Hukum

Mensos Tegaskan Hukuman Pelaku Kejahatan Seksual Harus Menjerakan

Friday, 09 Oktober 2015 | View : 616

BOGOR-SBN.

Menteri Sosial (Mensos) Indonesia ke-27 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Dra. Khofifah Indar Parawansa memberikan perhatian khusus terhadap kasus pembunuhan PNF alias Neng, 9 tahun, yang mayatnya ditemukan di dalam kardus, Jumat (2/10/2015). Bahkan, Ibu Menteri ini sempat ikut tahlilan di rumah duka.

Diduga, Neng diperkosa sebelum dibunuh. Ini diketahui dari adanya "cairan laki-laki" di bagian kewanitaan jasad korban. Sementara, Agus Dermawan, 40, yang menjadi saksi kasus pembunuhan itu, sudah menjadi tersangka pencabulan dengan korban bocah usia 15 berinisial T.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berang. Menteri Sosial (Mensos) Indonesia ke-27 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Dra. Khofifah Indar Parawansa kembali mengingatkan sanksi hukum yang diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual haruslah memberikan efek jera, sanksi berat dapat dilakukan salah satunya dengan mematikan syaraf libidonya.

Menteri berhijab itu kembali mewacanakan hukuman berat bagi pelaku, yakni dengan ´mengebiri´ gairah seksual (libido) si pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak-anak (pedofil).

"Februari lalu saya sudah sampaikan ini, seyogyanya ada pemberatan hukuman. Mereka yang predator ini sudah seyogyanya diberikan hukum berat antara lain dimatikan syaraf libidonya," kata Mensos Khofifah Indar Parawansa usai menghadiri pembukaan TOT votes education PP Muslimat Nahdlatul Ulama di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2015).

"Ya, para pelaku kekerasan seksual sudah seharusnya dimatikan syaraf libidonya," kata dia usai menghadiri acara Penguatan Demokrasi dan Permberdayaan Perempuan di Hotel Santika Bogor, Jumat (9/10/2015).

Mensos Khofifah Indar Parawansa juga menjelaskan, yang dimaksud mematikan gairah seksualnya bukan dengan cara memotong alat vitalnya, melainkan ada cara lain seperti memberikan zat kimia tertentu atau melakukan operasi kecil pada syaraf libidonya.

Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dimatikan syaraf libido yang dimaksudkan tidak berarti mengamputasi, tetapi bisa dimatikan dengan mengoleskan zat kimia tertentu atau bisa juga melalui operasi yang dapat mematikan syaraf libido predator kejahatan seksual.

"Saya sudah sempat bertanya kepada dokter bahwa itu bukan operasi berat.  Hal ini dilakukan agar pelaku kejahatan seksual nantinya tidak akan melakukan kejahatan yang sama selepas keluar dari penjara,” bebernya.

"Saya diberikan keterangan operasi mematikan syaraf libido ini bukanlah operasi berat," katanya.

Hukuman seperti ini, kata dia, akan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan seksual karena para korban nantinya akan cenderung melakukan hal yang serupa seperti apa yang pernah dialaminya.

"Pedofil merupakan kejahatan berantai jadi harus ada pemberatan hukuman agar para pelaku jera," tegasnya.

Menurut Mensos Khofifah Indar Parawansa, hukum berat ini perlu dilakukan sebagai efek jera. Karena ada kemungkinan predator kejahatan seksual yang sudah dipenjara begitu bebas keluar mengulangi kembali perbuatannya dengan korban yang bisa lebih banyak.

Selain itu, lanjut Khofifah Indar Parawansa, korban yang disodomi punya kecenderungan menyodomi kembali. Karena rata-rata predator itu juga dulunya korban.

"Hal-hal ini kurang kita sadari, jadi proses sodomi berantai seperti ini kalau tidak melakukan vonis yang menjerakan pelaku, saya khawatir ini akan terus terjadi," kata Khofifah Indar Parawansa.

Mensos Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sudah banyak negara yang memberikan punisment berat bagi pelaku pelaku kekerasan terhadap anak. Misalnya Singapura, negeri singa itu menjerat pelaku pemerkosaan dengan hukuman 25 tahun penjara. “Sedangkan di Indonesia hanya dihukum enam atau tujuh bulan. Padahal, korban pemerkosaan mengalami trauma luar biasa,” tuturnya.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, lanjut Khofifah Indar Parawansa, kecenderungan masyarakat di daerah yang menutup-nutupi kejadian perkosaan atau sodomi karena dikhawatirkan akan mempermalukan keluarga korban, sehingga tidak mau mempublikasikannya ke masyarakat luas.

"Kita ini tidak terpublikasi, maka upaya untuk memperbaiki psikologi sosial akan terputus disitu," katanya.

Mensos Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, malam ini dirinya bertemu dengan 30 anak yang menjadi korban predator. Anak-anak tersebut sudah mendapatkan pendampingan dari psikolog serta konselornya. Tetapi anak-anak tersebut masih mengalami trauma sampai sekarang.

Mantan Wakil Ketua DPR RI bidang Industri, Perdagangan, dan Pembangunan dengan masa jabatan 1 Oktober 1999-26 Oktober 1999, Khofifah Indar Parawansa juga kembali mengingatkan bahwa negara sedang mengalami darurat kekerasan seksual. Status ini sudah pernah disampaikan Februari lalu, tetapi kasus kekerasan seksual kembali terjadi terutama pada anak.

Menurut Khofifah Indar Parawansa dapat dipahami ada daerah yang tidak mau dipublikasi kasus kekerasan seksual yang terjadi, tetapi hal tersebut tidak bisa dianggap tidak ada, karena akan mengganggu proses perbaikan psikologi sosialnya.

"Kita kembali diingatkan, peristiwa kekerasan seksual terjadi lagi. Kita harus meningkatkan kewaspadaan super ekstra," kata Khofifah Indar Parawansa.

Upaya yang dapat dilakukan lanjut Khofifah Indar Parawansa, dengan membentuk Satgas Peduli sosial tingkat RT yang sudah diusulkan Februari lalu. Kementerian Sosial sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri untuk menginstruksikan Bupati dan Wali Kota menyiapkan satuan tugas tersebut.

Satgas ini tersebut berjumlah antara lima sampai 10 orang yang bertugas tidak hanya membantu persoalan anak-anak saja tetapi juga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan lainnya.

"Kemensos dan UNICEF juga sudah meluncurkan buku standar minimum perlindungan anak. Standar ini penting untuk menjadi referensi bagi siapapun baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mengetahui bagaimana cara perlindungan anak, ada 26 standar yang terapkan," pungkas mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia ke-5 dengan masa jabatan 26 Oktober 1999-9 Agustus 2001. (ant)

See Also

KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.872.579 Since: 05.03.13 | 0.1645 sec