Hukum

Tak Beralasan Mempersulit Pencairan Dana Bansos

Monday, 28 Desember 2015 | View : 817

KUDUS-SBN.

Ketakutan sejumlah Pemerintah Daerah di Indonesia menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga pendidikan, dengan alasan sebuah organisasi atau lembaga pendidikan harus memiliki Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, sangat tidak beralasan. Oleh karena itu, adalah tak beralasan mempersulit pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk pendidikan dan Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan.

Menurut pakar hukum Universitas Muria Kudus (UMK), Yusuf Istanto, S.H., M.H. lembaga pendidikan dan ormas yang memiliki struktural hingga tingkat pusat, sebenarnya tidak perlu dipusingkan dengan hal ini.

“Organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang memiliki struktural dari tingkat ranting (desa) hingga pusat, cukup dengan Badan Hukum kepengurusan yang ada di tingkat pusat,” tegas Dosen Universitas Muria Kudus tersebut.

Hal itu, lanjutnya menambahkan, juga berlaku bagi lembaga pendidikan yang ada di bawah kedua ormas tersebut, misalnya, dengan memakai “bendera” Lembaga Pendidikan (LP) Maarif dan bidang pendidikan milik Muhammadiyah.

“Dalam kajian kami, banyak daerah merasa ‘ketakutan’ mencairkan dana hibah dan bansos, karena merasa adanya aturan yang jelas mengenai ketentuan badan hukum penerima hibah dan bansos dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah dan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah sangat mengada-ada,” tutur Sekretaris Badan Konsultasi Bantuan Hukum (Bakobakum) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) tersebut.

Padahal dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dalam  PP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah disebutkan, hibah  dari  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi  kemasyarakatan  yang berbadan hukum Indonesia.

“Ini artinya, organisasi cukup berbadan hukum satu bagi organisasi yang memiliki struktural hingga tingkat pusat,  maka cukup dengan badan hukum yang dimiliki oleh kepengurusan pusat. Dengan kata lain, badan hukum ormas di tingkat pusat, bisa dipergunakan oleh kepengurusan di level bawahnya,” terang alumnus Universitas Diponegoro, Semarang, Provinsi Jawa Tengah ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Permendagri) Nomor 32 Tahun  2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga cukup simpel aturan mengenai hal ini.

Pasal 7 ayat (1)  Permendagri ini menjelaskan, hibah kepada masyarakat persyaratan paling tidak memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

“Sedang pada ayat (2)  dijelaskan, hibah  kepada  organisasi  kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan telah  terdaftar  pada  pemerintah  daerah  setempat  sekurang-kurangnya  3  tahun, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, dan memiliki sekretariat tetap,” tandas lulusan SMK Negeri 1 Kudus tersebut.

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.215.083 Since: 05.03.13 | 0.2583 sec