Hukum

Imigrasi Miliki Daftar Terduga Teroris Untuk Dicekal

JAKARTA-SBN.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) dalam Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014, Yasona Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. mengaku sudah mendapatkan daftar nama-nama terduga teroris yang akan dicekal oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. di Jakarta, Jumat (22/1/2016), mengatakan Kemenkumham sudah berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), dan Polri terkait nama-nama yang diduga merupakan pelaku teror.

Namun, mantan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada kurun 1980-1983, Yasonna H. Laoly enggan untuk membuka jumlah daftar nama yang diserahkan dari aparat penegak hukum.

"Ada nama-nama yang diserahkan ke kita. Ya nggak usah spesifik lah. Pokoknya ada, lumayan," jelas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. menghadiri rapat koordinasi revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jumat (22/1/2016), bersama sejumlah lembaga terkait lainnya.

Salah satu poin revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur tentang pencabutan paspor Warga Negara Indonesia (WNI) yang terbukti tergabung dengan kelompok terorisme termasuk kelompok teroris Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) atau Negara Islam atau Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Islamic State (IS) atau The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) atau Islamic State of Iraq and Syria atau Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) yang lebih dikenal dengan Islamic State (IS) atau Negara Islam (IS) dan melakukan tindakan terorisme di negara lain.

Mantan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada kurun 1980-1983, Yasonna H. Laoly menyebutkan salah satu revisi pasal mengatur tentang pencabutan paspor Warga Negara Indonesia (WNI) yang terbukti tergabung dengan kelompok terorisme termasuk kelompok teroris Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) atau Negara Islam atau Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Islamic State (IS) atau The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) atau Islamic State of Iraq and Syria atau Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) yang lebih dikenal dengan Islamic State (IS) atau Negara Islam (IS) dan melakukan tindakan terorisme di negara lain.

"Kita akan melakukan pencabutan paspor bagi orang yang secara nyata-nyata melakukan kegiatan-kegiatan terorisme di luar negara Indonesia dengan organisasi-organisasi teror terlarang," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. seusai menghadiri rapat koordinasi revisi UU Terorisme di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. menyatakan rancangan pasal tersebut juga mengatur tentang pencabutan paspor bagi WNI yang melakukan pelatihan perang di negara lain secara ilegal.

"Pelatihan-pelatihan perang di negara lain, yang bukan karena pelatihan dari tentara, kalau tentara kita boleh. Artinya bukan pemerintah, itu akan kita cabut," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. mengatakan pencabutan kewarganegaraan Indonesia terhadap seseorang yang berperang dengan negara lain sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Namun dalam revisi UU Terorisme ketentuan tersebut diperluas tidak hanya negara melainkan juga pada kelompok-kelompok teroris.

"Memang kalau di UU Kewarganegaraan kita kalau berperang dengan negara lain kan akan kehilangan kewarganegaraan, yang akan diperluas ke organisasi-organisasi teror, tidak perlu negara kan. Jadi ini harus penajamanlah," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 12 Agustus 2015 menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, Jenderal TNI (Hor) (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan rancangan revisi Undang-undang terorisme sudah mencapai 80 persen.

Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut hanya tinggal difinalisasi yang rencananya akan selesai pada Selasa (26/1/2016) pekan depan dan segera diserahkan pada DPR RI. (ant/jos)

See Also

LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.219.715 Since: 05.03.13 | 0.216 sec