Hukum

KPK Tersudut Akibat Wewenang Penyadapan

Tuesday, 16 Februari 2016 | View : 10018

JAKARTA-SBN.

Wakil Ketua Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif, Ph.D. mengatakan KPK terus disudutkan karena memiliki kewenangan menyadap.

"Kalau diatur boleh saja terkait penyadapan, tapi ingat, bukan hanya kami yang berwenang melakukan penyadapan," kata putra Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut, Laode Muhammad Syarif, Ph.D. dalam diskusi revisi penguatan KPK di Jakarta Selatan, Selasa (16/2/2016).

Mantan Dosen Hukum di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini, Laode Muhammad Syarif, Ph.D. menyebutkan Kepolisian RI (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan lainnya juga memiliki kewenangan itu, tetapi yang terus disudutkan hanya KPK.

Alumnus Queensland University of Technology (QUT), Brisbane, Negara Bagian Queensland (QLD), Australia di bidang Master Hukum Lingkungan dan Doktor bidang Hukum Lingkungan Internasional di Sydney University, Sydney, Negara Bagian New South Wales (NSW), Australia ini mengkhawatirkan penguatan KPK berdalil revisi Undang-Undang justru memunculkan hal-hal yang tidak terduga.

"Yang perlu diatur sesungguhnya adalah mengenai UU tindak pidana korupsinya, bukan sebagai instansinya," jelas Laode Muhammad Syarif, Ph.D. yang pernah bekerja di Pusat Hukum Iklim dan Lingkungan Australia atau Australian Centre for Climate and Environmental Law (ACCEL) dari Sydney University.

Senada dengan Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014-2019 dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB), Inspektur Jenderal Polisi/Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhammad menilai jika aturan penyadapan KPK dihapus maka fungsi KPK akan habis.

"Jika hanya untuk menyadap saja perlu tiga hingga lima persetujuan dari petinggi KPK, maka koruptor bisa lepas," terang Guru Besar bidang Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Inspektur Jenderal Polisi/Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhammad.

Sedangkan, Ketua Dewan Pembina MMD Initiative, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD., S.H. menilai jika aturan penyadapan KPK dihilangkan maka fungsi KPK bisa mati, sebaliknya dia mengapresiasi langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan yang disebutnya selalu menguatkan kasus yang ditangani lembaga antikorupsi itu.

"Selama ini target yang disadap memang bisa menjadikan bukti tindakan korupsi, dan bukti tersebut tidak terbantahkan," tukas alumnus Program Pasca Sarjana S2, Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta itu, Mahfud MD dalam diskusi revisi penguatan UU KPK di Jakarta Selatan, Selasa (16/2/2016).

Oleh karena itu, dengan melihat pencapaian sejarah prestasi KPK dalam hal penyadapan, KPK akan mati jika aturan penyadapan malah dihilangkan.

Namun, alumnus S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini menyarankan penyadapan oleh KPK mempunyai standar ketetapan aturan yang baku dalam melaksanakan.

"Khusus penyadapan memang harus ada izin dan tidak bisa sembarangan, standarnya harus dipenuhi, maka kalau revisi itu untuk menertibkan prosedur tidak ada salahnya," cetus staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984.

Mantan Menteri Pertahanan RI (2000-2001) serta mantan Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Mahfud MD menyarankan agar penyadapan yang dilakukan KPK mempunyai standar ketetapan aturan yang baku.

"Standarnya harus dipenuhi, maka kalau revisi itu untuk menertibkan prosedur tidak ada salahnya," jelas lulusan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) ini, Mahfud MD.

Alumnus rogram Doktoral S3, Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini, Mahfud MD. juga menyoroti rencana membentuk dewan pengawas KPK yang menjadi salah satu butir revisi UU KPK.

"Kalaupun nantinya ada dewan pengawas, tugasnya cukup mengawasi saja, jangan jadi pintu pertama," tegas alumnus S1 Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Mahfud MD.

Kendati tidak menentang revisi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI dengan masa jabatan tahun 2008-2013, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD., S.H. mengingatkan revisi semestinya ditempuh berdasarkan hasil penelitian akademis, bukan karena penyesuaian dari golongan tertentu, karena hasil akademis ada kesimpulan dan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. (ant/jos)

See Also

Polisi Dalami Aliran Dana Jamaah First Travel
Polisi Tetapkan Komisaris First Travel Jadi Tersangka
Bareskrim Polri Geledah Rumah Mewah Bos First Travel Di Sentul
Perampok Tewaskan Italia Chandra Kirana Putri Menyerah Ke Polisi
Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
Ridho Rhoma Dibekuk Polisi Terkait Kasus Narkoba
Agar Tidak Melanggar, Kodim 0716/Demak Dapat Penyuluhan Hukum
KPK Tetapkan Mantan Dirut PT. Garuda Indonesia Sebagai Tersangka Suap
Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pengelolaan Trans Semarang
BNN Sebut 11 Negara Suplai Narkoba Ke Indonesia
Polda Jambi Resmi Gelar Perkara Kasus Insiden Hiasan Natal
Insiden Hiasan Natal Tak Pancing Emosi Umat Muslim Jambi
Bupati Katingan Digerebek
Beberapa Tokoh Mendesak Hakim Agar La Nyalla Mattalitti Divonis Bebas
PN Jakarta Pusat Vonis Bebas La Nyalla Mahmud Mattalitti
Penggunaan Dana PAUD Milyaran Rupiah Di Bondowoso Menjadi Sorotan
Pengambilan Sumpah 64 Advokat Peradin Oleh PT Banten
Surat Wasiat Perempuan Yang Berniat Ledakan Bom Di Istana
Polda Riau Ungkap Judi Togel Beromzet Rp180 Juta Per Bulan
Polisi Bekuk Ketua Umum PARFI
KPK Periksa 12 Pejabat Pemkab Buton
Bareskrim Polri Tangkap 85 Tersangka Kasus Karhutla Riau
BNN Bekuk Seorang Anak Terlibat Peredaran Ganja Dari Amerika Serikat
OC Kaligis Dipindahkan Ke LP Sukamiskin
jQuery Slider

Comments

Arsip :20172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 5.955.941 Since: 05.03.13 | 0.2931 sec