Politik

Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi

Monday, 25 Januari 2016 | View : 493

JAKARTA-SBN.

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) hasil Munas Jakarta Agung Laksono menegaskan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golongan Karya (Golkar) hanya boleh dipersiapkan dan dilakukan oleh Tim Transisi yang diketuai mantan Ketua Umum Partai Golkar ke-8 dengan masa jabatan 9 Oktober 2004-9 Oktober 2009 yang juga kini sebagai Wakil Presiden (Wapres) Indonesia ke-12 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK.

"Mahkamah Partai telah bersidang dan menghasilkan keputusan tentang pembentukan Tim Transisi. Oleh karena itu tugas-tugas melaksanakan Munas harus dilakukan Tim Transisi," ungkap Agung Laksono membacakan salah satu hasil kesimpulan rapat konsultasi kubu Agung Laksono dengan pimpinan DPD I Golkar se-Indonesia dan Dewan Pertimbangan di Jakarta, Senin (25/1/2016).

Agung Laksono menilai Tim Transisi akan objektif dan adil dalam menyelenggarakan Munas partai berlambang pohon beringin tersebut.

Mantan Menko Kesra itu menyatakan tidak mempercayai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan diadakan kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical.

"Kami tidak percaya Munaslub. Kalau tidak ada niat macam-macam ya ikut saja Tim Transisi, sehingga kita menghasilkan keputusan yang betul-betul berdasarkan AD/ART," tutur Agung Laksono.

Dia menekankan jika Munaslub tetap dilaksanakan kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical, maka kubunya tidak akan mengakuinya.

Hari ini Golkar lubu Agung Laksono menyelenggarakan Rapat Konsultasi dengan pimpinan DPD I Golkar se-Indonesia dan Dewan Pertimbangan di Jakarta.

Kesimpulan yang diambil dalam rapat tersebut antara lain:

1. Munas yang akan dilakukan adalah Munas X karena setelah Munas VIII di Riau tahun 2009, sudah pernah ada Munas IX yang dilakukan di Jakarta, Desember 2014 dan sudah pernah mendapatkan SK Menkumham, yang walaupun pada akhirnya SK tersebut dicabut namun Munas IX sudah pernah dilaksanakan.

2. Apabila legalitas Munas Riau yang akan digunakan, maka hal itu sudah berakhir masa berlakunya pada 2015 lalu, untuk itu Mahkamah Partai telah bersidang dan menghasilkan keputusan tentang pembentukan Tim Transisi. Oleh karena itu tugas-tugas melaksanakan Munas harus dilakukan Tim Transisi.

3. Munas yang dilaksanakam harus mengakhiri perselisihan internal Partai Golkar secara tuntas dan menyeluruh, untuk itu Munas yang dilaksanakan oleh Tim Transisi harus dilakukan secara adil, transparan, akuntabel dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih. Hal ini hanya bisa dicapai dengan dilakukan secara bersama-sama baik penyelenggara, aturan yang disepakati bersama-sama serta diikuti oleh peserta dari kedua belah pihak secara bersama-sama.

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, mempertanyakan keinginan kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical memperkuat atau memperluas kewenangan Dewan Pertimbangan yang dibahas melalui Rapat Pimpinan Nasional 2016.

"Buat apa memperkuat kewenangan Dewan Pertimbangan, seperti jaman apa saja," ujar Agung Laksono, saat dijumpai sesuai Rapat Konsolidasi dengan DPD I Golkar se-Indonesia dan Dewan Pertimbangan di kediamannya, di Jakarta, Senin (25/1/2016).

Dia mengatakan, semestinya kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical berupaya bagaimana caranya memperkuat kaderisasi, persatuan pengurus pusat dan daerah serta bagaimana agar konsisten menjalankan idoleologi partai.

"Kalau mau memperkuat ya perkuat lah itu, bukan kewenangan Dewan Pertimbangan. Harus jujur menjalankan kepentingan partai bukan kepentingan pribadi atau bisnisnya," jelas Agung Laksono.

Diberitakan sebelumnya, Rapat Pimpinan Nasional Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical mewacanakan untuk memperluas kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar periode mendatang.

"Memang ada wacana perluasan kewenangan Dewan Pertimbangan dari obrolan teman-teman DPD Golkar," beber Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya, di arena Rapimnas Golkar, di Jakarta, Senin (25/1/2016).

Tantowi Yahya menjelaskan bentuk perluasan wewenang Dewan Pertimbangan Golkar akan dibahas oleh peserta Rapimnas. Namun dia menekankan upaya memperluas kewenangan itu tidak terkait peluang Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical menjadi Ketua Dewan Pertimbangan.

Bagi dia, alasan memperluas kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar agar pengambilan keputusan ke depan menjadi lebih mudah.

"Jadi wantim akan punya wewenang lebih dalam mengambil keputusan," terang dia. (ant)

See Also

Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
4 Butir Hasil Islah Partai Golkar
Kongres Partai Demokrat Akan Habiskan Rp 9,4 Miliar
DPP Partai Demokrat Tantang 161 DPC Tempuh Jalur Hukum
Muladi Keberatan Hadir Di Sidang Lanjutan Sengketa Golkar Di PTUN
jQuery Slider
Arsip :2016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 5.835.915 Since: 05.03.13 | 0.3349 sec