Hukum

KPK Tersudut Akibat Wewenang Penyadapan

Tuesday, 16 Februari 2016 | View : 10439

JAKARTA-SBN.

Wakil Ketua Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif, Ph.D. mengatakan KPK terus disudutkan karena memiliki kewenangan menyadap.

"Kalau diatur boleh saja terkait penyadapan, tapi ingat, bukan hanya kami yang berwenang melakukan penyadapan," kata putra Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut, Laode Muhammad Syarif, Ph.D. dalam diskusi revisi penguatan KPK di Jakarta Selatan, Selasa (16/2/2016).

Mantan Dosen Hukum di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini, Laode Muhammad Syarif, Ph.D. menyebutkan Kepolisian RI (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan lainnya juga memiliki kewenangan itu, tetapi yang terus disudutkan hanya KPK.

Alumnus Queensland University of Technology (QUT), Brisbane, Negara Bagian Queensland (QLD), Australia di bidang Master Hukum Lingkungan dan Doktor bidang Hukum Lingkungan Internasional di Sydney University, Sydney, Negara Bagian New South Wales (NSW), Australia ini mengkhawatirkan penguatan KPK berdalil revisi Undang-Undang justru memunculkan hal-hal yang tidak terduga.

"Yang perlu diatur sesungguhnya adalah mengenai UU tindak pidana korupsinya, bukan sebagai instansinya," jelas Laode Muhammad Syarif, Ph.D. yang pernah bekerja di Pusat Hukum Iklim dan Lingkungan Australia atau Australian Centre for Climate and Environmental Law (ACCEL) dari Sydney University.

Senada dengan Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014-2019 dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB), Inspektur Jenderal Polisi/Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhammad menilai jika aturan penyadapan KPK dihapus maka fungsi KPK akan habis.

"Jika hanya untuk menyadap saja perlu tiga hingga lima persetujuan dari petinggi KPK, maka koruptor bisa lepas," terang Guru Besar bidang Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Inspektur Jenderal Polisi/Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhammad.

Sedangkan, Ketua Dewan Pembina MMD Initiative, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD., S.H. menilai jika aturan penyadapan KPK dihilangkan maka fungsi KPK bisa mati, sebaliknya dia mengapresiasi langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan yang disebutnya selalu menguatkan kasus yang ditangani lembaga antikorupsi itu.

"Selama ini target yang disadap memang bisa menjadikan bukti tindakan korupsi, dan bukti tersebut tidak terbantahkan," tukas alumnus Program Pasca Sarjana S2, Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta itu, Mahfud MD dalam diskusi revisi penguatan UU KPK di Jakarta Selatan, Selasa (16/2/2016).

Oleh karena itu, dengan melihat pencapaian sejarah prestasi KPK dalam hal penyadapan, KPK akan mati jika aturan penyadapan malah dihilangkan.

Namun, alumnus S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini menyarankan penyadapan oleh KPK mempunyai standar ketetapan aturan yang baku dalam melaksanakan.

"Khusus penyadapan memang harus ada izin dan tidak bisa sembarangan, standarnya harus dipenuhi, maka kalau revisi itu untuk menertibkan prosedur tidak ada salahnya," cetus staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984.

Mantan Menteri Pertahanan RI (2000-2001) serta mantan Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Mahfud MD menyarankan agar penyadapan yang dilakukan KPK mempunyai standar ketetapan aturan yang baku.

"Standarnya harus dipenuhi, maka kalau revisi itu untuk menertibkan prosedur tidak ada salahnya," jelas lulusan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) ini, Mahfud MD.

Alumnus rogram Doktoral S3, Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini, Mahfud MD. juga menyoroti rencana membentuk dewan pengawas KPK yang menjadi salah satu butir revisi UU KPK.

"Kalaupun nantinya ada dewan pengawas, tugasnya cukup mengawasi saja, jangan jadi pintu pertama," tegas alumnus S1 Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Mahfud MD.

Kendati tidak menentang revisi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI dengan masa jabatan tahun 2008-2013, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD., S.H. mengingatkan revisi semestinya ditempuh berdasarkan hasil penelitian akademis, bukan karena penyesuaian dari golongan tertentu, karena hasil akademis ada kesimpulan dan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. (ant/jos)

See Also

LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.075.574 Since: 05.03.13 | 0.1931 sec