Nasional

Madura Mau Jadi Provinsi?

Thursday, 12 Nopember 2015 | View : 704

JAKARTA-SBN.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Indonesia ke-29 yang menjabat dari 27 Oktober 2014 pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), Tjahjo Kumolo, S.H. mempersilakan tokoh masyarakat Madura mendeklarasikan usulan pemekaran daerah tersebut menjadi sebuah provinsi baru. 

Namun penetapan tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan. Mulai dari persyaratan batas wilayah, jumlah penduduk, dan harus mampu memercepat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

"Jadi kalau mau deklarasi, silakan. Namun, penetapan tak bisa sendiri. Lewat Gubernur dan DPRD (Jawa Timur), lalu pemerintah dan DPR pusat. Arahan Presiden Joko Widodo, silakan dimekarkan. Namun apakah mensejahterakan rakyat?” tutur mantan Ketua Umum KNPI, Tjahjo Kumolo di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, Kamis (12/11/2015).

Saat ditanya sejauh mana pembahasan usulan pemekaran Provinsi Madura di Kemdagri, Tjahjo Kumolo mengatakan sampai saat ini usulan belum masuk.

"Usulan belum masuk, belum ada. Kami menunggu dulu rekomendasi dari Jawa Timur, dari Gubernur, tim DPR dan Otonomi Daerah Kemendagri juga cek, jangan sampai asal bentuk daerah namun tak bisa memercepat hal-hal yang tadi (kesejahteraan masyarakat)," ujar mantan Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Tjahjo Kumolo.

Meski belum ada usulan, Tjahjo Kumolo mengakui dirinya hadir sesaat sebelum sejumlah tokoh Madura mendeklarasikan pemekaran daerahnya, beberapa waktu lalu.

"Jadi silahkan, sepanjang rambu-rambu dijalankan," ucap mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si. (LE) menyatakan setuju Pulau Madura dijadikan sebuah provinsi sendiri. Hal ini disampaikan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menguatnya aspirasi pembentukan Provinsi Madura yang dilakukan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M).

"Setuju saya. Kita tunggu lah, komisi II tunggu tokoh-tokoh Madura untuk menyampaikan aspirasinya ke Komisi II," tegas LE saat dihubungi, Senin (9/11/2015).

Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan (dapil) Riau II tersebut, LE mengatakan alasannya menyetujui terbentuknya provinsi Madura, karena wilayah Jawa Timur terlalu luas. Selain itu, semenjak reformasi, daerah itu belum pernah dimekarkan. Ini berbeda dengan Provinsi Jawa Barat yang sudah melahirkan banyak daerah otonomi baru

"Jabar sudah mekar banyak, dia (Jatim) belum mekar. Jabar sudah ada Banten. Dari geografis saja sangat strategis. Kalau dari kemampuan Madura secara internal itu kan nanti ada skor-skornya dihitung, kalau skornya 300 layak untuk jadi provinsi. Itu ada perhitungannya," jelas LE.

Diakuinya bahwa sejauh ini komisi II belum pernah menghitung kelayakan Madura menjadi provinsi karena belum pernah ada usulan. Karena itu komisi bidang pemerintahan itu menunggu usulan resmi dari tokoh-tokoh Madura.

"Sampai sekarang kita belum mendapat usulan resmi. Nanti usulannya  lengkap ada kajian akademisnya. Biasanya orang yang melakukan kajian akademis daerah pemekaran ini sudah langsung dengan penilaian-penilaian kesiapan daerahnya itu. Kalau saya pribadi dukung lah, dorong lah untuk jadi provinsi," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A. mengatakan, pemekaran daerah jangan hanya bersifat emosional karena bisa berujung pada pemborosan anggaran negara.

Ini disampaikan Ahmad Riza Patria, menanggapi usulan pembentukan Provinsi Madura di Jawa Timur, yang mendapat banyak dukungan dari kalangan masyarakat dan tokoh setempat.

"Jangan sampai pemekaran ini didorong oleh elite setempat, dengan dalih memajukan rakyatnya. Ini justru terjadi pemborosan keuangan negara, karena membangun infrastruktur, sarana prasarananya," tukas Ahmad Riza Patria saat dihubungi, Selasa (10/11/2015).

Politikus Indonesia dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria mengaku sudah mendengar usulan pembentukan Provinsi Madura. Namun, pihaknya menyebutkan saat ini DPR RI hanya memberikan pertimbangan atas usulan pemekaran. Sedangkan proses teknisnya ada di Kementerian Dalam Negeri.

"DPR hanya memberikan pertimbangan. Kalau itu dimekarkan, harus dipastikan terjadi proses kesejahteraan untuk masyarkat. Supaya tidak jadi pemborosan," ujarnya mengingatkan.

Moh. Nizar Zahro, wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI (Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep) menilai desakan agar Madura menjadi sebuah provinsi sendiri sebuah ide yang realistis.

Hal ini disampaikan Moh. Nizar Zahro menanggapi menguatnya pembentukan Provinsi Madura yang diupayakan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M), dalam beberapa hari terakhir. 

"Ada banyak pertimbangan umum yang cukup rasional untuk membentuk Provinsi Madura," kata Moh. Nizar Zahro melalui pesan singkat, Senin (9/11/2015).

Pertimbangannya, pertama, masyarakat Madura memiliki kesamaan mentalitas dan budaya. Kedua, dari faktor geopolitik, Madura memiliki peluang dan prospek. Ketiga, Madura memiliki jumlah penduduk yang hampir mendekati lima juta jiwa.

Keempat, pulau Madura kurang terjangkau oleh manajemen pemerintah daerah Jatim dan pemerintah pusat. 

Sedangkan alasan kelima adalah Madura memiliki potensi dan sumber daya yang belum sepenuhnya dikelola secara baik. Bahkan cenderung dikuasai perusahaan asing.

"Ada perusahaan asing seperti Petronas, Petro China, Santos yang menguasai blok ofshore (lepas pantai) sepanjang garis pantai selatan dan laut utara yang menghasilkan gas dan minyak bumi melimpah," beber Moh. Nizar Zahro.

Alasan keenam, sambung politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, konsep pembangunan yang baik adalah konsep pembangunan yang kolektif dan integrated serta tidak parsial.

Yang ketujuh, ada potensi-potensi lain seperti sumber daya alam di lepas pantai beserta tambang yang menghasilkan uranium dan semasa di berbagai pegunungan yang ada di Madura.

Adapun syarat yang diwajibkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah otonomi baru bisa menjadi Provinsi bilamana ada syarat minimal 5 Kabupaten atau 4 Kabupaten dengan 1 Kotamadya. 

Hal ini menurutnya bisa dilakukan dengan membentuk Kotamadya baru atau memekarkan Kabupaten Bangkalan.

"Solusinya menjadikan kecamatan Kamal menjadi Kotamadya sendiri atau Bangkalan dipecah menjadi Kabupaten dengan kotamadya. Saya sebagai anggota DPR sangat setuju Madura menjadi provinsi karena sejarah membuktikan sebelum merdeka Madura pernah menjadi Negara sendiri," pungkasnya.

See Also

Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
Ajari Anak-Anak Di Desa TMMD Tentang Kebersihan Lingkungan
Permudah Media Akses Berita, Dirikan Posko Penerangan Di Lokasi TMMD
Balai Desa Kalikondang Disiapkan Sebagai Poskotis TMMD Reguler Ke-105
Sosok Tenaga Teknis Yang Akan Menyukseskan TMMD
Maturnuwun Pak Tentara, Jalan Beton Ini Sudah Ditunggu Warga
Excavator Menjadi Pusat Perhatian Anak-Anak Pada TMMD Kodim 0716/Demak
Pedagang Es Tebu Raup Untung, Berkat TMMD
Dibalik Layar TMMD Reg Ke-105 Kodim 0716/Demak
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.669.953 Since: 05.03.13 | 0.194 sec