Hukum

Menteri Sosial Sebut Nikah Siri Rentan KDRT Dan Kekerasan Terhadap Anak

Saturday, 05 Desember 2015 | View : 1668

JAKARTA-SBN.

Menteri Sosial (Mensos) Indonesia ke-27 Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa mengatakan nikah siri memiliki dampak negatif. Pentingnya pernikahan diadminiatrasikan sebab rentan terjadi child trafficking, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, perceraian, serta kecacatan anak.

"Perkawinan tidak teradministrasikan, sebagai dampak dari praktik nikah siri," ungkap mantan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional/BKKBN (1999-2001) dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Jumat (4/12/2015).

Dari 86 juta anak, mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional menuturkan, 43 juta tidak memiliki akte kelahiran karena tidak punya akses untuk administrasi dan proses perkawinan tidak teradministrasikan.

"Nikah siri itu hulu, KDRT dan kekerasan terhadap perempuan hilir. Hulu dari pernikahan dini sangat kuat kaitannya dengan nikah siri," terang alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya tersebut.

Cacat bawaan dan tingginya kasus perceraian ada relasi yang cukup signifikan. Berkaca di Mesir dan Maroko, praktik nikah siri sudah tidak dilegalkan karena tidak diadministrasikan.

"Mesti dilihat hulu dari nikah sirih tersebut. Di Mesir dan Maroko tidak dilegallkan lagi pernikahan yang tidak diadministrasikan. Harus dilihat hulu, kekerasan terhadap anak adalah hilirnya," ucap mantan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004-2006).

Untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak dan perempuan, kedua belah pihak mesti saling menjaga. Dorongan keluarga, dorongan pihak laki-laki dan perempuan bisa menyepakati untuk format tersebut.

"Mesti ada perubahan cara pandang dari melihat hilir diganti melihat hulu lebih seksama, yaitu nikah siri. Posisi umara (Pemerintah) harus melarang praktik nikah siri," jelas alumnus Strata I Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya (1984-1989).

"Pemerintah bersikap tegas, pernikahan harus teradministrasikan demi perlindungan keluarga, khususnya anak dan perempuan. Lalu, tidak lagi mengenal format pernikahan tidak teradministrasikan," tambah mantan Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006).

Di Indonesia banyak pria memiliki istri lebih dari satu. Namun sebagai upaya pintu perlindungan keluarga, pemerintah mewajibkan setiap pernikahan harus diadministrasikan.

"Saat ini, kita lebih banyak melakukan rehabilitasi soial di hilir, tapi sangat kurang memperhatikan dengan seksama pada hulu," sambung mantan Wakil Ketua DPR RI (1999).

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anak-anak bisa mendapatkan akta kelahiran yang dinisabkan pada ibu. Pada saat bersamaan akan muncul beban sosial bagi anak, sebagai anak haram.

"Bisa ikut format negeri jiran, Malaysia, di sana anak tidak bersalah yang terlahir dari yang tidak diinginkan, nama anak dinisabkan pada kakek tidak ibu, " tandas lulusan SMP dan SMA Khodijah, Surabaya ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis konfigurasi yang saat ini jumlah laki-laki lebih banyak dari wanita. Namun, bagi non PNS, TNI/Polri untuk menikah lagi harus ada izin dari istri pertama.

"Untuk apa ada opsi-opsi tersebut (nikah siri), sebab atas nama apapun untuk tidak mengadministrasikan tentu saja tidak perlu dilakukan," papar alumnus Strata I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya (1984-1991).

Bagi komunitas Muslim, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan sakinah mawadah dan warahmah (samawa). Lalu, pada nikah siri apa bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.

"Dalam nikah siri bisa jadi muncul kesemrawutan. Sehingga tujuan perkawinan tereduksi karena tidak tercatat dan teradministrasikan," pungkas alumnus Strata II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta (1993-1997). (det/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.503.126 Since: 05.03.13 | 0.1218 sec