Hukum

PPATK Sebut Modus Pendanaan Terorisme Melalui Yayasan Dan Usaha

Tuesday, 29 Desember 2015 | View : 690
Tags : Pilkada, Ppatk

JAKARTA-SBN.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi bahwa modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi digalang melalui sumbangan ke yayasan, dan sebagian dengan penyalahgunaan yayasan.

“Kebanyakan mereka menggunakan wadah yayasan, sedangkan ada 130.000 yayasan di Indonesia,” ungkap Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2015 di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jalan Ir. Haji Juanda No.35, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).

Menurutnya, modus pendanaan melalui yayasan dilakukan dengan berbagai latar belakang seperti untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial.

Untuk itu, alumnus Magister Manajemen (M.M.), IPWI pada tahun 2000 tersebut menyarankan agar dana yang masuk ke yayasan juga perlu diaudit sehingga diketahui asal dan peruntukan dana itu.

“Setiap aliran dana masuk ke yayasan, harus diaudit supaya jelas dari mana asalnya dan digunakan untuk apa sehingga tidak disalahgunakan untuk praktik-praktik tertentu seperti terorisme,” papar alumnus S3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada tahun 2012 ini.

Selain melalui yayasan, ia mengatakan modus pendanaan terorisme juga dilakukan melalui kegiatan usaha atau berdagang dan kegiatan kriminal.

Modus pendanaan terorisme melalui usaha dan berdagang, salah satu indikasinya ketika banyaknya dana yang masuk ke suatu perusahaan tidak sebanding dengan nilai dan jumlah transaksi yang dilakukan.

Lulusan SMP Negeri 1 Prabumulih ini mengharapkan aparat penegak hukum dapat memfokuskan pada tiga tindak pidana asal yang berisiko tinggi terjadinya pencucian uang yakni narkotika, korupsi, dan perpajakan.

Sementara, bagi pihak regulator, ia mengharapkan dapat memfokuskan perhatian terhadap kebijakan dan pengawasan pelaksanaan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme pada industri pasar modal.

Selain itu, lulusan SD Pertamina Prabumulih ini mengatakan pentingnya peranan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung integrasi dan akses data untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. mengatakan terdapat sembilan wilayah yang berisiko tinggi terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darusalam, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

“Untuk pemindahahan dana terorisme yang berisiko tingi yaitu melalui sistem pembayaran elektronik, sistem pembayaran online, sedangkan untuk transaksi yang beresiko tinggi yaitu tarik atau setor tunai,” beber alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1987 ini.

Di sisi lain, alumnus Magister Manajemen (M.M.), IPWI pada tahun 2000 tersebut mengatakan sejak 2010 hingga 2015, ada lebih dari 50 kepala daerah dengan transaksi keuangan mencurigakan.

Mantan Direktur Hukum dan Regulasi PPATK ini mengatakan hasil analisis terhadap lebih dari 50 kepala daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia itu telah diserahkan ke penegak hukum.

Namun, ia mengatakan penegak hukum masih terbentur dengan kecukupan alat bukti untuk menjerat lebih dari 50 kepala daerah itu.

“Semuanya belum ada feedback ditindaklanjuti,” pungkas lulusan SMA Negeri 1 Prabumulih tersebut. (ant)

See Also

Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
Polisi Dalami Aliran Dana Jamaah First Travel
Polisi Tetapkan Komisaris First Travel Jadi Tersangka
Bareskrim Polri Geledah Rumah Mewah Bos First Travel Di Sentul
Perampok Tewaskan Italia Chandra Kirana Putri Menyerah Ke Polisi
Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
jQuery Slider

Comments

Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.891.332 Since: 05.03.13 | 0.1932 sec