Hukum

Imigrasi Miliki Daftar Terduga Teroris Untuk Dicekal

JAKARTA-SBN.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) dalam Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014, Yasona Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. mengaku sudah mendapatkan daftar nama-nama terduga teroris yang akan dicekal oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. di Jakarta, Jumat (22/1/2016), mengatakan Kemenkumham sudah berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), dan Polri terkait nama-nama yang diduga merupakan pelaku teror.

Namun, mantan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada kurun 1980-1983, Yasonna H. Laoly enggan untuk membuka jumlah daftar nama yang diserahkan dari aparat penegak hukum.

"Ada nama-nama yang diserahkan ke kita. Ya nggak usah spesifik lah. Pokoknya ada, lumayan," jelas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. menghadiri rapat koordinasi revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jumat (22/1/2016), bersama sejumlah lembaga terkait lainnya.

Salah satu poin revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur tentang pencabutan paspor Warga Negara Indonesia (WNI) yang terbukti tergabung dengan kelompok terorisme termasuk kelompok teroris Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) atau Negara Islam atau Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Islamic State (IS) atau The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) atau Islamic State of Iraq and Syria atau Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) yang lebih dikenal dengan Islamic State (IS) atau Negara Islam (IS) dan melakukan tindakan terorisme di negara lain.

Mantan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada kurun 1980-1983, Yasonna H. Laoly menyebutkan salah satu revisi pasal mengatur tentang pencabutan paspor Warga Negara Indonesia (WNI) yang terbukti tergabung dengan kelompok terorisme termasuk kelompok teroris Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) atau Negara Islam atau Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Islamic State (IS) atau The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) atau Islamic State of Iraq and Syria atau Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) yang lebih dikenal dengan Islamic State (IS) atau Negara Islam (IS) dan melakukan tindakan terorisme di negara lain.

"Kita akan melakukan pencabutan paspor bagi orang yang secara nyata-nyata melakukan kegiatan-kegiatan terorisme di luar negara Indonesia dengan organisasi-organisasi teror terlarang," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. seusai menghadiri rapat koordinasi revisi UU Terorisme di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. menyatakan rancangan pasal tersebut juga mengatur tentang pencabutan paspor bagi WNI yang melakukan pelatihan perang di negara lain secara ilegal.

"Pelatihan-pelatihan perang di negara lain, yang bukan karena pelatihan dari tentara, kalau tentara kita boleh. Artinya bukan pemerintah, itu akan kita cabut," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. mengatakan pencabutan kewarganegaraan Indonesia terhadap seseorang yang berperang dengan negara lain sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Namun dalam revisi UU Terorisme ketentuan tersebut diperluas tidak hanya negara melainkan juga pada kelompok-kelompok teroris.

"Memang kalau di UU Kewarganegaraan kita kalau berperang dengan negara lain kan akan kehilangan kewarganegaraan, yang akan diperluas ke organisasi-organisasi teror, tidak perlu negara kan. Jadi ini harus penajamanlah," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 12 Agustus 2015 menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, Jenderal TNI (Hor) (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan rancangan revisi Undang-undang terorisme sudah mencapai 80 persen.

Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut hanya tinggal difinalisasi yang rencananya akan selesai pada Selasa (26/1/2016) pekan depan dan segera diserahkan pada DPR RI. (ant/jos)

See Also

Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
Polisi Dalami Aliran Dana Jamaah First Travel
Polisi Tetapkan Komisaris First Travel Jadi Tersangka
Bareskrim Polri Geledah Rumah Mewah Bos First Travel Di Sentul
Perampok Tewaskan Italia Chandra Kirana Putri Menyerah Ke Polisi
Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
jQuery Slider

Comments

Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.989.503 Since: 05.03.13 | 0.4801 sec