Politik

MenkoPolhukam Bersaksi

Tuesday, 15 Desember 2015 | View : 484

JAKARTA-SBN.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 12 Agustus 2015 menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, Jenderal TNI (Hor) (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk bersaksi dalam sidang di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Senayan, Kota Jakarta Pusat, pada Senin (14/12/2015) ini.

Sidang tersebut digelar secara terbuka sehingga diliput media cetak, online dan elektronika dan ditayangkan secara langsung oleh beberapa televisi nasional.

Wakil Presiden (Wapres) Indonesia ke-12 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla atau JK saja yang namanya dicatut oleh Ketua DPR RI ke-16 periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang mulai menjabat sejak 2 Oktober 2014, Drs. H. Setya Novanto, Ak. (Setnov), mengaku sempat menyaksikan jalannya sidang.

"Ya, lihat awal-awal saja (sidang MKD)," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ke-12 yang mulai menjabat sejak 22 Desember 2009 menggantikan Mari'e Muhammad, JK di kantor Wapres, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Namun, JK yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden pada periode 2004-2009 itu tidak berkomentar mengenai kesaksian Luhut Binsar Panjaitan di hadapan pimpinan dan anggota MKD.

"Bagaimana saya komentar sidang masih berlangsung. Kan itu saksi nanti itu yang bisa menjelaskannya Pak Luhut itu sendiri," tukas mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI ke-12 masa jabatan 9 Agustus 2001-22 April 2004.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia ke-1 masa jabatan 31 Desember 2014-2 September 2015, Luhut Binsar Panjaitan akhirnya memenuhi panggilan MKD untuk bersaksi dalam sidang dugaan perbuatan tidak menyenangkan atau melanggar etika yang dilakukan Setnov.

Di awal keterangannya, Luhut Binsar Panjaitan mengaku telah melapor ke Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) sebelum bersaksi di MKD dan telah mendapatkan izin.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang akrab disapa "Jokowi" tersebut terkait kegaduhan politik akibat skandal "papa minta saham Freeport" yang melibatkan Ketua DPR RI periode 2014-2019, Drs. H. Setya Novanto, Ak. dan pengusaha migas Muhammad Riza Chalid.

"Penyelesaian hukum atau etika bisa diselesaikan tanpa perlu kegaduhan. Kehadiran saya di sini untuk mengatakan presiden punya sikap jelas. Kami, pembantunya, punya sikap yang sama. Mari kita sama-sama menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan," tegas Luhut Binsar Panjaitan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR hari ini.

Terkait pencatutan nama Presiden dan wakil Presiden dalam divestasi saham Freeport, Luhut Binsar Panjaitan membela Presiden. "Presiden bukan manusia yang bisa diatur-atur apalagi dalam konteks melanggar UU," tegas Luhut Binsar Panjaitan.

Nama Luhut Binsar Panjaitan memang kerap disebut dalam upaya pencatutan nama Presiden dan WaPres. Dalam rekaman percakapan antara Setnov, Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsuddin, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid, nama mantan politisi Golkar itu, disebut sebanyak 66 kali.

Setya Novanto dan Muhammad Riza Chalid, dua nama yang sangat populer sebulan terakhir ini, setelah kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke Dewan Kehormatan Dewan (MKD). Kedua tokoh ini kerap menyebut-nyebut nama Luhut Binsar Pandjaitan dalam rekaman pembicaraan yang kini lebih dikenal dengan sebutan "Papa Minta Saham".

Oleh karena disebut setidaknya 66 kali dalam pembicaran, saat memberikan keterangan di MKD, Senin (14/12/2015), sejumlah anggota MKD mempertanyakan hubungan antara Luhut Binsar Panjaitan dan pengusaha minyak, Muhammad Riza Chalid dan Ketua DPR RI periode 2014-2019, Drs. H. Setya Novanto, Ak.

Luhut Binsar Panjaitan yang pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golongan Karya (Golkar) sebelum bergabung dengan pasangan Jokowi-JK saat Pilpres 2014 ini mengaku, mengenal Setya Novanto dan Riza Chalid sebelum menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

"Sejak beberapa tahun lalu, saya tidak ingat," kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura ke-15 masa jabatan 1999-2000, Luhut Binsar Panjaitan menjawab pertanyaan anggota MKD dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Sarifuddin Sudding.

Di mata Luhut Binsar Panjaitan, Muhammad Riza Chalid adalah pengusaha yang mempunyai pengaruh dan banyak teman di Koalisi Merah Putih (KMP).

Pada saat awal pemerintahan Jokowi-JK, situasi politik memang masih memanas, sehingga Luhut Binsar Panjaitan pun minta bantuan Muhammad Riza Chalid.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia ke-28 masa jabatan 24 Agustus 2000-22 Juli 2001 tersebut, Luhut Binsar Panjaitan beberapa kali berkomunikasi dengan keduanya. Namun, lebih intensi setelah diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Menurut Luhut Binsar Panjaitan, pertemanannya itu sebatas bidang pekerjaannya yang harus menjaga hubungan baik dengan oposisi, Koalisi Merah Putih (KMP).

Anggota MKD dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Darizal Basir juga menanyakan hubungan antara Luhut Binsar Panjaitan, Muhammad Riza Chalid, dan Setya Novanto.

Dengan tegas Luhut Binsar Panjaitan menjawabnya, "Pertemanan saya dengan Pak Setya Novanto terkait hubungan kerja antara menteri dan Ketua DPR sebagai partner." 

Menurut Luhut Binsar Panjaitan, Muhammad Riza Chalid adalah orang yang berpengaruh, sedangkan Setya Novanto hanya sebagai Ketua DPR RI.

"Kesan saya saudara Riza punya banyak pengaruh, kalau saudara Novanto menurut saya hanya biasa antar eksekutif dan ketua DPR," jawab Luhut Binsar Panjaitan.

Anggota MKD, Akbar Faizal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) juga menanyakan kedekatan Luhut Binsar Panjaitan dengan Muhammad Riza Chalid.

"Dengan saudara Riza, dia teman saya. Dia orang KMP. Setelah menjadi Menko Polhukam saya intens berkomunikasi
politik dengan teman-teman KMP," jelas Luhut Binsar Panjaitan.

Pada menjelang akhir sidang, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mempertegas pertanyaan, apakah Luhut Binsar Panjaitan pernah menceritakan tentang PT. Freeport Indonesia seperti yang ada di dalam transkrip rekaman kepada Setya Novanto dan Muhammad Riza Chalid.

Menjawab pertanyaan itu, secara tegas Luhut Binsar Panjaitan berkata, "Tidak pernah".

Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengatakan, Pemerintah tak berkewajiban membeli saham PT. Freeport Indonesia. Sebab, pada 2021 mendatang PT. Freeport Indonesia bisa kembali ke Pemerintah Indonesia jika PT. Freeport Indonesia tidak diberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya.

"Buat apa meminta saham? Tahun 2021, saham itu akan menjadi milik Pemerintah. Kalau bagian saham enak banget mereka (swasta) dapat saham," tegas Luhut Binsar Panjaitan di sidang MKD, Senin (14/12/2015).

Tahun 2021 adalah tahun di mana kontrak PT. Freeport Indonesia bisa diperpanjang melalui IUPK. Menurut Luhut Binsar Panjaitan, kalau kontrak PT. Freeport Indonesia tidak diperpanjang, saham itu akan menjadi milik Pemerintah. "Tapi kita juga ingin menjaga investasi," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan PP No.77/2014, kontrak PT. Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2021 dan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan pada 2019.

Menurut Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Joko Widodo sampai saat ini masih konsisten pembicaraan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan pada tahun 2019.

Menurut Luhut Binsar Panjaitan, permintaan saham sebagaimana dibicarakan Ketua DPR RI Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid merupakan suatu lelucon. Bahkan ia menegaskan, permintaan saham sesuatu yang tak mungkin.

"Ini suatu lelucon. Suatu hal yang tidak mungkin (bagi-bagi saham)," katanya.

Divestasi saham PT. Freeport Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang. Seperti diketahui berdasarkan PP No.77/2014, kontrak PT. Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2021 dan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan pada 2019, dengan urutan prioritas Pemerintah Pusat diikuti Pemerintah Daerah lalu swasta.

Menurut kontrak karya PT. Freeport Indonesia, urutan pihak yang bisa membeli saham dalam divestasi PT. Freeport Indonesia adalah Pemerintah Pusat, baru Pemerintah Daerah, kemudian swasta. Sehingga, menurut Luhut Binsar Panjaitan, tidak mungkin bagi Setya Novanto dan Muhammad Riza Chalid untuk menyerobot saham PT. Freeport Indonesia karena prioritas pertama diberikan ke Pemerintah Pusat.

Setelah usai sidang, MKD pun melakukan rapat internal, yang keputusannya antara lain tidak memanggil paksa Muhammad Riza Chalid untuk diminta keterangan dan putusan terhadap Setya Novanto melanggar etik atau tidak ditetapkan Rabu (16/12/2015).

See Also

Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
4 Butir Hasil Islah Partai Golkar
Kongres Partai Demokrat Akan Habiskan Rp 9,4 Miliar
DPP Partai Demokrat Tantang 161 DPC Tempuh Jalur Hukum
Muladi Keberatan Hadir Di Sidang Lanjutan Sengketa Golkar Di PTUN
jQuery Slider
Arsip :2016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 5.835.932 Since: 05.03.13 | 0.2815 sec