Politik

Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat

Saturday, 05 Maret 2016 | View : 503

SAMPIT-SBN.

Organisasi keagamaan Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam di Indonesia, mengingatkan pemerintah dan politikus di negara ini untuk tidak menciptakan kebijakan politik yang dapat mengekang rakyat sehingga tidak bisa bangkit dari kemiskinan.

"Kemiskinan bisa karena sistem politik yang tidak memungkinkan seseorang menjadi kaya. Ini disebut kemiskinan struktural. Dia rajin tapi sistem yang tidak memberinya kesempatan untuk menjadi kaya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Muhammadiyah, Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed., di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (4/3/2016) malam.

Harapan itu disampaikan mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2002-2006 dan Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhamamdiyah 2005-2010, Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed. saat menghadiri Musyawarah Daerah VI Muhammadiyah-Aisyiyah Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di Sampit. Ini menjadi salah satu penekanan yang disampaikannya kepada ratusan kader Muhammadiyah yang hadir.

Turut hadir dalam acara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah (PWM Kalteng) periode 2015-2020, Drs. H.M. Yamin Mukhtar, Lc.,M. Pd.I., Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah periode 2016-2021, Drs. H. Muhammad Taufiq Mukri, S.H., M.M., dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kotawaringin Timur (PDM Kotim), K.H. Akmal Thamroh, S.Pd.

Selain sistem politik, kemiskinan juga bisa disebabkan terbatasnya ilmu atau sumber daya manusia, dan faktor kemalasan. Namun yang sistem politik yang tidak tepat, akan sangat merugikan rakyat.

Politik diakui berpengaruh besar terhadap rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan cukup kuat dipengaruhi oleh sistem dan proses politik. Jika sistem politik tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil maka akan tergambar pada kebijakan yang dihasilkan.

Alumnus Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1991 ini, Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed. mengingatkan kepada seluruh warga Muhammadiyah yang mendapat kepercayaan menjadi pemimpin maupun jabatan lainnya untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Setiap kebijakan yang akan diambil, harus dipertimbangkan secara matang kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat.

Muhammadiyah menginginkan kadernya selalu berjuang dan memikirkan solusi terhadap nasib rakyatnya. Sistem politik harus mendorong pada kebijakan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk berubah menjadi sejahtera.

"KH Achmad Dahlan menyatakan, Muhammadiyah tidak ingin pemimpin yang gaib. Banyak pemimpin yang kalau rakyatnya ada masalah, dia hilang entah ke mana. Tapi kalau masalah selesai, dia datang bak pahlawan," pungkas alumnus Flinders University, Adelaide, Negara Bagian South Australia (SA) pada tahun 1996, Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.

Muhammadiyah dibentuk untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan seperti ini. Melalui berbagai kegiatan amal dan usahanya, warga Muhammadiyah diharapkan mengambil peran dalam mendorong terciptanya sistem politik dan pemerintahan yang kebijakannya benar-benar berpihak kepada rakyat.

Muhammadiyah mendukung penuh Islam berkemajuan yang kembali alquran dan sunnah. Muhammadiyah tidak segan belajar dari orang lain jika itu tujuannya demi kebaikan. (ant/jos)

See Also

Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
4 Butir Hasil Islah Partai Golkar
Kongres Partai Demokrat Akan Habiskan Rp 9,4 Miliar
DPP Partai Demokrat Tantang 161 DPC Tempuh Jalur Hukum
Muladi Keberatan Hadir Di Sidang Lanjutan Sengketa Golkar Di PTUN
jQuery Slider
Arsip :2016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 5.835.952 Since: 05.03.13 | 0.2193 sec