Hukum

Legislator Usulkan Pembentukan Satgas Lingkungan Perlindungan Anak

Tuesday, 06 Oktober 2015 | View : 398

JAKARTA-SBN.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mendorong pemerintah untuk membentuk satuan tugas (satgas) lingkungan untuk melindungi anak dari berbagai tidak kekerasan.

"Satgas ini cukup berupa jaringan komunikasi yang dilakukan pada tingkat RT/RW," kata Ledia Hanifa lewat keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Nampaknya sederhana, tapi dia yakin bisa membantu mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun mental semacam bullying, kekerasan seksual atau kejahatan lain seperti penculikan, jebakan narkoba dan banyak lagi yang bisa mengancam keselamatan anak.

Musibah kekerasan berujung kematian yang menimpa Putri Nur Fauziah (9), kata dia, menunjukkan upaya perlindungan anak di Indonesia masih sangat lemah.

"Payung hukum ada, undang-undang, Perpu, Perda dan berbagai aturan sudah dapat dikatakan cukup tersedia di negara kita. Hanya soal implementasi dan penegakan hukum yang ternyata belum banyak berubah," kata Ledia Hanifa.

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat I ini mengingatkan bahwa upaya melindungi anak dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 menuntut tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali untuk berperan aktif terutama dalam hal pencegahan terjadinya tindak kekerasan.

"Kami tidak bermaksud menyalahkan pihak-pihak tertentu. Hanya mengingatkan, sekali lagi mengingatkan semua pihak termasuk diri saya, bahwa hal-hal sederhana semacam ini bisa kita lakukan sebagai sebuah langkah preventif agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan maupun kejahatan pada anak," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga mendorong dibentuknya mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat, guna meningkatkan respon cepat dalam pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak.

"Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PTP2A) akan ditarik ke tingkat bawah, misalnya, sampai ke tingkat RT/RW, sehingga respon cepat akan terjadi dalam hal pengaduan formal terkait kekerasan anak," kata Sekretaris Kementerian PPPA Wahyu Hartomo.

Layanan pengaduan berbasis masyarakat, kata dia, menjadi penting seiring adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin marak. (ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.997.169 Since: 05.03.13 | 0.1526 sec