Hukum

Menteri Sosial Sebut Nikah Siri Rentan KDRT Dan Kekerasan Terhadap Anak

Saturday, 05 Desember 2015 | View : 1854

JAKARTA-SBN.

Menteri Sosial (Mensos) Indonesia ke-27 Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa mengatakan nikah siri memiliki dampak negatif. Pentingnya pernikahan diadminiatrasikan sebab rentan terjadi child trafficking, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, perceraian, serta kecacatan anak.

"Perkawinan tidak teradministrasikan, sebagai dampak dari praktik nikah siri," ungkap mantan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional/BKKBN (1999-2001) dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Jumat (4/12/2015).

Dari 86 juta anak, mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional menuturkan, 43 juta tidak memiliki akte kelahiran karena tidak punya akses untuk administrasi dan proses perkawinan tidak teradministrasikan.

"Nikah siri itu hulu, KDRT dan kekerasan terhadap perempuan hilir. Hulu dari pernikahan dini sangat kuat kaitannya dengan nikah siri," terang alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya tersebut.

Cacat bawaan dan tingginya kasus perceraian ada relasi yang cukup signifikan. Berkaca di Mesir dan Maroko, praktik nikah siri sudah tidak dilegalkan karena tidak diadministrasikan.

"Mesti dilihat hulu dari nikah sirih tersebut. Di Mesir dan Maroko tidak dilegallkan lagi pernikahan yang tidak diadministrasikan. Harus dilihat hulu, kekerasan terhadap anak adalah hilirnya," ucap mantan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004-2006).

Untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak dan perempuan, kedua belah pihak mesti saling menjaga. Dorongan keluarga, dorongan pihak laki-laki dan perempuan bisa menyepakati untuk format tersebut.

"Mesti ada perubahan cara pandang dari melihat hilir diganti melihat hulu lebih seksama, yaitu nikah siri. Posisi umara (Pemerintah) harus melarang praktik nikah siri," jelas alumnus Strata I Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya (1984-1989).

"Pemerintah bersikap tegas, pernikahan harus teradministrasikan demi perlindungan keluarga, khususnya anak dan perempuan. Lalu, tidak lagi mengenal format pernikahan tidak teradministrasikan," tambah mantan Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006).

Di Indonesia banyak pria memiliki istri lebih dari satu. Namun sebagai upaya pintu perlindungan keluarga, pemerintah mewajibkan setiap pernikahan harus diadministrasikan.

"Saat ini, kita lebih banyak melakukan rehabilitasi soial di hilir, tapi sangat kurang memperhatikan dengan seksama pada hulu," sambung mantan Wakil Ketua DPR RI (1999).

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anak-anak bisa mendapatkan akta kelahiran yang dinisabkan pada ibu. Pada saat bersamaan akan muncul beban sosial bagi anak, sebagai anak haram.

"Bisa ikut format negeri jiran, Malaysia, di sana anak tidak bersalah yang terlahir dari yang tidak diinginkan, nama anak dinisabkan pada kakek tidak ibu, " tandas lulusan SMP dan SMA Khodijah, Surabaya ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis konfigurasi yang saat ini jumlah laki-laki lebih banyak dari wanita. Namun, bagi non PNS, TNI/Polri untuk menikah lagi harus ada izin dari istri pertama.

"Untuk apa ada opsi-opsi tersebut (nikah siri), sebab atas nama apapun untuk tidak mengadministrasikan tentu saja tidak perlu dilakukan," papar alumnus Strata I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya (1984-1991).

Bagi komunitas Muslim, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan sakinah mawadah dan warahmah (samawa). Lalu, pada nikah siri apa bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.

"Dalam nikah siri bisa jadi muncul kesemrawutan. Sehingga tujuan perkawinan tereduksi karena tidak tercatat dan teradministrasikan," pungkas alumnus Strata II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta (1993-1997). (det/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.282.337 Since: 05.03.13 | 0.1787 sec