Internasional

195 Negara Setujui Kesepakatan Iklim Paris

Sunday, 13 Desember 2015 | View : 666

PARIS-SBN.

KTT PBB tentang Perubahan Iklim ke-21 (COP-21) di Paris, Prancis, yang seyogyanya ditutup pada Jumat (11/12/2015) diperpanjang sehari karena belum ada keputusan tingkat Menteri yang dipimpin Presiden COP Paris/Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia ke-1 dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. di Le Bourget, Paris, Prancis, Jumat (11/12/2015) mengatakan, penandatanganan dokumen Paris Agreement atau Kesepakatan Paris dijadwalkan pada Sabtu (12/12/2015) pagi waktu setempat.

"Jadwalnya molor sehari karena perundingan cukup alot dan hasil keputusan akan diumumkan besok," katanya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa hasil perundingan terakhir, dokumen sudah kembali mengerucut. Dokumen setebal 148 halaman dari perundingan 5 Desember menjadi 29 halaman pada 9 Desember dan menjadi 27 halaman pada 10 Desember.

Hingga saat ini, sambung dia, poin-poin atau tawaran pemerintah Indonesia sudah terakomodir dalam dokumen setebal 27 halaman tersebut.

Tawaran tersebut antara lain diferensiasi atau perbedaan tanggung jawab antara negara berkembang dan negara maju, pendanaan, transfer teknologi hingga program mitigasi dan adaptasi, termasuk pengurangan emisi dari kerusakan dan degradasi hutan (REDD).

"Hampir seluruh poin kita diakomodir tapi masih berbentuk dalam kurung dan itu kita minta dibuka sehingga lebih jelas dan tegas," papar dia.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden tentang Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar, mengatakan, Paris Agreement berlangsung alot karena masih memperdebatkan tiga hal mendasar tentang perbedaan tanggungjawab menurunkan emisi antara negara berkembang dan negara maju, ambang batas kenaikan suhu bumi serta mekanisme pendanaan.

Perdebatan batas kenaikan suhu bumi menurut Rachmat Witoelar ada pada angka dua derajat tapi diupayakan hingga 1,5 derajat Celcius dari masa pra-industri.

Pemerintah Vatikan mendukung kelompok negara-negara rentan dan amat rawan perubahan iklim dalam Climate Vulnerable Forum yang dipimpin Filipina.

Mereka mengusulkan peningkatan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius untuk menghambat pemanasan global sehingga pulau-pulau di negara-negara itu tidak lenyap akibat kenaikan permukaan air laut.

"Kami memilih opsi kedua yang tercantum dalam bagian dua Kesepakatan Paris, yakni peningkatan suhu di bawah dua derajat dan ditekan hingga di bawah 1,5 derajat," kata Perwakilan Vatikan, Monsignor Bernardito Auza, seperti dikutip tim komunikasi COP21, di Le Bourget, Paris, Prancis, Kamis (10/12/2015) waktu setempat.

Pernyataan itu diungkapkan Monsignir Bernardito Auza, usai bertemu dengan Staf Khusus Presiden Filippina Bidang Perlindungan Lingkungan, Nereus Acosta, dan Anggota Komisi Perubahan Iklim Filipina, Heherson Alvarez, di arena KTT PBB tentang Perubahan Iklim (COP) ke-21 di Le Bourget, Paris, Prancis.

"Kami menyambut baik dukungan Vatikan ini dan berharap pemerintahan lain juga bergabung untuk suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius sehingga menjadi kesepakatan terikat hukum dalam Paris Agreement", kata Nereus Acosta.

Ia mengharapkan posisi Vatikan memberikan penguatan bagi negara lain untuk mendukung ambisi penurunan emisi gas rumah kaca.

"Kita memiliki kewajiban moral untuk menghambat pemanasan global ke angka paling terkecil dan angka 1,5 derajat masih memungkinkan," kata dia.

Keputusan Vatikan itu disampaikan hanya beberapa jam sebelum perundingan iklim di Paris akan berakhir. Sesuai jadwal yang ditetapkan panitia, penutupan COP21 dijadwalkan pada Jumat (11/12/2015).

Saat ini sebanyak 113 negara sudah bergabung dengan Climate Vulnerable Forum untuk menyuarakan target kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius yang disepakati dalam dokumen Paris Agreement.

Sementara perundingan iklim masih berlanjut di arena KTT Iklim di Le Bourget. Selain persoalan pendanaan dan dan perbedaan tanggungjawab mitigasi dan adaptasi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, batas kenaikan suhu global juga belum mencapai kesepakatan.

Dalam dokumen setebal 29 halaman tersebut, tepatnya pada bagian dua tentang tujuan (purpose), ditawarkan tiga opsi untuk kenaikan suhu global yakni di bawah dua derajat Celcius dari suhu masa pra-industri.

Opsi kedua adalah di bawah kenaikan suhu di bawah dua derajat namun diupayakan ditekan hingga di bawah 1,5 derajat Celcius dan opsi ketiga yang disuarakan negara-negara kepulauan adalah di bawah 1,5 derajat Celcius dari masa pra-industri.

Sebelumnya Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan, ambang batas kenaikan suhu bumi pada 2100 adalah dua derajat Celcius dari masa pra-industri.

Peningkatan suhu global diperkirakan akan mengakibatkan kenaikan permukaan air laut dan meningkatkan intensitas fenomena cuaca yang ekstrem seperti badai tropis yang dialami negara-negara kepulauan.

Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar, mengatakan, Indonesia bertahan pada pilihan dua derajat Celcius namun menurut dia, jalan tengah adalah opsi kedua yakni di bawah dua derajat Celcius namun bila memungkinkan diturunkan hingga 1,5 derajat Celcius.

Untuk memutuskan tiga opsi tersebut, para Menteri sudah kembali ke dalam ruangan untuk memutuskan Paris Agreement yang diharapkan tuntas sebelum penutupan COP21, pada Jumat (11/12/2015).

"Namanya rancangan kesepakatan yang sudah mengerucut dari naskah rancangan yang disepakati pada 5 Desember mencapai 148 halaman dan saat ini mengerucut menjadi 29 halaman lalu menjadi 27 halaman," terang Rachmat Witoelar.

Ia mengatakan bahwa naskah rancangan setebal 27 halaman itu dibagi menjadi sembilan bagian yakni bagian pertama tentang defenisi, bagian kedua yakni tujuan, bagian ketiga adalah mitigasi, termasuk di dalamnya tentang program pengurangan emisi dari kerusakan dan degradasi hutan (REDD).

Selanjutnya bagian keempat tentang adaptasi, bagian kelima yakni kerusakan dan kerugian, bagian keenam tentang pendanaan, ketujuh tentang transfer teknologi, dan bagian ke delapan adalah peningkatan kapasitas, dan terakhir adalah transparansi.

Berdasarkan jadwal panitia, COP ke-21 di Paris akan ditutup Jumat (11/12/2015), namun diperpanjang satu hari hingga kesepakatan tercapai.

Sebanyak 195 negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) ke-21 menyetujui "Paris Agreement" atau Kesepakatan Paris yakni kesepakatan internasional terikat hukum untuk pengurangan emisi gas rumah kaca yang diberlakukan pasca 2020.

Presiden Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) ke-21, Laurent Fabius mengumumkan "Paris Agreement" di aula La Seine, arena KTT Iklim di Le Bourget, Paris, Prancis pada Sabtu (12/12/2015) malam waktu Paris.

Poin utama kesepakatan tersebut adalah menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga satu setengah derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri.

Sebelum mengetuk palu sebagai tanda pengesahan Kesepakatan Paris, Laurent memberikan waktu kepada para utusan negara-negara peserta KTT untuk memberikan tanggapan atau keberatan. Setelah melihat seluruh peserta dan tidak ada tanggapan, Laurent langsung mengetuk palu sidang.

"Saya melihat semuanya positif, tidak ada yang keberatan. Karena itu Kesepakatan Paris diterima," kata Laurent disambut tepuk tangan dan teriakan dukungan dari peserta konferensi.

Lauret mengatakan bahwa "Paris Agreement" membuat seluruh delegasi bisa pulang dengan bangga. "Usaha yang dilakukan bersama-sama akan lebih kuat daripada bertindak sendiri, karena tanggung jawab kita sangat besar," kata Menteri Luar Negeri Prancis itu.

Presiden Prancis, Francois Hollande menyampaikan apresiasi kepada seluruh delegasi negara-negara peserta KTT Ikim yang sudah berunding selama 12 hari.

"Kita sudah melakukannya, meraih kesepakatan yang ambisius, kesepakatan yang mengikat, kesepakatan global. Anda bisa bangga kepada anak cucu kita," katanya.

Ada lima poin utama yang merupakan kesimpulan dari Kesepakatan Paris. Pertama, upaya mitigasi (mitigation) dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.

Kedua, sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan (transparancy), ketiga upaya adaptasi (adaptation) dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Poin keempat adalah kerugian dan kerusakan (loss and damage) dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim. Poin kelima adalah bantuan, termasuk pendanaan (finance) bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa Kesepakatan Paris mengakomodir sejumlah tawaran Indonesia antara lain upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengembangkan program reduksi emisi dari kerusakan dan degradasi hutan (REDD).

Dalam dokumen tersebut juga disepakati tentang diferensiasi atau perbedaan tanggungjawab mitigasi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, pendanaan mitigasi dan adaptasi serta peningkatan kapasitas dan transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara berkembang.

"Usulan kita tentang batas kenaikan suhu bumi yakni dua derajat Celcius dan berupaya ditekan hingga satu setengah derajat Celcius karena banyak pulau-pulau kita yang juga terancam bila permukaan air laut naik," katanya.

Menteri mengatakan bahwa setelah COP Paris, seluruh pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan komitmen Indonesia yakni menurunkan emisi sebesar 29 persen pada 2030 dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional.

KTT Iklim ke-21 di Paris digelar mulai 30 November 2015 dan seyogyanya berakhir pada 11 Desember 2015. Perundingan diperpanjang sehari, karena negosiasi berlangsung alot untuk membahas beberapa poin penting, antara lain batas kenaikan suhu bumi, mekanisme pendanaan dan perbedaan tanggungjawab mitigasi antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

Setelah melalui pembahasan intensif selama 13 hari, Presiden COP-21 yang juga Menteri Luar Negeri Prancis memimpin sidang yang menyetujui dan menetapkan "Paris Agreement".

See Also

Boris Johnson Terpilih Sebagai PM Inggris Baru
Menlu Inggris Ancam Iran
Laut China Selatan Tegang
Presiden AS Pecat Direktur Dinas Rahasia
Kapal China Dekati Pulau Filipina
Thailand Dilanda Badai Pabuk
Warga Kelas Menengah Australia Akan Kian Sulit Dapat Kredit Perumahan
Donald Trump Kunjungi Militer AS Di Irak
Kota Surabaya Raih Guangzhou Awards 2018
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
Suriah Berhasil Usir ISIS
Kementerian Pertanian Cegah Rock Melon Australia Masuk Indonesia
Perwakilan Nahdlatul Ulama Dan Wahid Foundation Temui Dubes Amerika Serikat
Polri Benarkan Penangkapan WNI Isteri Tokoh ISIS Marawi
Sultan Selangor Kecewa Terhadap Mahathir Mohamad Soal Bugis
China Meminjamkan Sepasang Panda Ke Indonesia
Spanyol Buru Sopir Pelaku Teror Di Barcelona
Serangan Teror Di Barcelona
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.609.021 Since: 05.03.13 | 0.1319 sec