Politik

Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik

Thursday, 17 Desember 2015 | View : 639

JAKARTA-SBN.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI ke-16 periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang mulai menjabat sejak 2 Oktober 2014, Drs. H. Setya Novanto, Ak. (Setnov).

Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dilanjutkan dengan mendengarkan pertimbangan setiap anggota dalam memberikan sanksi kepada Ketua DPR RI ke-16 periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang mulai menjabat sejak 2 Oktober 2014, Drs. H. Setya Novanto, Ak. (Setnov).

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI satu persatu membacakan pandanganya terhadap kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR RI Setya Novanto.

Sebagian besar hakim pada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan Ketua DPR RI ke-16 periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang mulai menjabat sejak 2 Oktober 2014, Drs. H. Setya Novanto, Ak. (Setnov) telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus "Papa Minta Saham".

Bahkan, hakim MKD dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Adies Kadir dan Ir. Ridwan Bae, menjatuhkan sanksi berat pada Setya Novanto.

Berdasarkan hasil sementara sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), 8 anggota menyatakan Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) layak dijatuhi hukuman sedang, yaitu dicopot dari jabatannya. Sedangkan, 4 anggota menyatakan layak dihukum berat atau diberhentikan sebagai wakil rakyat.

Hasil sementara, dari 17 anggota MKD, baru 15 yang membacakan keputusannya. Mayoritas, menyatakan Setnov bersalah. Dengan perincian, 9 anggota meminta dihukum sedang. Sedangkan, 6 anggota meminta Setnov dijatuhi hukuman berat.

Dalam sidang yang disiarkan melalui salah satu televisi swasta nasional, Rabu (16/12/2015), dari 17 hakim dalam MKD, setidaknya sebanyak 15 hakim menyatakan Setya Novanto terbukti melakukan pelanggaran etika dengan sanksi sedang dan berat.

Sesuai peraturan DPR RI, dengan sanksi sedang maka Setya Novanto otomatis diberhentikan sebagai Ketua DPR RI, sedangkan bila akhirnya diputuskan sanksi berat, maka Setya Novanto diberhentikan sementara sebagai anggota DPR RI selama paling singkat tiga bulan atau pemberhentian sebagai anggota DPR RI yang diputuskan oleh panel ad hoc.

Wakil Ketua MKD, Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. mengatakan, bila sidang MKD lebih banyak memutuskan sanksi sedang terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto maka Setya Novanto harus mundur dalam rentang waktu 7-14 hari ke depan. Namun, bila dijatuhkan sanksi berat maka prosesnya masih panjang dan bisa mekan waktu hingga 90 hari.

"Kita lihat nanti hasil putusan semua anggota MKD. Kalau sedang, (Novanto) harus mundur 7-14 hari ke depan. MKD akan mengirim surat ke pimpinan DPR," papar Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. menjelaskan, bila saksi berat lebih dominan, maka MKD harus membentuk panel. Hakim panel didatangkan 4 dari luar 3 orang dari internal MKD.

Nantinya hakim panel punya dua keputusan. Pertama, kalau terbukti bersalah maka selanjutnya diserahkan ke MKD dan dibawa ke paripurna. Kedua kalau putusan mengatakan, bisa tidak terbukti maka Setya Novanto bebas dari segala tuduhan.

"Pelanggaran sedang ya dicopot dari Ketua DPR. Intinya ada pelanggaran. Kalau berat bentuk panel lagi dan membutuhkan waktu 90 hari. Keputusan panel bisa bias," pungkas Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).

Anggota MKD dari Fraksi Demokrat Guntur Sasono mengatakan, Novanto telah terbukti melanggar kode etik sesuai kajian dan penyelidikan yang dilakukan MKD selama ini.

"Saudara Novanto mengakui pertemuan pertama empat mata dengan Maroef Sjamsoeddin yang tidak diikuti stafnya," tutur Guntur Sasono dalam membacakan putusannya dalam persidangan MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).  
Ia menambahkan, "Telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, sebagai penyelenggara negara DPR."

Sebab itu, dia memutuskan Ketua DPR Setya Novanto harus diberi sanksi sedang atas pelanggaran etik yang dilakukannya.

Anggota MKD dari Partai Demokrat Guntur Sasono menilai Setya Novanto telah melakukan pelanggaran sedang.

"Atas perbuatannya dapat dilakukan sanksi pelanggaran sedang, karena sudah mendapatkan sanksi ringan sebelumnya," tegas dia.

Namun dia tidak menyebutkan apakah sanksi yang tepat bagi pelanggaran sedang itu.

Sanksi sedang perlu dijatuhkan kepada Setya Novanto karena dia telah mendapatkan saksi ringan sebelumnya. Seperti diketahui, sanksi ringan itu jatuh akibat dia menghadiri jumpa pers Donald Trump di AS bersama sahabatnya, Fadli Zon, S.S., M.Sc.

Guntur Sasono juga memberikan pertimbangan atas penilaiannya:

I. Pandangan dari etika Saudara Setya Novanto mengakui pertemuan pertama di kantor DPR berlangsung 4 mata dengan Maroef Sjamsoeddin dengan tidak dihadiri stafnya untuk mengikuti pembicaraan tersebut.

II. Pandangan dari aspek persidangan selama ini:

1. Sidang telah membahas pemanggilan Reza Chalid yag sedang berada di luar negeri yang akan dipanggil dalam jangka waktu cepat.

2. Menerima rekaman asli yang akan diserahkan kepada Jaksa Agung dengan penjelasan dari Kejaksaan Agung sesuai penjelasan Maroef bahwa rekaman itu tidak boleh diberikan kepada siapa pun.

3. Aparat penegak hukum melakukan melakukan tugasnya.

4. Berlarut-larutnya persidangan ini menguras perhatian masyarakat nasional dan internasional dan nantinya hanya menambah kegaduhan masyarakat.

5. Sidang MKD terakhir memutuskan pada 16 Desember 2015 MKD mengadakan sidang dengan agenda pembahasan dan pengambilan keputusan dalam hal ini.

"Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dinilai telah dilakukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara Setya Novanto sebagai seorang pimpian lembaga negara yakni Ketua DPR. Terkait pelanggaran ini Saudara Setya Novanto dapat dikenakan pelanggaran sedang," ujar Guntur Sasono dalam sidang terbuka MKD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015) pukul 16.15 WIB.

Giliran anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi PDI Perjuangan M Prakosa yang menyampaikan pendapat etiknya terhadap kasus 'papa minta saham' Ketua DPR Setya Novanto. Sama seperti yang lain, M. Prakosa menyebut Setya Novanto terbukti melanggar etik kategori berat.

Anggota MKD dari Fraksi PDIP Mohammad Prakosa meminta Setya Novanto diberi sanksi berat, yaitu dicopot sebagai anggota dan Ketua DPR RI.

"Berdasarkan pertimbangan etik, maka saudara Setya Novanto telah terbukti melanggar kode etik dengan kategori berat," ujar M. Prakosa dalam persidangan MKD, di ruang sidang MKD, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Menurut M. Prakosa, konsekuensi pelanggaran kode etik kategori berat adalah pemberhentian seseorang dari anggota DPR. Untuk bisa mencapai itu, harus segera dibentuk panel ad hoc.

"Harus segera dibentuk panel karena yang pelanggaran kode etik berat punya potensi pemberhentian," tandasnya.

M. Prakosa menegaskan sesuai Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI Pasal 39 ayat (1), harus membuat panel yang bersifat ad hoc.

"Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1), yang berdampak sanksi pemberhentian, maka MKD harus membentuk panel. Dalam kesempatan ini, saya usulkan bentuk panel dan berkonsekuensi pemberhentian," tegas dia.

Menurut dia, hal ini karena, selama proses persidangan MKD, fakta-faktanya sesuai. "Menimbang, selama proses sidang MKD telah digali kebenaran atau fakta-fakta apa yang dilakukan, terbukti," ucap M. Prakosa.

Sebelumnya M. Prakosa menjabarkan lebih dulu apa-apa saja yang harus dilakukan anggota DPR RI selama menjabat. Dia harus menjaga wibawa serta kehormatan lembaga DPR RI. Dan yang tidak kalah penting, anggota DPR RI dilarang meminta atau menerima hadiah di luar apa yang sudah menjadi haknya.

Pertimbangan ini, berbeda dengan anggota Fraksi PDIP lainnya di MKD DPR RI, Risa Mariska, yang meminta agar Setya Novanto diberikan sanksi ringan, yang hanya berdampak pada pencopotan jabatan Ketua DPR RI.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Viktor Bangtilu Laiskodat, S.H., M.Kn., menilai, Ketua DPR RI Setya Novanto telah melakukan pelanggaran kode etik kategori sedang. Ia berpendapat bahwa Setya Novanto harus dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI.

Viktor Bangtilu Laiskodat, S.H., M.Kn. membacakan pandangannya tersebut dalam sidang putusan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden di ruang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Kehadiran Viktor Bangtilu Laiskodat, S.H., M.Kn. dalam sidang putusan ini menggantikan Akbar Faizal. Akbar Faizal dinonaktifkan dari keanggotaannya di MKD beberapa saat sebelum sidang putusan MKD dimulai.

"Saya berpendapat, teradu (Novanto) layak mendapat sanksi sedang berupa pemberhentian dari pimpinan DPR," kata Viktor Bangtilu Laiskodat, S.H., M.Kn.

Dalam pertimbangannya, Viktor Bangtilu Laiskodat, S.H., M.Kn. menilai bahwa Setya Novanto bersalah karena bersama pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid bertemu dengan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia (PT. FI) Maroef Sjamsoeddin untuk membahas perpanjangan kontrak PT. FI.

Ia menganggap Setya Novanto telah menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT. FI.

Viktor Bangtilu Laiskodat, S.H., M.Kn. juga berpendapat bahwa Setya Novanto dan Muhammad Riza Chalid terbukti meminta 20 persen saham PT. FI dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam pertemuan tersebut.

Anggota Fraksi NasDem itu juga mempermasalahkan sikap Setya Novanto yang meminta saham sebuah pembangkit listrik di Papua.

"Semua itu terbukti melalui alat bukti rekaman yang sudah diperdengarkan. Alat bukti ini cukup dan tak perlu dipermasalahkan," tukas Viktor Bangtilu Laiskodat, S.H., M.Kn.

H. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. meluapkan kekecewaannya setelah mendapat kabar penonaktifan sementara Akbar Faizal dari keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sebelumnya, keputusan ini dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Akbar Faizal dinonaktifkan karena dianggap sebagai teradu oleh Ridwan Bae.

"Fahri Hamzah, bacalah makanya hukum acara yang ada di MKD ini. Jangan menggunakan jurus mabuk, tiba-tiba mengeluarkan surat penonaktifan," ketus H. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. di depan Ruang MKD, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Terkait laporan Ridwan Bae terhadap Akbar Faizal, H. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. mengungkapkan pihaknya (internal MKD) belum melakukan verifikasi.

"Laporan dari Ridwan Bae juga belum diverifikasi di internal MKD, apakah itu memenuhi syarat apa tidak," ungkap H. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.

Anggota MKD dari Fraksi Hanura, H. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. mengatakan, berdasarkan alat pengaduan, kesaksian pengadu dan teradu secara nyata Setya Novanto melanggar kode etik sebagai anggota DPR RI.

H. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. menjelaskan, pihak-pihak yang mempersoalkan legal standing pelapor yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tidak berdasar. Alat bukti rekaman dan kesaksian juga telah memenuhi syarat.

Dia menegaskan Setya Novanto melanggar sumpah dan janji sebagai pimpinan DPR RI. Karena telah berperilaku tidak pantas dan mendahulukan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Sebab itu, dia meminta MKD memproses pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto sesuai aturan yang berlaku.

"Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas telah terbukti melanggar kode etik DPR secara sah dan meyakinkan," tegas H. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. saat membacakan sikap dan putusan sebagai anggota MKD dalam konsinyering MKD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan, Setya Novanto melanggar pelanggaran etik sedang dan dapat diberi sanksi sedang. Dia juga meminta MKD mencopot Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI.

"Saudara Setya Novanto dari Fraksi Golkar telah melakukan pelanggaran etik sedang, dan dapat diturunkan dari jabatannya sebagai ketua DPR," kata politikus dari Dapil Sulawesi Tengah itu.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. Sukiman, S.Pd., M.M. menyatakan Setya Novanto terbukti melanggar kode etik anggota dewan.‎

"Berdasarkan keterangan pengadu, teradu, dan pemerintah sebagai alat bukti, keterangan saksi serta memperhatikan asas kepatutan moral dan etika. Kami berpendapat saudara Setnov telah terbukti secara sah dan meyakinkan langgar etika, melakukan pertemuan dengan pimpinan Freeport dan bicarakan masalah yang bukan kewenangannya," kata H. Sukiman, S.Pd., M.M. di ruang MKD, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Ia pun meminta Mahkamah memberikan sanksi sedang kepada Setya Novanto dengan memberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. Sukiman, S.Pd., M.M. menyebut Ketua DPR RI Setya Novanto melakukan pelanggaran etika terkait pertemuan dengan Presdir PT. Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. H. Sukiman, S.Pd., M.M. meminta Setya Novanto diberikan sanksi sedang.

"Kami berpendapat Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran etika karena melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur PT. Freeport bersama seorang pengusaha di luar tugas DPR," ucap H. Sukiman, S.Pd., M.M. dalam sidang terbuka MKD di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

H. Sukiman, S.Pd., M.M. sebagai anggota MKD kedelapan yang berbicara meminta agar MKD memutuskan sanksi sedang. "Bismillah, dan dengan senantiasa meminta petunjuk Allah SWT, saudara Setya Novanto/Setnov dapat diberikan sanksi sedang," sebut H. Sukiman, S.Pd., M.M.

Bersamaan dengan dimintanya pemberhentian dicopotnya jabatan Setya Novanto dari Pimpinan DPR RI sebagai sanksi sedang, H. Sukiman, S.Pd., M.M. juga meminta Presiden Joko Widodo untuk segera me-reshuffle Menteri ESDM Sudirman Said karena diduga 'bersekongkol' dengan pihak asing dengan membuat laporan dan menyerahkan rekaman sadapan pembicaraan dari Presdir PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin ke MKD.

"Kami harapkan MKD minta pihak yang berwenang bisa memecahkan laporan Sudirman Said. Sudirman Said harus segera di-reshuffle sebagai agen asing," tandas H. Sukiman, S.Pd., M.M.

Berdasarkan pantauan awak media, para pengamat dan publik yang menyaksikan pada sebuah televisi di Gedung DPR RI, bersorak sambil bertepuk tangan.

Berikut putusan pendapat etik masing-masing anggota para hakim MKD dari fraksi-fraksi di DPR RI yang sudah menyatakan pendapat secara pribadi adalah:

1. Fraksi Demokrat (1 hakim H. Darizal Basir): bersalah, sanksi sedang.

2. Fraksi Demokrat (1 hakim Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.): bersalah, sanksi sedang.

3. Fraksi PDIP (1 hakim Risa Mariska, S.H.): bersalah, sanksi sedang.

4. Fraksi PDIP (1 hakim Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.): bersalah, sanksi sedang.

5. Fraksi PDIP (1 hakim Dr. Ir. Muhammad Prakosa, M.Sc., Ph.D.): bersalah, sanksi berat.

6. Fraksi PPP (1 hakim Dr. H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.): bersalah, sanksi berat.

7. Fraksi PKB (1 hakim K.H. Maman Imanulhaq Faqih): bersalah, sanksi sedang.

8. Fraksi NasDem (1 hakim Viktor Bangtilu Laiskodat, S.H., M.Kn.): bersalah, sanksi sedang.

9. Fraksi PAN (1 hakim H. Sukiman, S.Pd., M.M.): bersalah, sanksi sedang.

10. Fraksi PAN (1 hakim Ahmad Bakri): bersalah, sanksi sedang.

11. Fraksi Gerindra (1 hakim Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.): bersalah, sanksi berat.

12. Fraksi Gerindra (1 hakim Supratman Andi Atgas, S.H., M.H.): bersalah, sanksi berat.

13. Fraksi Golkar (1 hakim Adies Kadir): bersalah, sanksi berat.

14. Fraksi Golkar (1 hakim Ir. Ridwan Bae): bersalah, sanksi berat.

15. Fraksi Hanura (1 hakim H. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.): bersalah, sanksi sedang.

See Also

Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
4 Butir Hasil Islah Partai Golkar
Kongres Partai Demokrat Akan Habiskan Rp 9,4 Miliar
jQuery Slider
Arsip :20172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.066.245 Since: 05.03.13 | 0.317 sec