Hukum

Tak Beralasan Mempersulit Pencairan Dana Bansos

Monday, 28 Desember 2015 | View : 744

KUDUS-SBN.

Ketakutan sejumlah Pemerintah Daerah di Indonesia menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga pendidikan, dengan alasan sebuah organisasi atau lembaga pendidikan harus memiliki Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, sangat tidak beralasan. Oleh karena itu, adalah tak beralasan mempersulit pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk pendidikan dan Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan.

Menurut pakar hukum Universitas Muria Kudus (UMK), Yusuf Istanto, S.H., M.H. lembaga pendidikan dan ormas yang memiliki struktural hingga tingkat pusat, sebenarnya tidak perlu dipusingkan dengan hal ini.

“Organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang memiliki struktural dari tingkat ranting (desa) hingga pusat, cukup dengan Badan Hukum kepengurusan yang ada di tingkat pusat,” tegas Dosen Universitas Muria Kudus tersebut.

Hal itu, lanjutnya menambahkan, juga berlaku bagi lembaga pendidikan yang ada di bawah kedua ormas tersebut, misalnya, dengan memakai “bendera” Lembaga Pendidikan (LP) Maarif dan bidang pendidikan milik Muhammadiyah.

“Dalam kajian kami, banyak daerah merasa ‘ketakutan’ mencairkan dana hibah dan bansos, karena merasa adanya aturan yang jelas mengenai ketentuan badan hukum penerima hibah dan bansos dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah dan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah sangat mengada-ada,” tutur Sekretaris Badan Konsultasi Bantuan Hukum (Bakobakum) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) tersebut.

Padahal dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dalam  PP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah disebutkan, hibah  dari  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi  kemasyarakatan  yang berbadan hukum Indonesia.

“Ini artinya, organisasi cukup berbadan hukum satu bagi organisasi yang memiliki struktural hingga tingkat pusat,  maka cukup dengan badan hukum yang dimiliki oleh kepengurusan pusat. Dengan kata lain, badan hukum ormas di tingkat pusat, bisa dipergunakan oleh kepengurusan di level bawahnya,” terang alumnus Universitas Diponegoro, Semarang, Provinsi Jawa Tengah ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Permendagri) Nomor 32 Tahun  2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga cukup simpel aturan mengenai hal ini.

Pasal 7 ayat (1)  Permendagri ini menjelaskan, hibah kepada masyarakat persyaratan paling tidak memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

“Sedang pada ayat (2)  dijelaskan, hibah  kepada  organisasi  kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan telah  terdaftar  pada  pemerintah  daerah  setempat  sekurang-kurangnya  3  tahun, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, dan memiliki sekretariat tetap,” tandas lulusan SMK Negeri 1 Kudus tersebut.

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.502.217 Since: 05.03.13 | 0.1253 sec