Redaksi

Upaya Memahami Bencana Asap

Author : Dr Imam Budidarmawan Prasodjo SIP MA PhD | Saturday, 10 Oktober 2015 | View : 1029

SBN.

Jumat (9/10/2015) kemarin, pukul 16.00 WIB, saya ikut menghadiri pertemuan di Ruang Situation Room Gedung Bina Graha, Jl. Veteran Nomor 16, Jakarta Pusat.

Inilah Kantor Staf Kepresidenan yang saat ini dipimpin Kang Teten Masduki. Saya beruntung dapat mendengarkan diskusi sekaligus menyimak ungkapan kegeraman para aktivis lingkungan dan kebencanaan dalam menanggapi bencana asap yang untuk kesekian kalinya melanda Indonesia.

Saya menyelami beragam ungkapan kekhawatiran dan bahkan mendekati frustasi dari para aktivis yang selama ini telah malang melintang mengurusi beragam bencana lingkungan di Indonesia. Kang Teten sendiri tidak ada di tempat karena tengah mengikuti perjalanan Presiden Jokowi berkeliling berbagai kota di Sumatera yang terpapar asap. Pertemuan sore itu awalnya seperti menjadi ajang pengungkapkan keluhan dan kekesalan, namun, alhamdulillah, berakhir dengan sebuah harapan.

Awal diskusi dibuka dengan pertanyaan siapa sebenarnya atau lembaga mana yang seharusnya memegang kendali utama dalam urusan bencana asap ini. Pertanyaan ini wajar dikemukakan karena untuk peristiwa kecelakaan pesawat AirAsia saja, publik dengan mudah mendapat "up date" informasi dari hari ke hari di banyak media tentang langkah-langkah apa yang sedang dilakukan pemerintah. Mengapa untuk bencana sebesar ini tak ada pusat informasi terpadu yang dibangun untuk memberikan pelayanan?

Kesan saya, jawaban dari pertanyaan singkat ini tak jelas. Tentu umumnya orang terfikir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta seharusnya yang pegang kendali. Namun dalam kondisi bencana yang belum ditetapkan sebagai bencana nasional, bisakah kekuatan BNPB bekerja secara penuh? Dalam kondisi saat ini, apakah pemerintah daerah yang harus paling bertanggung-jawab, dengan hanya mengandalkan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang kemampuannya terbatas? Namun mengapa dalam keadaan kritis semacam ini tidak saja ditetapkan bencana ini sebagai "Bencana Nasional" sehingga seluruh kekuatan negara dapat dikerahkan?

Orang luar dunia birokrasi tentu tak memahami bahwa untuk menentukan suatu bencana masuk ke dalam kategori "bencana nasional" harus memenuhi persyaratan /ukuran tertentu. Apakah ini yang menjadi sebab Presiden belum juga menetapkan situasi saat ini sebagai bencana nasional. Kendala birokratis seringkali terjadi hanya karena para birokrat barsandar pada aturan formal. Realita lapangan harus diterjemahkan dalam prosedur yang memakan waktu.

Sementara rakyat menunggu datangnya langkah-langkah nyata segera untuk menyelamatan, kita juga mendengar adanya Satuan Tugas pemadaman api yang dikoordinasikan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH). Menteri Siti Nurbaya beberapa kali sudah memanggil para ahli lingkungan untuk sumbang saran. Yang menarik adalah bahwa upaya pemadaman api di perkebunan lahan gambut konon mustahil dapat dilakukan tanpa pembenahan ekosistem. Tata ruang disinyalir telah rusak parah akibat salah urusnya jutaan hektar pengelolaan perkebunan. Bayangkan, tanah hutan pesisir Riau atau pedalaman Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah yang kaya akan gambut, saat ini telah banyak berubah menjadi kebun sawit yang dilengkapi dengan ribuan kilometer kanal kanal air yang digali lurus, memanjang, menyodet hutan gambut. (Lihat Foto). Tujuannya adalah agar air di bawah tanah gambut dapat mengalir keluar melalui kanal dan akhirnya mengering untuk dapat dijadikan tanah perkebunan. Ini jelas kepentingan bisnis kebun yang bertentangan dengan kelestarian ekosistem.

Bagaimana keadaan ini menjadi pemicu kebakaran? Kebakaran hutan menjadi meluas manakala para pengusaha, yang sering juga bekerjasama dengan penduduk lokal yang mencari nafkah ala kadarnya sebagai pelaksana lapangan, melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Karena gambut sejatinya adalah ranting dan daun daun kering, yang sebelumnya di bawahnya ada air tetapi kini sudah mengering karena tersedot oleh kanal kanal itu, maka sedikit saja gambut dibakar, api akan menjalar ke mana mana. Sulitnya, api terkadang berada di bawah lapisan gambut sehingga pemadaman api tak mudah dilakukan. (Lihat Gambar). Semua langkah pemadaman menjadi lebih sulit lagi dilakukan karena banyaknya perusahaan, demi efisiensi, menggunakan cara pembakaran dalam pengolahan dan membuka lahan kebun.

Karena itu, untuk mengatasi bencana kebakaran yang berulang ini, kebijakan tegas harus dilakukan. Sekat sekat pada kanal yang sudah tergali memanjang membentang di tengah jutaan hektar perkebunan, harus disekat sekat untuk menghentikan terkurasnya air. Pembakaran hutan gambut yang secara sengaja dilakukan, harus mendapatkan sanksi, baik pidana maupun ekonomi. Perusahaan yang jelas jelas membandel melakukan praktek pembakaran harus dicabutan izinnya dan dikenai denda berat. Masyarakat harus ikut menjaga hutan ini. Kesadaran semua pihak perlu dibangun bila tidak ingin negara ini hancur.

Nah, masalahnya, beranikah pemerintah saat ini menghadapi kepentingan raksasa bisnis perkebunan yang pemiliknya banyak terdiri dari para elit bisnis Indonesia dan luar negeri? Seberapa jauh rakyat sadar dan bersedia bergerak membela kepentingan hidup dirinya saat ini dan anak cucu mendatang melawan praktek praktek yang merusak lingkungan? Itu pertanyaan besar yang muncul dalam diskusi.

Diskusi sore itu berlangsung semakin hangat karena pada Situation Room Bina Graha data satelit gambar perkebunan dan titik api dapat dengan jelas diperlihatkan. Dengan Geographical Information System (GIS) dapat dengan mudah tiap lokasi perkebunan dilihat, lengkap dengan informasi perusahaan pemegang konsesi, ukuran luasnya dan juga siapa pemiliknya.

Saat saya menulis tulisan ini, tiba tiba Mas Achmad Santosa, seorang praktisi hukum yang telah lama menangani masalah ini, mengirimkan berita menarik.

Pandangan Mas Achmad Santosa (Mas OTA) membuat saya termenung. Negeri ini tersaruk saruk digebrak masalah yang begitu ruwet untuk diurai. Namun beruntunglah masih ada begitu banyak pihak yang masih berfikir waras walau pun belum sepenuhnya mampu memenangkan pertarungan demi kehidupan bangsa yang lebih sejahtera.

Diskusi sore itu berakhir dengan sebuah kesepakatan untuk mendorong pemerintah segera melakukan langkah darurat yang bersifat massive dalam tiga hari ke depan. Tenda tenda medis harus dibangun untuk menyelamatkan warga yang terkena penyakit akibat asap. Darurat bencana nasional agaknya harus segera ditetapkan Presiden agar seluruh kekuatan negara dapat dimobilisasikan, dan tidak hanya menyerahkan tanggung-jawab pada pemerintah daerah. Untuk penataan pasca bencana, Presiden harus menerbitkan Keppres agar tatakelola ekosistem dapat dibenahi segera. (ibp)

See Also

Profesi Advokat Semakin Menjanjikan Bagi Kaum Hawa
Mas Arswendo: Menulis Itu Gampang
Pidato Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Soetandyo Wignjosoebroto Award
Merenungi Kepergian KH Hasyim Muzadi
Koalisi Cikeas Usung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni
Saya Mengurus Kewarganegaraan Indonesia Sendiri Dan Tidak Mudah
Lian Gouw Untuk Penyebaran Novel Sejarah Indonesia
Seminar Membangun Ke-Indonesia-an
Rencana Bekerja Untuk Otonomi Perempuan
Ketemu Anak Presiden Di Markobar Surabaya
Mengenang Mas Slamet Riyadi Sabrawi
Batik Cermin Budaya Bangsa Indonesia
Keberlangsungan Batik Dalam Pergulatan
Handoko Wibowo Penerima Yap Thiam Hien Award 2015
Cengkeh Dan Petani Berdaya
Senyum Solidaritas Wong Cilik Yang Aku Suka
Ketika Myra Diarsi Di Tlogo Wening
SBO TV Tentang Masa Orientasi Sekolah
Membimbing Karier Anak
Menulis Karya Besar Yang Berdampak Untuk Yang Lain
Festival Kartini Bersama Wakil Gubernur Dan Konsulat Jenderal Amerika Serikat
Surat Cinta Untuk Kartini
Wisata Suku Bajo Terbesar Di Dunia
Wisata Darat Di Tomia Wakatobi
Jiwa Entrepreneur Di Belakang Perkembangan Wakatobi
jQuery Slider

Comments

Arsip :2020201920172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.363.402 Since: 05.03.13 | 0.18 sec