Hukum

KPK Temukan Uang Dari Ruang Kerja Ketua Komisi D DPRD DKI

Thursday, 07 April 2016 | View : 501

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang berjumlah sekitar Rp 850 juta ketika menggeledah ruang kerja Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ir. H. Mohamad Sanusi.

"Penyidik menemukan uang dalam pecahan Rp100 ribu sejumlah 85 bundel, telah dilakukan penyitaan," ungkap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Kamis (7/4/2016).

Dia mengatakan pihak penyidik belum mengetahui peruntukan sejumlah uang tersebut.

Priharsa Nugraha juga mengatakan pihaknya belum memiliki kesimpulan mengenai asal uang tersebut. "Masih didalami," beber dia.

Anggota DPRD DKI asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ir. H. Mohamad Sanusi menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (5/4/2016). Pemeriksaan Ir. H. Mohamad Sanusi ini merupakan pertama kali setelah dirinya ditahan oleh KPK.

KPK pada Jumat (1/4/2016) telah menetapkan Ir. H. Mohamad Sanusi sebagai tersangka penerima suap terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Reklamasi Teluk Jakarta.

Ir. H. Mohamad Sanusi mendapatkan uang dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kamis (31/3/2016) akhir Maret lalu, KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp 1,14 miliar dari total Rp 2 miliar yang sudah diberikan Ariesman Widjaja kepada Ir. H. Mohamad Sanusi meski belum diketahui total commitment fee yang diterima Ir. H. Mohamad Sanusi.

Suap diberikan diduga ada kaitannya dengan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

KPK juga menetapkan petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan sebagai saksi yang perlu diperiksa. KPK juga telah mencegah Aguan sejak 1 April 2016 untuk enam bulan ke depan.

Selain Aguan, KPK juga telah mencegah dua orang, yaitu Gery Prastya dan Berlian Kurniawati, untuk enam bulan ke depan sejak 4 April 2016.

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM  Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. mengaku telah mencegah bepergian ke luar negeri dua orang terkait kasus dugaan suap Anggota DPRD DKI Jakarta Ir. H. Mohamad Sanusi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi teluk Jakarta.

Usai menjadi pembicara dalam pelatihan humas Kementerian Hukum dan HAM di Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, mantan Kepala Kepolisian Daerah Bali (Kapolda) Bali, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. menjelaskan kedua orang itu masing-masing berinisial GP (laki-laki) dan BK (perempuan).

Mereka telah dicegah bepergian ke luar negeri pada 4 April 2016 atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Keduanya belum jelas statusnya tetapi sudah diminta (cegah) masih nama saja dengan identitas lengkap langsung tanggal 4 April, kami masukkan ke sistem informasi dan manajemen keimigrasian online," papar mantan Kapolres Sidoarjo pada tahun 2003.

Keduanya telah teregisterasi pada sistem dalam jaringan untuk dicegah bepergian keluar negeri di 125 kantor imigrasi dan seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik di bandara, pelabuhan, maupun pos lintas perbatasan.

Mantan Direskrimum Polda Sumut pada tahun 2005 ini menambahkan, pada 1 April 2016 telah mencegah tersangka yang diduga memberikan suap berinisial AW dan SK alias A yang belum diketahui status hukumnya, juga telah dicegah atas permintaan KPK.

Keempat pencegahan itu berlaku hingga enam bulan mendatang untuk memudahkan penyidik dalam memeriksa mereka.

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.542.765 Since: 05.03.13 | 0.1573 sec