Hukum

Gubernur Sumut Nonaktif Disebut Beri Uang Kepada DPRD Sumut

JAKARTA-SBN.

Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sigit Pramono Asri, rampung diperiksa penyidik dalam kasus dugaan suap dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut) nonaktif H. Gatot Pujo Nugroho, A.Md., S.T., M.Si. kepada para anggota DPRD Sumut, Jumat (6/11/2015) malam. Sigit Pramono Asri diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Gatot Pujo Nugroho, A.Md., S.T., M.Si.

Usai diperiksa, Sigit Pramono Asri mengaku dicecar penyidik mengenai suap yang diberikan Gubernur Sumatera Utara ke-17 nonaktif dengan masa jabatan 14 Maret 2013-4 Agustus 2015, Gatot Pujo Nugroho kepada anggota DPRD Sumut.

Sigit Pramono Asri mengungkapkan, praktik tindak pidana tersebut sering terjadi terutama dalam setiap pembahasan APBD Provinsi Sumut. "Saya ditanya apakah mendengar melihat, mengetahui pemberian terkait pembahasan APBD. Itu biasa terjadi," beber Sigit Pramono Asri.

Meski telah menjadi tersangka kasus ini, Sigit Pramono Asri mengklaim tak ikut serta dengan anggota lainnya menerima uang suap dari Gatot Pujo Nugroho. Untuk itu, Sigit Pramono Asri mengaku tak mengetahui secara pasti mengenai sumber dan aliran uang suap itu.

"Saya tuh enggak ikut-ikut (terima) yang begitu, jadi saya enggak tau persis," ketus Sigit Pramono Asri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014, Chaidir Ritonga tak membantah telah menerima sejumlah uang dari Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho. Uang tersebut diduga merupakan uang suap terkait pembahasan APBD maupun Laporan Pertanggungjawaban Pemprov Sumut. Chaidir Ritonga mengaku telah menyampaikan mengenai uang suap itu kepada penyidik KPK.

"Saya sudah sampaikan ke penyidik (mengenai uang suap dari Gatot)," kata Chaidir Ritonga usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2015) malam.

Namun, Chaidir Ritonga enggan menjelaskan lebih jauh mengenai uang suap dari Gatot Pujo Nugroho yang membuatnya menjadi tersangka. Termasuk mengenai informasi yang menyebut uang dari Gatot Pujo Nugroho diterima Chaidir Ritonga melalui Pejabat Wali Kota Medan Randiman Tarigan yang juga mantan Sekretaris DPRD Sumut. Saat terus dicecar awak media, Chaidir Ritonga yang kini kembali menjadi anggota dewan menegaskan keengganannya menjawab pertanyaan tersebut.

"Saya berhak kan tidak jawab," katanya.

Selain Sigit Pramono Asri dan Chaidir Ritonga, pada hari ini, penyidik KPK juga memeriksa Ketua DPRD tahun 2009-2014, Saleh Bangun; anggota DPRD 2009-2014, Ajib Shah; dan Wakil Ketua DPRD 2009-2014, Kamaludin Harahap. Seperti halnya Chaidir Ritonga dan Sigit Pramono Asri, ketiga legislator tersebut telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus ini.

Meski telah menjadi tersangka, Ajib Shah yang kini menjabat Ketua DPRD Sumut itu membantah menerima uang suap dari Gatot Pujo Nugroho. Ajib Shah juga membantah informasi yang menyebut uang suap dari Gatot Pujo Nugroho disetorkannya kepada Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar lantaran dirinya maju sebagai calon Wali Kota Binjai pada Pilkada tahun ini.

"Tidak ada. Itu bohong," katanya.

Bantahan telah menerima uang suap dari Gatot Pujo Nugroho juga disampaikan Kamaludin Harahap. Bahkan, Kamaludin Harahap sesumbar akan membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kasus ini, meski telah menjadi tersangka.

"Kan masih tersangka, kita lihat nanti di pengadilan," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK kembali menetapkan Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka kasus suap. Kali ini, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Gatot Pujo Nugroho diduga memberi hadiah atau janji kepada DPRD Sumut terkait sejumlah hal, yakni Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2012-2014, Persetujuan Pengubahan APBD 2013 dan 2014, Pengesahan APBD 2014 dan 2015, dan Penolakan Hak lnterpelasi DPRD tahun 2015. Atas tindak pidana yang dilakukannya, Gatot Pujo Nugroho disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tak hanya Gatot Pujo Nugroho, dalam kasus ini, KPK juga menetapkan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Sumut baik yang masih menjabat maupun yang telah berakhir masa jabatannya. Beberapa diantaranya, Ketua DPRD tahun 2009-2014, Saleh Bangun; Wakil Ketua DPRD 2009-2014, Chaidir Ritonga; anggota DPRD 2009-2014, Ajib Shah; Wakil Ketua DPRD 2009-2014, Kamaludin Harahap serta Wakil Ketua DPRD, Sigit Pramono Asri.

Kelima orang tersebut disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dengan penetapan ini, mantan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Sumatera Utara sejak 21 Maret 2011 hingga 14 Maret 2013 menggantikan Syamsul Arifin yang terjerat kasus korupsi ini, Gatot Pujo Nugroho telah menyandang status tersangka untuk tiga kasus berbeda yang ditangani KPK.

Gatot Pujo Nugroho diangkat menjadi penjabat (Pj.) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) terhitung sejak 21 Maret 2011. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.15/P Tahun 2011 tertanggal 21 Maret 2011.

Keppres Nomor 15/P Tahun 2011 tersebut diserahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Diah Anggraeni, kepada Gatot Pujo Nugroho di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (24/3/2011).

Pengangkatan sebagai Pj. Gubernur itu karena Gubernur Syamsul Arifin berstatus tersangka, dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat. Syamsul Arifin ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dititipkan di Rutan Salemba.

Sebelumnya, mantan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Gatot Pujo Nugroho telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Majelis Hakim dan Panitera PTUN Medan serta kasus dugaan suap kepada mantan Sekjen Nasional Demokrat (NasDem), Patrice Rio Capella terkait penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kejaksaan Agung.

Tak hanya itu, mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara ke-2 dengan masa jabatan 16 Juni 2008-21 Maret 2011 ini, Gatot Pujo Nugroho juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) Tahun Anggaran (TA) 2012-2013 yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). (sp/jos)

See Also

Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
Polisi Dalami Aliran Dana Jamaah First Travel
Polisi Tetapkan Komisaris First Travel Jadi Tersangka
Bareskrim Polri Geledah Rumah Mewah Bos First Travel Di Sentul
Perampok Tewaskan Italia Chandra Kirana Putri Menyerah Ke Polisi
Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
Ridho Rhoma Dibekuk Polisi Terkait Kasus Narkoba
Agar Tidak Melanggar, Kodim 0716/Demak Dapat Penyuluhan Hukum
KPK Tetapkan Mantan Dirut PT. Garuda Indonesia Sebagai Tersangka Suap
Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pengelolaan Trans Semarang
BNN Sebut 11 Negara Suplai Narkoba Ke Indonesia
Polda Jambi Resmi Gelar Perkara Kasus Insiden Hiasan Natal
Insiden Hiasan Natal Tak Pancing Emosi Umat Muslim Jambi
Bupati Katingan Digerebek
Beberapa Tokoh Mendesak Hakim Agar La Nyalla Mattalitti Divonis Bebas
PN Jakarta Pusat Vonis Bebas La Nyalla Mahmud Mattalitti
Penggunaan Dana PAUD Milyaran Rupiah Di Bondowoso Menjadi Sorotan
Pengambilan Sumpah 64 Advokat Peradin Oleh PT Banten
Surat Wasiat Perempuan Yang Berniat Ledakan Bom Di Istana
Polda Riau Ungkap Judi Togel Beromzet Rp180 Juta Per Bulan
Polisi Bekuk Ketua Umum PARFI
KPK Periksa 12 Pejabat Pemkab Buton
Bareskrim Polri Tangkap 85 Tersangka Kasus Karhutla Riau
BNN Bekuk Seorang Anak Terlibat Peredaran Ganja Dari Amerika Serikat
jQuery Slider

Comments

Arsip :20172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.166.287 Since: 05.03.13 | 0.243 sec