Hukum

Imigrasi Miliki Daftar Terduga Teroris Untuk Dicekal

JAKARTA-SBN.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) dalam Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014, Yasona Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. mengaku sudah mendapatkan daftar nama-nama terduga teroris yang akan dicekal oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. di Jakarta, Jumat (22/1/2016), mengatakan Kemenkumham sudah berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), dan Polri terkait nama-nama yang diduga merupakan pelaku teror.

Namun, mantan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada kurun 1980-1983, Yasonna H. Laoly enggan untuk membuka jumlah daftar nama yang diserahkan dari aparat penegak hukum.

"Ada nama-nama yang diserahkan ke kita. Ya nggak usah spesifik lah. Pokoknya ada, lumayan," jelas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. menghadiri rapat koordinasi revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jumat (22/1/2016), bersama sejumlah lembaga terkait lainnya.

Salah satu poin revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur tentang pencabutan paspor Warga Negara Indonesia (WNI) yang terbukti tergabung dengan kelompok terorisme termasuk kelompok teroris Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) atau Negara Islam atau Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Islamic State (IS) atau The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) atau Islamic State of Iraq and Syria atau Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) yang lebih dikenal dengan Islamic State (IS) atau Negara Islam (IS) dan melakukan tindakan terorisme di negara lain.

Mantan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada kurun 1980-1983, Yasonna H. Laoly menyebutkan salah satu revisi pasal mengatur tentang pencabutan paspor Warga Negara Indonesia (WNI) yang terbukti tergabung dengan kelompok terorisme termasuk kelompok teroris Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) atau Negara Islam atau Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Islamic State (IS) atau The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) atau Islamic State of Iraq and Syria atau Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) yang lebih dikenal dengan Islamic State (IS) atau Negara Islam (IS) dan melakukan tindakan terorisme di negara lain.

"Kita akan melakukan pencabutan paspor bagi orang yang secara nyata-nyata melakukan kegiatan-kegiatan terorisme di luar negara Indonesia dengan organisasi-organisasi teror terlarang," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. seusai menghadiri rapat koordinasi revisi UU Terorisme di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. menyatakan rancangan pasal tersebut juga mengatur tentang pencabutan paspor bagi WNI yang melakukan pelatihan perang di negara lain secara ilegal.

"Pelatihan-pelatihan perang di negara lain, yang bukan karena pelatihan dari tentara, kalau tentara kita boleh. Artinya bukan pemerintah, itu akan kita cabut," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. mengatakan pencabutan kewarganegaraan Indonesia terhadap seseorang yang berperang dengan negara lain sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Namun dalam revisi UU Terorisme ketentuan tersebut diperluas tidak hanya negara melainkan juga pada kelompok-kelompok teroris.

"Memang kalau di UU Kewarganegaraan kita kalau berperang dengan negara lain kan akan kehilangan kewarganegaraan, yang akan diperluas ke organisasi-organisasi teror, tidak perlu negara kan. Jadi ini harus penajamanlah," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 12 Agustus 2015 menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, Jenderal TNI (Hor) (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan rancangan revisi Undang-undang terorisme sudah mencapai 80 persen.

Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut hanya tinggal difinalisasi yang rencananya akan selesai pada Selasa (26/1/2016) pekan depan dan segera diserahkan pada DPR RI. (ant/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.209.919 Since: 05.03.13 | 0.2242 sec