Hukum

BPJS Ganda: Perampokan Dengan Dalih UU

Friday, 19 Februari 2016 | View : 543

KUDUS-SBN.

Tidak sedikit masyarakat yang mengaku keberatan dengan kebijakan iuran terkait kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Ditengarai BPJS dalam proses pendaftaran kepesertaan BPJS khususnya BPJS Kesehatan telah melakukan penarikan iuran kepesertaan ganda.

Hal itu disampaikan pakar hukum Universitas Muria Kudus (UMK), Yusuf Istanto, S.H., M.H., menanggapi banyaknya masyarakat yang mengeluh kepada dirinya terkait program BPJS. “Banyak warga yang melapor ke kami dan mengaku keberatan, di mana bagi keluarga, suami dan istri yang bekerja pada instansi berbeda, membayar BPJS semua,” ujar Sekretaris Badan Konsultasi Bantuan Hukum (Bakobakum) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) tersebut, Yusuf Istanto.

Bagi Yusuf Istanto, keberatan warga ini sangat beralasan, karena menurut ketentuan hukum, kepesertaan BPJS adalah berdasarkan nomor tunggal. “Pasal 13 huruf a UU No. 24 Tahun 2011, bahwa BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta,” terang Yusuf Istanto.

Berdasarkan dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan nomor identitas tunggal adalah nomor yang diberikan khusus kepada setiap peserta. “Artinya, dalam kepesertaan BPJS, tidak mengenal kepesertaan ganda,” tegas Sekretaris Badan Konsultasi Bantuan Hukum (Bakobakum) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) tersebut.

Jika kemudian dalam kepesertaan BPJS terdapat nomor kepesertaan ganda untuk satu identitas peserta, yang mana ini terjadi karena pihak BPJS mewajibkan setiap pendaftaran BPJS berdasarkan Kartu Keluarga (KK) kepada semua perusahaan/institusi, maka potensi kerugian yang diderita oleh peserta, sangat besar.

“Contohnya, ketika suami bekerja di perusahaan/instansi A oleh perusahaan didaftarkan sebagai peserta BPJS, sementara istrinya yang bekerja di perusahaan/instansi B, juga diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS di mana ketentuan dari BPJS mewajibkan pendaftaraan kepesertaan adalah seluruh anggota keluarga berdasarkan Kartu Keluarga (KK), maka di sinilah muncul potensi kepesertaan ganda pada BPJS,” ungkapnya.

Kalau kebiajakan seperti demikian dijalankan BPJS, maka itu merupakan penyalahgunaan aturan. “Kebijakan seperti itu sama dengan perampokan dengan Undang-undang (UU) sebagai dasarnya,” tandas Dosen Universitas Muria Kudus tersebut. (yi)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.200.141 Since: 05.03.13 | 0.2346 sec