Hukum

PPATK Sebut Modus Pendanaan Terorisme Melalui Yayasan Dan Usaha

Tuesday, 29 Desember 2015 | View : 853
Tags : Pilkada, Ppatk

JAKARTA-SBN.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi bahwa modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi digalang melalui sumbangan ke yayasan, dan sebagian dengan penyalahgunaan yayasan.

“Kebanyakan mereka menggunakan wadah yayasan, sedangkan ada 130.000 yayasan di Indonesia,” ungkap Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2015 di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jalan Ir. Haji Juanda No.35, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).

Menurutnya, modus pendanaan melalui yayasan dilakukan dengan berbagai latar belakang seperti untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial.

Untuk itu, alumnus Magister Manajemen (M.M.), IPWI pada tahun 2000 tersebut menyarankan agar dana yang masuk ke yayasan juga perlu diaudit sehingga diketahui asal dan peruntukan dana itu.

“Setiap aliran dana masuk ke yayasan, harus diaudit supaya jelas dari mana asalnya dan digunakan untuk apa sehingga tidak disalahgunakan untuk praktik-praktik tertentu seperti terorisme,” papar alumnus S3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada tahun 2012 ini.

Selain melalui yayasan, ia mengatakan modus pendanaan terorisme juga dilakukan melalui kegiatan usaha atau berdagang dan kegiatan kriminal.

Modus pendanaan terorisme melalui usaha dan berdagang, salah satu indikasinya ketika banyaknya dana yang masuk ke suatu perusahaan tidak sebanding dengan nilai dan jumlah transaksi yang dilakukan.

Lulusan SMP Negeri 1 Prabumulih ini mengharapkan aparat penegak hukum dapat memfokuskan pada tiga tindak pidana asal yang berisiko tinggi terjadinya pencucian uang yakni narkotika, korupsi, dan perpajakan.

Sementara, bagi pihak regulator, ia mengharapkan dapat memfokuskan perhatian terhadap kebijakan dan pengawasan pelaksanaan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme pada industri pasar modal.

Selain itu, lulusan SD Pertamina Prabumulih ini mengatakan pentingnya peranan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung integrasi dan akses data untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. mengatakan terdapat sembilan wilayah yang berisiko tinggi terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darusalam, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

“Untuk pemindahahan dana terorisme yang berisiko tingi yaitu melalui sistem pembayaran elektronik, sistem pembayaran online, sedangkan untuk transaksi yang beresiko tinggi yaitu tarik atau setor tunai,” beber alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1987 ini.

Di sisi lain, alumnus Magister Manajemen (M.M.), IPWI pada tahun 2000 tersebut mengatakan sejak 2010 hingga 2015, ada lebih dari 50 kepala daerah dengan transaksi keuangan mencurigakan.

Mantan Direktur Hukum dan Regulasi PPATK ini mengatakan hasil analisis terhadap lebih dari 50 kepala daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia itu telah diserahkan ke penegak hukum.

Namun, ia mengatakan penegak hukum masih terbentur dengan kecukupan alat bukti untuk menjerat lebih dari 50 kepala daerah itu.

“Semuanya belum ada feedback ditindaklanjuti,” pungkas lulusan SMA Negeri 1 Prabumulih tersebut. (ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.401.606 Since: 05.03.13 | 0.2147 sec