, nggak ada itu kita minta ke calon. Itu selalu kita lakukan secara gotong royong," ungkap Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S., Sabtu (16/4/2016).

Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. mencontohkan dirinya sendiri saat maju dalam pemilihan Wali Kota di Blitar. Pada periode pertama, tahun 2000, pemilihan Wali Kota ada dalam wewenang DPRD. Saat pilkada pertama kalinya, dia hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 36.000. Dia terpilih menjadi Wali Kota Blitar periode 2000-2005.

"Kamu tahu biaya yang saya keluarkan saat di Blitar? Pilkada pertama kan dipilih DPRD, saya cuma berkewajiban membayar materi sebesar Rp 36.000. Dan ketika terpilih, saya baru mengadakan makan-makan dengan teman-teman PDIP. Traktir sekaligus syukuran," tuturnya.

Kemudian, pada Pilkada kedua, tahun 2005, yang dilakukan secara langsung, yakni warga memilih langsung, dia mengeluarkan dana untuk kampanye sekitar Rp 70 juta. Akhirnya, dia terpilih untuk kedua kalinya menjadi Wali Kota Blitar periode 2005-2010.

"Yang paling murah biayanya, ya waktu jadi Wagub DKI. Cuma bawa badan saja. Nggak pakai materai atau yang lainnya," beber mantan anggota DPRD Jawa Timur ini.

Karenanya, Djarot Saiful Hidayat merasa marah ketika ada pandangan partai politik meminta mahar dari pasangan caGub dan caWaGub yang diusung partai itu. Terlebih, tudingan itu termasuk ditujukan ke PDIP. Sebagai praktisi politik, dia menyatakan tudingan itu tidak benar dengan berkaca pada pengalamannya mengikuti pilkada di Blitar sebanyak dua priode.

"Makanya saya ngamuk dibilang partai minta mahar sampai Rp 100 miliar. Astafirullahalazim. Saya ini bukan pengamat, tapi saya ini pelaku politik. Tidak ada mahar. Malah kita dibantu. Tanya Pak Jokowi keluar berapa saat pilkada? Kalau Pak Ahok (Basuki) saya nggak tahu. Justru biaya yang dikeluarkan teman-teman (PDIP) jauh lebih banyak daripada calonnya," ungkap mantan anggota DPR RI ini.

Meski sebagai kader internal, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, tetap tidak mau berandai-andai menjadi calon Gubernur (caGub) yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Saya nggak mau berandai-andai. Makanya saya nggak mau jawab pertanyaan dengan kata kalau. Tentang ini jangan berandai-andai lah," ujar Djarot Saiful Hidayat, Sabtu (16/4/2016).

Sebagai kader internal, lanjutnya, dia tidak perlu mendaftar dalam pendaftaran calon Gubernur (caGub) dan calon Wakil Gubernur (caWaGub) ke DPD PDIP DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan, dirinya sudah diusulkan dari bawah oleh beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP di DKI Jakarta.

"Kan saya tidak harus daftar. Karena sudah diusulkan dari bawah," imbuhnya.

Kendati demikian, Djarot sudah berkomitmen untuk menjalankan etika politik PDI Perjuangan. Yakni mengawal Gubernur DKI Jakarta memimpin Kota Jakarta sampai tahun 2017.

"Etikanya apa, saya tetap mengawal Gubernur sampai tahun 2017. Mengapa? Ini untuk menyampaikan kepada warga Jakarta bahwa kita, PDIP tetap konsisten dengan apa yang dijanjikan pada Pilkada DKI 2012. Makanya teman-teman media jangan mengadu-ngadu saya dengan Pak Ahok (Basuki). Kami akan kawal betul beliau," jelasnya.

Ketika ditanya, bila dia menjadi Gubernur DKI Jakarta akan tetap menjaga transparansi anggaran yang sudah dilakukan Pemprov DKI saat ini, Djarot Saiful Hidayat menjawab dirinya belum maju sebagai caGub.

"Ya biar saja lah. Lah aku kan belum maju," ucapnya sambil tertawa.

Ketika ditanya seberapa besar rasa optimisme PDIP dapat mengalahkan calon petahana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok", mantan Wali Kota Blitar ini tidak mau berandai-andai.

"Aku tak mau berandai-andai. Kita lihat saja nanti," ucapnya sambil tersenyum.

Sebelumnya, Plt Ketua DPD PDIP Jakarta, Drs. H. Bambang Dwi Hartono, M.Pd. atau sering disingkat Bambang D.H. bersama Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan pengurus DPC PDIP Jakarta Utara dalam persiapan menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017 di Kantor DPC PDIP Jakut di Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (10/4/2016).

Dalam proses penjaringan internal tersebut, mereka akan sama-sama disaring dengan kader internal yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) maupun Pimpinan Anak Cabang (PAC) serta ranting-ranting partai.

Saat penyaringan tersebut dari kader yang diusung secara internal dan dari hasil pendaftaran, nanti akan dilihat kelayakan dan potensi mereka. Bila mereka dinilai layak dan berpotensi, maka mereka akan diundang dalam fit and proper test.

Setelah melalui fit and proper test, maka beberapa nama calon yang lolos tes tersebut akan dibawa dalam rapat DPP PDIP.

Kendati demikian, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tetap mempunya hak prerogatif untuk mengusulkan sendiri pasangan bakal caGub dan caWaGubnya. Hanya saja, usulan tersebut tetap harus disampaikan dalam rapat DPP PDIP.

"Seperti Pak Jokowi kan langsung ditunjuk. Dia enggak daftar. Tetapi untuk Jakarta, bagaimanapun Ketum DPP PDIP tetap mempunyai hak prerogatif. Meski begitu, Ketum tetap harus menyampaikannya melalui rapat DPP bersama-sama dengan nama-nama hasil fit and proper test. Baru nanti setelah itu ditentukan siapa pasangan cagub dan cawagubnya dalam rapat DPP. Kapan itu? Tunggu momentum yang baik," pungkas Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

See Also

Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
4 Butir Hasil Islah Partai Golkar
Kongres Partai Demokrat Akan Habiskan Rp 9,4 Miliar
jQuery Slider
Arsip :20172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 5.955.928 Since: 05.03.13 | 0.26 sec